oleh Chen Ting
Menurut informasi yang disampaikan oleh orang yang mengetahui masalah, bahwa pemerintah pusat dalam rangka mengurangi kelebihan stok perumahan di Tiongkok, sedang mempertimbangkan proposal yang mewajibkan pemerintah daerah di seluruh negeri untuk membeli jutaan apartemen kosong baik yang sudah siap huni mau pun yang pembangunannya terbengkalai. Ini mungkin merupakan upaya putus asa baru yang dilakukan pemerintah pusat untuk menyelamatkan industri real estat.
Sumber yang mengetahui masalah tersebut memberitahu Bloomberg bahwa Dewan Negara Tiongkok demi merealisasikan rencana tersebut sedang meminta masukan dari berbagai provinsi dan lembaga pemerintah, termasuk badan-badan usaha milik negara di seluruh negeri pun diminta untuk membeli perumahan yang tidak dapat dijual pengembang yang mengalami kesulitan keuangan dengan harga diskon yang besar menggunakan pinjaman dari perbankan milik negara. Kemudian mencoba untuk direnovasi menjadi bangunan yang lebih terjangkau oleh warga sipil.
Sumber mengatakan bahwa sampai saat ini para pejabat masih mendiskusikan rincian rencana dan kelayakannya. Dan untuk merealisasikan rencana tersebut masih membutuhkan waktu beberapa bulan, meskipun pihak berwenang Tiongkok memutuskan pelaksanaannya.
Penjualan rumah di Tiongkok turun tajam sekitar 47% dalam 4 bulan pertama tahun ini, dan persediaan rumah yang tidak terjual masih tidak kunjung menurun dari level tertingginya dalam 8 tahun terakhir. Hal mana ikut memperburuk kemerosotan ekonomi Tiongkok dan berpotensi mengakibatkan 5 juta orang kehilangan pekerjaan atau pemotongan gaji.
Pada 30 April, Biro Politik Komite Sentral PKT mengadakan pertemuan dan menyatakan akan mempelajari cara mencerna masalah kelebihan pasokan perumahan. PKT di masa lalu telah mencoba membeli apartemen yang tidak terjual dengan uang negara, namun sebagian besar penerapannya masih berskala kecil dan tidak efektif.
Pada awal 2023, People’s Bank of China menyediakan RMB.100 miliar kepada beberapa lembaga keuangan melalui mekanisme pinjaman khusus untuk membantu membeli properti yang tidak terjual dalam tahap uji coba di 8 kota. Namun, menurut laporan triwulan People’s Bank of China, bahwa tercatat pada bulan Maret tahun ini cuma RMB.2 miliar yang tersalur ke dalam program tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa perbankan dan pemerintah daerah masih bersikap hati-hati dalam pelepasan dananya.
Para ahli di Bloomberg Economics percaya bahwa tindakan pemerintah pusat Tiongkok yang mewajibkan pemerintah daerahnya untuk membeli perumahan akan kecil kemungkinannya membawa hasil yang memadai. Sektor real estat Tiongkok tidak akan stabil sampai kesenjangan antara pasokan dan permintaan perumahan menyempit.
Data resmi Tiongkok menunjukkan, bahwa luas persediaan perumahan yang tidak terjual tahun lalu telah berkembang menjadi 3,6 miliar kaki persegi, merupakan yang tertinggi sejak tahun 2016. “Tianfeng Securities” memperkirakan bahwa, agar stok kelebihan perumahan ini menurun dalam waktu 18 bulan, maka pemerintah setidaknya harus mengeluarkan dana untuk membiayai sebesar RMB.7 triliun (setara dengan USD.967 miliar), suatu angka yang setara dengan 78% defisit anggaran Tiongkok tahun ini.
Tercatat hingga tahun lalu, tingkat utang pemerintah daerah telah melonjak hingga 56% dari PDB.
Perbankan juga berpotensi menghadapi tekanan lagi karena neraca mereka telah terkikis oleh jumlah kredit macet yang meningkat, dan menyusutnya laba usaha.
Saat ini, sudah ada lebih dari 50 kota di Tiongkok meluncurkan “Gerakan Mendorong Pembaharuan Barang-Barang Konsumtif”, yang mengharapkan warga sipil menjual rumah lama mereka untuk ditukarkan dengan yang baru, dengan harapan dapat mencerna secara paksa permintaan perumahan yang tidak terjual. Namun, beberapa analis menilai bahwa kebijakan ini tidak akan banyak berpengaruh karena menurunnya daya beli masyarakat Tiongkok dan tingginya pajak properti. (sin)
