Parlemen Amerika Serikat pada Senin (9/9/2024) mengesahkan Taiwan Conflict Deterrence Act atau Undang-Undang Pencegahan Konflik Taiwan, yang menetapkan bahwa jika Partai Komunis PKT (PKT) berencana menyerang Taiwan, Departemen Keuangan AS harus mengungkapkan aset ilegal pejabat tinggi PKT dan melarang mereka serta keluarga mereka mengakses lembaga keuangan AS, sebagai upaya pencegahan terhadap agresi PKT ke Taiwan
oleh Lin Jiawei dan Li Yihong, New Tang Dynasty Asia-Pacific Television
Pada 9 September, DPR AS dengan suara bulat mengesahkan Taiwan Conflict Deterrence Act. Undang-undang ini mengharuskan Departemen Keuangan AS mengungkapkan aset ilegal pejabat tinggi PKT jika PKT akan menyerang Taiwan. Sasaran yang dimaksud termasuk anggota Komite Tetap Politbiro, anggota Politbiro, serta anggota Komite Pusat yang mempengaruhi urusan Taiwan, dan kerabat langsung mereka.
“Saat kaum muda PKT menghadapi tingkat pengangguran 17% dan Xi Jinping tidak dapat menyediakan jaring pengamanan sosial, banyak keluarga terjebak dalam krisis utang karena penurunan pasar real estat. Biarkan para pejabat korup ini menjelaskan kepada rakyat PKT bagaimana mereka bisa kaya melalui korupsi pemerintah,” kata Anggota DPR AS dari Partai Republik, French Hill.
Selain itu, aset pejabat yang dikenai sanksi dan keluarganya akan dibekukan di AS dan mereka tidak akan bisa menggunakan sistem layanan keuangan AS.
“PKT harus menghentikan intimidasi terhadap rakyat Taiwan, dan menyadari bahwa tanggapan Amerika Serikat akan mencakup aspek militer, ekonomi yang luas, serta pengungkapan ekonomi yang sangat pribadi,” ujar Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Brad Sherman.
Beberapa tahun terakhir, sikap keras terhadap PKT telah menjadi konsensus bipartisan di Amerika Serikat. Legislator dari kedua partai berharap dapat menghalangi PKT untuk menginvasi Taiwan dengan cara mengekspos aset ilegal para pejabat senior PKT dan memotong aliran uang mereka. (Hui)
