Departemen Keuangan Kekurangan Anggaran? Kota Kecil di Timur Laut Tiongkok Membubarkan Lebih dari 900 Lembaga

Pemerintah daerah Tiongkok mengalami kekurangan anggaran, banyak daerah mengumumkan apa yang disebut sebagai “penyederhanaan lembaga.” Baru-baru ini, lebih dari 900 lembaga di kota kecil Tongyu, Jilin di Timur Laut Tiongkok dibubarkan, memicu perbincangan publik. Warganet Tiongkok menyindir, “Pejabat yang berlebihan, pengeluaran yang berlebihan, berapa banyak lembaga yang masih tersisa?”

oleh Li Enzhen/Li Quan

Menurut laporan China News Weekly, baru-baru ini, di provinsi Hunan, Shandong, Sichuan, Jiangxi, Guangxi, Zhejiang, Jiangsu, dan Jilin, banyak lembaga koordinasi dan perencanaan di tingkat akar rumput dibubarkan.

Di antaranya, di Kabupaten Tongyu, Jilin, lebih dari 900 lembaga koordinasi dibubarkan. Dari 150 lembaga koordinasi tingkat kabupaten, 125 dibubarkan dan hanya 25 yang tetap ada. Semua 810 lembaga koordinasi yang didirikan di 3 distrik dan 16 kota di bawah wilayah kabupaten tersebut juga dibubarkan.

Kabupaten Tongyu terletak di bagian barat provinsi Jilin. Hingga akhir tahun 2023, kabupaten ini memiliki populasi tetap sekitar 265.000 orang. Di Shuanggang, sebuah kota kecil dengan populasi tetap hanya 6.000 orang, 109 lembaga koordinasi dibubarkan, menjadi salah satu kota dengan jumlah lembaga terbanyak yang dibubarkan di kabupaten itu.

Lembaga koordinasi di Shuanggang sebagian besar didirikan antara tahun 2018 dan 2023. Dari 150 lembaga koordinasi tingkat kabupaten, banyak yang sebenarnya sudah tidak lagi menjalankan fungsinya.

Laporan menyebutkan bahwa beberapa lembaga koordinasi ini hanya dibentuk untuk memenuhi penilaian dari atasan, yang menyebabkan jumlah lembaga terus meningkat, menambah beban bagi tingkat akar rumput.

Seorang pejabat bernama Fan Zheng (nama samaran), yang telah bekerja selama beberapa tahun di tingkat kota, mengatakan bahwa salah satu alasan pembentukan lembaga-lembaga ini dimaksudkan menunjukkan kepada atasan bahwa pekerjaan tersebut dianggap serius, sehingga dapat memperoleh dukungan sumber daya. Hal ini dilakukan melalui rapat, penerbitan dokumen, dan evaluasi sebagai dasar penilaian, menciptakan “prestasi di atas kertas.”

Peristiwa ini memicu cemoohan dari publik.

Beberapa orang mengatakan, “Kabupaten Tongyu sekecil itu bisa membubarkan 900 lembaga, sangat menakutkan.” “Setelah membubarkan 900 lembaga, berapa banyak lembaga yang masih tersisa?” “Satu kabupaten punya 900 lebih, berapa di satu kota? Berapa di satu provinsi? Mengerikan jika dipikir-pikir.” “Berapa banyak lembaga koordinasi di seluruh negeri?”

“Banyak lembaga koordinasi ini harus punya tanggal berakhir. Banyak ‘Kelompok Kerja XXX’ atau ‘Komando Proyek XXX’ yang setelah dibentuk tidak pernah dibubarkan, meskipun pekerjaannya sudah selesai, tapi tanda dan lembaganya tetap ada, dan setiap tahun menelan anggaran yang sia-sia.”

“Ternyata rakyat harus menanggung beban untuk membiayai begitu banyak orang, pantas hidup terasa sulit.”

“Ada yang dibubarkan di sini, tapi didirikan di tempat lain, hanya membuang-buang waktu.” “Apakah jumlah pegawai berkurang?” “Berapa banyak pemimpin yang benar-benar diberhentikan?” “Ini hanya pembubaran lembaga, bukan pengurangan pegawai, kenapa harus senang?”

“Jangan hanya tanyakan berapa lembaga yang dibubarkan, tanyakan berapa banyak orang yang dikurangi, apakah mereka yang diberhentikan kini pindah ke perusahaan milik negara?”

“Hanya pasang plang nama tapi tidak bekerja, terlalu banyak seperti itu.” “Ini pasti karena anggaran sudah habis.” “Tidak mampu lagi membiayai mereka, makanya dibubarkan, seharusnya dari dulu.”

Sejarawan di Australia, Li Yuanhua, pernah mengatakan kepada New Tang Dynasty bahwa Partai Komunis Tiongkok mungkin adalah salah satu sistem birokrasi terbesar di dunia yang sangat berlebihan. Para pejabat ini tidak hanya menghabiskan anggaran yang besar, meningkatkan beban masyarakat, tetapi juga memeras rakyat untuk mencari kekayaan, membuat rakyat hidup dalam kesulitan.

Li Yuanhua juga menyebutkan bahwa alasan langsung penyederhanaan lembaga oleh Partai Komunis Tiongkok adalah penurunan ekonomi, terutama defisit pemerintah daerah. Pendapatan yang dulu diandalkan oleh pemerintah menurun drastis, terutama dari penjualan tanah, yang kini hampir tidak ada. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa “mengencangkan ikat pinggang.” (Hui)