Skandal Proyek Pengurangan Emisi Tiongkok Melibatkan Penipuan Massal, Jerman Segera Hentikan Program

Badan Perlindungan Lingkungan Jerman (UBA) menemukan bahwa 45 dari 66 proyek pengurangan emisi di Tiongkok terindikasi penipuan. Media juga mengungkap bahwa di Tiongkok telah terbentuk pasar perdagangan proyek pengurangan emisi. Para pengamat berpendapat bahwa penipuan ini merusak kredibilitas rencana pengurangan emisi global

Li Qian/Chun/Gao Yu – NTD

Jerman mengungkap skandal penipuan yang melibatkan kredit karbon bernilai besar. Investigasi UBA menemukan bahwa proyek-proyek tersebut melibatkan sekitar 6 juta ton kredit karbon dioksida, dengan nilai sekitar 1,5 miliar euro. 

Pemerintah Jerman telah membatalkan sertifikasi proyek-proyek ini, namun sekitar 2 juta ton kredit karbon, senilai 500 juta euro, tidak bisa ditarik kembali, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

Dalam sistem pengurangan emisi Uni Eropa, perusahaan minyak dapat berpartisipasi dalam proyek “Pengurangan Emisi Hulu” (UER) di mana pengurangan emisi dilakukan di bagian hulu rantai pasokan, seperti meningkatkan efisiensi energi dan memodifikasi peralatan. 

Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan sertifikat pengurangan emisi dan memperoleh kredit karbon yang memiliki nilai pasar tinggi. Sejauh ini, pemerintah Jerman telah menyetujui 75 proyek UER, sebagian besar berada di Tiongkok.

Namun, sejak tahun lalu,  muncul laporan yang mempertanyakan keaslian dan integritas proyek-proyek pengurangan emisi di Tiongkok. Investigasi mengungkap bahwa beberapa proyek menggunakan alamat palsu, tidak memiliki fasilitas pengurangan emisi, atau bahkan lokasi proyek tidak ada.

Belum jelas apa peran perusahaan Tiongkok atau pemerintah setempat dalam skandal ini. Namun, penurunan moral di Tiongkok di bawah kekuasaan Partai Komunis dan meluasnya korupsi sudah bukan rahasia lagi.

Mantan pengacara Beijing, sekaligus Ketua Aliansi Demokrasi di Kanada, Lai Jianping, berkomentar bahwa kurangnya integritas sudah mewarnai berbagai aspek di Tiongkok, dari politik hingga ekonomi dan bisnis. Menurutnya, penipuan semacam ini sangat serius dan memerlukan perhatian dunia internasional, dengan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Jerman juga menemukan bahwa dalam proyek UER ini, pihak-pihak yang sama sering terlibat dalam pembuatan, verifikasi, dan sertifikasi proyek, menunjukkan adanya kolusi antara lembaga sertifikasi dengan pelaku penipuan di Tiongkok.

Sementara itu, seorang komentator politik, Lan Shu, yang tinggal di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa sejumlah besar orang-orang di Tiongkok sudah mengetahui bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) sering melakukan penipuan. Namun, masih ada sejumlah pihak di Barat yang percaya pada kebohongan PKT, termasuk saat melakukan negosiasi perdagangan atau hak asasi manusia. Hasilnya, mereka akhirnya tertipu.

Untuk mencegah penipuan lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup Jerman  mengeluarkan peraturan baru yang berlaku mulai 1 Juli 2024, yang menghentikan penerimaan aplikasi baru untuk proyek UER. (Hui)