Dalam laporan terbaru yang dipublikasikan oleh Atlantic Council, sebuah wadah pemikir Atlantisis Amerika Serikat menunjukkan bahwa, Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang berusaha melatih para diktator dari negara-negara di Dunia Selatan. Hal ini terungkap berdasarkan 795 program pelatihan pemerintah Tiongkok. Para ahli mengatakan, negara-negara Barat sudah waktunya untuk bersiap menghadapi pencegahan ambisi Partai Komunis Tiongkok yang sudah menggembung di luar imajinasi Barat
oleh Ning Haizhong, Luo Ya
Pada 13 Juni 2024, Atlantic Council mempublikasikan laporan berjudul “A Global South with Chinese characteristics” (Dunia Selatan dengan karakteristik Tiongkok), yang isinya mengungkapkan bahwa Tiongkok sedang melatih para diktator dari negara-negara di Dunia Selatan.
Global South atau Dunia Selatan mengacu pada negara-negara berkembang non-Barat yang secara ekonomi lebih lemah.
Dalam laporan disebutkan bahwa tentakel Partai Komunis Tiongkok semakin jelas terlihat sejak puncak pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada akhir tahun 2010-an. Di mana pemerintah Tiongkok lebih mengutamakan pembangunan ekonomi, dan menolak melindungi hak-hak individu dan pentingnya proses demokrasi “Barat”. Dalam beberapa tahun terakhir semakin jelas terlihat keberhasilan Beijing dalam melakukan penataan juga memperluas pengaruhnya di negara-negara Dunia Selatan.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa salah satu cara paling langsung yang dilakukan Beijing untuk mempromosikan pemerintahan otoriter adalah melalui memberikan pelatihan praktis mengenai pemerintahan Tiongkok kepada pejabat pemerintah asing.
Penulis memperoleh 1.691 file dari Kementerian Perdagangan Tiongkok (Ministry of Commerce. MOFCOM) yang menjelaskan bahwa 795 program pelatihan pemerintah tersebut telah diberikan (mungkin secara online) selama epidemi tahun 2021 dan 2022. Penulis laporan tersebut kemudian mengambil secara lengkap 14 dari 795 file deskripsi program pelatihan sebagai contoh untuk diungkapkan.
Laporan tersebut mengungkapkan bagaimana Beijing menggunakan pertemuan-pertemuan ini untuk mempromosikan gagasan dan praktik menggabungkan ekonomi dengan politik yang digunakan untuk membela model kapitalisme otoriter yang diusungnya.
Program-program Beijing itu selain mendorong para pejabat negara-negara Dunia Selatan untuk bersimpati dengan narasi Tiongkok, juga memberikan bantuan praktis bagi negara-negara tuan rumah agar dapat dengan cepat beradaptasi dengan praktik Tiongkok. Melalui pertemuan-pertemuan ini Partai Komunis Tiongkok juga memperoleh sejumlah intelijen lewat laporan-laporan yang mereka minta dari masing-masing pejabat peserta.
Laporan tersebut mencatat bahwa pada tahun 1981, Beijing mulai berkoordinasi dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk menyediakan program pelatihan, yang awalnya dikenal sebagai program bantuan luar negeri dengan tujuan meningkatkan keterampilan dasar para pejabat negara-negara berkembang. Tetapi pada tahun 1998, pemerintah Tiongkok mundur dari perjanjian kerja sama ini tetapi mulai menawarkan program pelatihan terpusat yang langsung ditujukan kepada pejabat pemerintah dari negara-negara Dunia Selatan. Jadi antara tahun 2013 hingga 2018, pemerintah Tiongkok sudah menyelesaikan sekitar 7.000 program pelatihan termaksud yang diikuti oleh lebih dari 200.000 orang peserta.
