Secretchina.com
Meskipun Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court, ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya, Presiden Rusia Vladimir Putin tetap melakukan kunjungan ke Mongolia, di mana Mongolia tidak melaksanakan perintah penangkapan dari ICC. Tindakan ini menuai kritik dari Ukraina yang menyebutnya sebagai pukulan terhadap keadilan.
Menurut laporan Reuters (3/9), Presiden Rusia Vladimir Putin disambut dengan karpet merah saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Mongolia. Ketika Putin turun dari mobil mewahnya di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh menyambutnya di depan barisan pengawal kehormatan yang mengenakan helm berujung runcing dan duduk di atas kuda.
Pemimpin Kremlin itu membungkuk dan mencium seorang gadis muda yang menyambutnya dengan ucapan dalam bahasa Rusia dan memberikan bunga kepadanya.
Dalam pertemuannya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh: “Hubungan dengan Mongolia adalah salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri kami di Asia. Hubungan kedua negara (Rusia dan Mongolia) telah mencapai tingkat kemitraan strategis yang komprehensif dan tinggi.”
Khurelsukh menyatakan bahwa Mongolia berharap kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin kali ini dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.
Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan keinginannya untuk membangun jalur pipa gas utama yang akan mengirimkan 50 miliar meter kubik gas alam setiap tahun dari wilayah Yamal ke Tiongkok. Jalur pipa ini akan melewati Mongolia dan dikenal dengan nama “Kekuatan Siberia 2” (Power of Siberia 2), yang merupakan bagian dari strategi Moskow untuk mengimbangi kerugian besar ekspor gas ke Eropa sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022. Diharapkan pada tahun 2025, kapasitas ekspor gas tahunan akan mencapai 38 miliar meter kubik.
Jalur pipa ini merupakan proyek lanjutan dari jalur pipa gas “Kekuatan Siberia” yang saat ini sudah mengalirkan gas Rusia ke Tiongkok.
Pada 17 Maret 2023, Pengadilan Kriminal Internasional menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin secara ilegal mendeportasi ratusan anak dari Ukraina dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. ICC meminta 124 negara anggotanya, termasuk Mongolia, untuk menangkap Presiden Rusia tersebut dan menyerahkannya ke Den Haag, Belanda, untuk diadili setelah dia menginjakkan kaki di wilayah negara anggota. Kremlin menolak tuduhan ini dan mengklaim bahwa tindakan ICC tersebut bermotivasi politik.
Pekan lalu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Moskow tidak khawatir tentang tindakan terkait surat perintah penangkapan ICC karena Rusia telah menjalin “dialog yang baik” dengan Mongolia, dan semua hal terkait kunjungan Presiden Putin telah dibahas sebelumnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhiy Tykhyi, menyatakan bahwa kegagalan Mongolia untuk mengambil tindakan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan “pukulan berat bagi ICC dan sistem hukum internasional.”
Heorhiy Tykhyi menulis di aplikasi media sosial Telegram: “Mongolia memungkinkan seorang penjahat yang dituduh oleh (ICC) untuk menghindari pengadilan, sehingga turut memikul tanggung jawab atas kejahatan perang.” Ukraina akan bekerja sama dengan sekutunya untuk memastikan bahwa Mongolia bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan ini. (jhon)
 telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya, Presiden Rusia Vladimir Putin tetap melakukan kunjungan ke Mongolia, di mana Mongolia tidak melaksanakan perintah penangkapan dari ICC. Tindakan ini menuai kritik dari Ukraina yang menyebutnya sebagai pukulan terhadap keadilan.){kind=link}