Presiden Jokowi memerintahkan seluruh data nasional agar direkam cadang (back-up) setelah melakukan evaluasi atas insiden pembobolan terhadap terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” kata Jokowi di Pabrik PT Hyundai LG Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan, insiden pembobolan yang dilakukan oleh Hacker tak hanya terjadi di Indonesia semata. Sejumlah negara, kata Jokowi, juga mengalami serangan serupa.
“Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” ujar Jokowi.
Dikutip dari Setpres BPMI, Presiden Jokowi telah memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS tersebut pada Jumat (28/06/2024) lalu. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, telah digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Sebelumnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomeware akan kembali normal pada Juli ini.
“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” ungkap Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto kepada awak media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Ia mengatakan, instansi atau kementerian yang menyimpan datanya di PDNS 2 Surabaya bisa kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.
Untuk itu Menko Polhukam mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mem-back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” jelasnya.
Mantan Panglima TNI itu menambahkan, Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, Jakarta. Selain itu, mengaktifkan CSIRT Computer Security Incident Response Team yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi.
Hadi juga menghimbau kepada user nanti akan diberikan satu edaran agar penggunaan password juga harus tetap berhati-hati dan tidak sembarangan serta akan dimonitor oleh BSSN.
Sebagaimana diketahui, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami gangguan setelah dibobol hacker sejak 20 Juni 2024. Serangan ini berdampak terhadap 210 lembaga dan instansi pemerintahan. (BPMI Setpres/asr)