Dokumen-dokumen terbaru yang diperoleh pada tahun 2021 dan 2022 membuktikan bahwa tujuan dari program pelatihan pemerintah Tiongkok bagi pejabat asing yang secara jelas telah berubah dari sebelumnya yaitu program bantuan luar negeri yang tujuan utamanya adalah bantuan kemanusiaan, menjadi suntikan langsung metode yang mempromosikan pemerintahan otoriter.
Berdasarkan file yang diperoleh, meja layanan di Kedutaan Besar Tiongkok yang bertanggung jawab untuk memilih dan mengundang individu negara tuan rumah yang ditargetkan sebagai peserta pelatihan, setidaknya ada 11 departemen di Kedutaan Tiongkok yang memiliki relevansi program telah memberikan pelatihan terhadap pejabat pemerintah asing dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022, 795 program pelatihan yang hampir semuanya ditargetkan terhadap negara-negara berkembang, telah disubkontrakkan kepada 111 entitas.
Departemen Penghubung Internasional dari Komite Sentral PKT yang fungsi intinya adalah melakukan diplomasi antar partai, telah lama mengadakan kursus pelatihan untuk mempromosikan ideologi PKT. Awalnya metode pelatihan ini hanya dilakukan antar Partai Komunis Tiongkok dengan negara yang dipimpin oleh satu partai atau dengan negara sesama komunis, tetapi di kemudian hari program diperluas hingga mampu mencakup pelatihan buat para pejabat di negara-negara non-komunis dan non-otoriter.
Terlepas dari topiknya, setiap pelatihan selalu mencakup pembahasan tentang ideologi dan organisasi PKT, serta kontribusi yang relevan terhadap pencapaian PKT di bidang tersebut. Di antaranya juga mencakup pelajaran yang diperoleh PKT dalam praktiknya, meskipun praktik-praktik itu secara luas dipandang oleh negara-negara demokrasi liberal sebagai pelanggaran langsung terhadap kebebasan individu. Demikian juga, PKT mengakui perlunya undang-undang yang mengontrol media, informasi dan warga.
Program pelatihan secara konsisten dan berulang kali mengingatkan peserta di negara-negara Dunia Selatan, bahwa semua pencapaian Tiongkok disebabkan oleh pilihan politik dan praktik pemerintahan otoriter yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok.
Laporan tersebut menyebutkan nama seorang instruktur Partai Komunis Tiongkok yang memberikan pelatihan semacam itu, yakni Ding Yifan, ia adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian Pembangunan Dewan Negara yang menganjurkan otokrasi satu partai sebagai satu-satunya sistem yang dapat dijalankan di Tiongkok. Ding Yifan juga menyebarkan informasi palsu tentang Jepang dan Amerika Serikat.
Chen Shimin, profesor dari Departemen Ilmu Politik di Universitas Nasional Taiwan, mengatakan kepada “The Epoch Times” pada 14 Juni, bahwa laporan ini menemukan banyak informasi resmi yang membuktikan bahwa Partai Komunis Tiongkok mendorong model pembangunan gaya Tiongkok, yaitu mengembangkan perekonomian di bawah otoritarianisme politik dapat dipraktikkan di negara-negara berkembang. Partai Komunis Tiongkok berharap negara-negara Dunia Selatan dapat menerima model ini untuk bersaing dengan model modernisasi Barat.
“Model modernisasi Barat adalah ketika perekonomian berkembang, maka akan terbentuk kelompok warga kelas menengah. Setelah itu, mereka ini tidak akan lagi puas dengan kebutuhan dasar individu. Mereka akan memperjuangkan kehidupan dan hak-hak politik yang lebih bermartabat, dan menuntut negara bergerak menuju pembangunan demokratis dan liberal. PKT ingin mematahkan model tersebut. Xi Jinping sedang mempromosikan apa yang disebut modernisasi gaya Tiongkok, yang bertujuan untuk menggulingkan teori pembangunan modern negara-negara Barat”.
