Menteri Luar Negeri Pro-Komunis Terpilih Sebagai Perdana Menteri Baru Kepulauan Solomon 

oleh Yi Jing

Pada Kamis (2 Mei), pemilihan perdana menteri baru negara kepulauan Pasifik Kepulauan Solomon diumumkan, dan Yeremiah Manele secara resmi terpilih. Karena pemilu ini terkait dengan pola keamanan regional, maka mendapat perhatian dari Amerika Serikat, Australia, dan Tiongkok.

“Saya menyatakan Yeremiah Manele sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon,” ujar Gubernur Jenderal Kepulauan Solomon David Vunagi.

Pada Kamis, Menteri Luar Negeri saat ini Jeremiah Manele memenangkan 31 suara dari 50 kursi di parlemen dan secara resmi terpilih sebagai perdana menteri baru Kepulauan Solomon.

Dalam pidatonya hari itu, Manele berjanji akan memperkenalkan langkah-langkah baru untuk memulihkan perekonomian masyarakat miskin.

“Laporan Bank Sentral mengenai keadaan perekonomian kita baru-baru ini cukup mengkhawatirkan, sehingga mendesak kita untuk mengambil pendekatan yang lebih tepat sasaran dan proaktif,” ujar Jeremiah Manele.

Warga Kepulauan Solomon, Donnie Sukua mengatakan : “Harapan saya terhadap pemerintahan baru ini adalah mereka harus memprioritaskan kebijakan yang tepat bagi negara kita dalam hal perekonomian, kesehatan, dan pendidikan”.

Namun, Manele mengklaim bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan kebijakan luar negeri yang ada, yang berarti negara tersebut akan terus memperdalam hubungannya dengan Partai Komunis Tiongkok.

Perdana Menteri Manasseh Sogavare yang telah menjabat selama lima tahun, dan selama itu ia menjalin hubungan dekat dengan Beijing. Dia mengirim Menteri Luar Negeri Manele untuk mengunjungi Tiongkok pada tahun 2019. Sejak itu, hubungan diplomatik Kepulauan Solomon telah beralih dari Taiwan ke Beijing, dan menerima proyek konstruksi besar-besaran dari Partai Komunis Tiongkok di Kepulauan Solomon, seperti pembangunan stadion olahraga, pusat kesehatan, pelabuhan, jalan raya, jaringan ponsel Huawei dan sebagainya.

Pada 2022, Kepulauan Solomon bahkan menandatangani perjanjian keamanan dengan Tiongkok, yang mengizinkan polisi Tiongkok memasuki negara tersebut. Penandatanganan perjanjian rahasia ini telah memicu kewaspadaan yang tinggi dari Amerika Serikat dan negara tetangga Australia. Mereka khawatir Partai Komunis Tiongkok berusaha mendirikan pangkalan militer di pulau itu untuk merealisasikan ambisi ekspansi kekuatannya. (sin)