Taiwan Tingkatkan “Travel Alert” ke Tiongkok Atas Ancaman Hukuman Mati Beijing

Frank Fang – The Epoch Times

Taiwan telah meningkatkan peringatan perjalanan ke Tiongkok ke tingkat tertinggi kedua, dan meminta warganya agar menghindari melakukan “perjalanan yang tidak penting” ke negara tersebut, menyusul ancaman dari Beijing untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para pendukung “fanatik” kemerdekaan pulau tersebut.

Dewan Urusan Daratan Taiwan, sebuah badan administratif setingkat kabinet yang bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan Tiongkok, menaikkan peringatan perjalanan dari “kuning” menjadi “oranye” dalam sistem travel alert empat tingkat di pulau tersebut, menurut siaran pers pada  27 Juni.

Selain daratan utama, peringatan perjalanan terbaru juga mencakup Hong Kong dan Makau.

Peringatan “kuning” berarti perjalanan harus dipertimbangkan kembali. Peringatan tingkat tertinggi, “merah”, berarti orang harus menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan ke daerah yang dimaksud.

Rezim komunis Tiongkok, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sering menuduh rakyat Taiwan sebagai “separatis”  ketika mereka menyuarakan kedaulatan pulau tersebut atau menyebut pulau itu sebagai “negara berdaulat dan merdeka.”

Beijing menerbitkan pedoman peradilan baru pada  21 Juni untuk menargetkan perorangan ini. Pedoman tersebut mencantumkan beberapa kegiatan – seperti mempromosikan keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional – sebagai tindakan kriminal. Pengadilan Tiongkok akan diizinkan untuk mengadili orang-orang ini secara in absentia, dan hukumannya termasuk hukuman penjara yang panjang dan hukuman mati.

Liang Wen-chieh, wakil kepala dan juru bicara Dewan Urusan Daratan, menggelar konferensi pers pada Kamis mengumumkan peringatan perjalanan yang diperbarui, dan mengatakan  pedoman Tiongkok “semakin meningkatkan risiko keamanan pribadi bagi orang-orang Taiwan yang bepergian ke Tiongkok, Hong Kong, dan Makau.”

Liang menambahkan bahwa keputusan tersebut dibuat setelah pemerintah Taiwan melakukan “penilaian yang komprehensif.”

Bagi mereka yang harus melakukan perjalanan, Liang mengatakan bahwa mereka harus menghindari kegiatan tertentu, seperti mendiskusikan isu politik yang sensitif, mengambil gambar pelabuhan, bandara, atau fasilitas militer, dan membawa buku-buku tentang politik, sejarah atau agama.

Selain itu, menurut Liang, warga negara Taiwan harus mendaftarkan rencana perjalanan mereka di situs web dewan sebelum melakukan perjalanan ke Tiongkok, Hong Kong, atau Makau.

“Sebagai lembaga pemerintah, kami memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang-orang bahwa memang ada risiko,” kata Liang. “Kami hanya bisa berharap  masyarakat Taiwan dapat lebih memperhatikan keselamatan mereka sendiri [dan] memberikan pertimbangan sebelum pergi.”

Taiwan

Pekan lalu, Dewan Urusan Daratan mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan Partai Komunis Tiongkok (PKT), dengan mengatakan bahwa pedoman baru tersebut “hanya akan memicu permusuhan dan menghalangi interaksi antara orang-orang di Selat Taiwan.”

Badan tersebut juga mengatakan bahwa keputusan Beijing “berfungsi untuk menyoroti kontras yang mencolok antara sistem politik PKT dan sistem konstitusional demokratis  bebas yang ada di Taiwan.”

Departemen Luar Negeri AS juga mengkritik Beijing atas pedoman barunya. “Kami mengutuk keras bahasa dan tindakan yang bersifat eskalatif dan mendestabilisasi dari para pejabat [PKT]. Kami terus mendesak untuk menahan diri dan tidak ada perubahan sepihak terhadap status quo,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam sebuah briefing pada  24 Juni.

Travel Alert Taiwan ke Tiongkok berstatus “merah” selama pandemi COVID-19 yang dimulai pada 5 Februari 2020, sebelum diturunkan menjadi “kuning” pada 13 Oktober 2022.

Liang juga menjawab pertanyaan tentang apakah Beijing dapat mengekstradisi warga Taiwan di luar negeri yang dituduh oleh PKT melakukan separatisme.

“Apa yang disebut kejahatan separatisme adalah kejahatan politik. Dan ini adalah kejahatan politik yang spesifik untuk Tiongkok, yang mana tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu, kami menilai bahwa semua negara berkembang dan maju tidak akan mengekstradisi warga Taiwan ke Tiongkok atas apa yang disebut kejahatan separatisme,” kata Liang.

Beijing telah mencap Presiden Taiwan Lai Ching-te sebagai “separatis yang berbahaya”. Beberapa hari setelah pelantikan Lai pada Mei, PKT meluncurkan latihan militer yang mengepung Taiwan selama dua hari, dan menggambarkan latihan tersebut sebagai “hukuman” atas “tindakan separatis.”

Pada 25 Juni, Lai bertemu dengan delegasi dari Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok. Setelah pertemuan tersebut, dia menggunakan media sosial X, untuk menekankan pentingnya kemitraan AS-Taiwan.

“Kemitraan kami sangat penting karena Taiwan menghadapi agresi zona abu-abu yang meningkat dari Tiongkok, termasuk tekanan diplomatik, paksaan ekonomi, perang kognitif, dan perang hukum,” tulis Lai.

Reuters berkontribusi pada laporan ini.