Chen Shimin menekankan bahwa jika semakin banyak negara yang condong ke arah model pembangunan Tiongkok, maka akan semakin banyak negara otoriter di dunia, dan semakin sedikit negara demokratis dan liberal di dunia, yang akan menimbulkan tantangan serius bagi negara-negara demokratis dan liberal.
Cheng Cheng Ping, seorang profesor di Universitas Sains dan Teknologi Yunlin Taiwan, mengatakan kepada “The Epoch Times” pada 14 Juni, bahwa laporan yang berfokus terhadap upaya dan praktik sistematis PKT untuk mempengaruhi dan mendominasi tatanan global, membuatnya terkejut karena di luar bayangan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PKT memiliki niat yang benar-benar sangat kuat. “Mereka selain ingin menggunakan kekuatan senjata untuk menaklukkan Taiwan, tidak hanya ingin meruntuhkan pertahanan di rangkaian pulau pertama. Tetapi mereka juga berupaya untuk bersama Rusia mengubah seluruh tatanan dunia”.
Cheng Cheng Ping menjelaskan bahwa dalam dokumen program pelatihan milik pemerintah Tiongkok yang dijelaskan dalam laporan tersebut, terlihat sudut masuknya adalah dari semua aspek, dan metode masuknya sangat lunak. Pada awalnya, pelatihan mungkin ditargetkan pada kebutuhan berbagai negara, tetapi secara bertahap merujuk langsung terhadap intinya, yaitu menolak demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum Barat. PKT berusaha melalui rekacitra terhadap negara-negara Dunia Selatan untuk membentuk sebuah aliansi besar dengan dirinya sebagai inti dari otoritas baru.
“Dalam sistem yang terkait dengan PBB, selama itu melibatkan seluruh dunia untuk memberikan suara, dapat dipastikan Amerika Serikat mengalami kekalahan. Mengapa Taiwan sulit memasuki organisasi global mana pun ? Tetapi PKT melalui Inisiatif “One Belt One Road” dan aliansinya dengan negara-negara Dunia Selatan, telah membuat Taiwan mengalami kerugian besar, selain juga menimbulkan dampak besar bagi tatanan masyarakat Barat”.
Cheng Cheng Ping percaya bahwa melalui pengungkapan yang sistematis terhadap dokumen-dokumen PKT tersebut, diharapkan dapat membantu dunia dalam memahami ambisi-ambisi Partai Komunis Tiongkok. Dan melalui pengungkapan ambisi Xi Jinping yang mengerikan itu dapat mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh gagasan Partai Komunis Tiongkok terhadap dunia.
Apa yang perlu dilakukan Barat guna menghadapi pengembangan program pelatihan PKT ?
Laporan Atlantic Council menyebutkan bahwa Partai Komunis Tiongkok akan terus memperluas upaya pelatihan untuk mempromosikan pemerintahan otoriter. Banyak program pelatihan bagi pejabat pemerintah asing yang saat ini dilakukan di Tiongkok telah dialihkan ke negara-negara di Dunia Selatan. Pada tahun 2022, sebuah sekolah yang digunakan untuk mempersiapkan para pemimpin Afrika telah didirikan di Tanzania, bahkan modelnya itu akan direplikasikan di negara lain.
Afrika adalah wilayah di mana terkonsentrasi negara-negara Dunia Selatan. “The Epoch Times” berbahasa Inggris pada April 2024 melaporkan, bahwa PKT sedang mendirikan “sekolah pendidikan dan pelatihan politik bagi para pemimpin Afrika saat ini dan masa depan”. Saat memberikan pelatihan, seorang pejabat Tiongkok mengatakan bahwa partai yang berkuasa harus berada dalam posisi lebih tinggi dari pemerintah dan pengadilan. Sekolah pertama yang didirikan PKT pada tahun 2022 berlokasi di Kibaha, di Tanzania bagian timur.
Asia Tenggara dikenal sebagai “taman belakang” PKT. Ketika Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menghadiri KTT ASEAN pada September 2023, dia sempat menyampaikan bahwa PKT dan ASEAN mempunyai “Program Pelatihan bagi Pemimpin Muda”, ia juga mengatakan bahwa PKT akan melatih ribuan “bakat” bagi negara-negara ASEAN di berbagai bidang seperti tata kelola negara dan anti korupsi.
Pada 23 November 2023, Shi Taifeng, Menteri Departemen Front Persatuan Tiongkok bertemu dengan perwakilan mahasiswa “Kelas Pelatihan Elite Kepemimpinan Era Baru Thailand – Tiongkok” di Beijing. Kelas ini diadakan beberapa kali dalam setahun, dan sebagian besar peserta pelatihannya adalah tokoh senior di kalangan politik, militer, bisnis, dan akademis Thailand. Duta Besar Tiongkok untuk Thailand juga hadir saat kelas dimulai dan ikut mengajar.
Chen Shimin mengatakan bahwa PKT dengan giat melatih para pejabat dan mahasiswa di negara-negara Dunia Selatan dan membina diktator baru di negara-negara Dunia Selatan. Setelah peserta pelatihan atau pejabat ini kembali ke negara asalnya, mereka akan menjadi faksi pro-Tiongkok dan mendorong negara-negara Dunia Selatan untuk mengadopsi model pembangunan PKT.
Chen Shimin mengatakan bahwa PKT menyebarkan banyak informasi palsu melalui program pelatihan. Dan negara Barat selain perlu melakukan penelitian di bidang ini, juga harus mendorong negara-negara Dunia Selatan agar tidak tertipu oleh perang kognitif PKT.
“Para diktator dari beberapa pemerintahan di negara-negara Dunia Selatan mungkin menyukai model kediktatoran Tiongkok, tetapi rakyat di negara-negara Dunia Selatan yang mengalami penindasan dan penganiayaan para diktator, sama seperti halnya rakyat Tiongkok. Jika mereka ini dapat sepenuhnya memahami bahwa model atau sistem yang dianut rezim komunis Tiongkok ini adalah sebuah masalah besar, maka dapat dipercaya bahwa mereka akan mampu mendorong proses terjadinya demokratisasi dan liberalisasi di negara-negara Dunia Selatan”.
Cheng Cheng Ping mengatakan bahwa negara-negara Barat harus lebih bersatu dan lebih strategis, selain juga menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk membantu negara-negara Dunia Selatan yang telah lama dikendalikan oleh otoritarianisme. Jika tidak, pengaruh rezim jahat Komunis Tiongkok akan semakin besar. Sehingga Barat akan berada di posisi yang dirugikan ketika membutuhkan keputusan komunitas internasional untuk mengambil keputusan.
Namun, Cheng Cheng Ping percaya bahwa Barat masih memiliki keunggulan absolut. Perekonomian Tiongkok sedang mengalami kemunduran drastis di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Xi Jinping hanya bisa mengandalkan pengetatan kontrol terhadap rakyatnya, dan cerita tentang kehebatan RRT akan semakin sulit bersambung. “Sekarang kemampuannya untuk menebarkan uang telah jauh menurun”.
Ia percaya bahwa dalam jangka menengah panjang, dunia Barat pasti mampu melawan kekuatan jahat PKT, dan negara-negara Dunia Selatan ini secara bertahap akan mengambil nilai-nilai Barat dan aliansi Barat sebagai pilihan dalam penyelamatannya. (sin)
 sedang berusaha melatih para diktator dari negara-negara di Dunia Selatan. Hal ini terungkap berdasarkan 795 program pelatihan pemerintah Tiongkok. Para ahli mengatakan, negara-negara Barat sudah waktunya untuk bersiap menghadapi pencegahan ambisi Partai Komunis Tiongkok yang sudah menggembung di luar imajinasi Barat.){kind=link}