EtIndonesia. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, pada Rabu (9/10) dalam konferensi pers rutinnya menyatakan bahwa Pemerintah AS mendukung pengiriman pasukan Israel untuk melakukan operasi militer terbatas di wilayah selatan Lebanon, namun menentang perluasan skala operasi menjadi tindakan darat besar-besaran atau pendudukan. Miller menegaskan bahwa Israel tidak boleh menjadikan Lebanon seperti Jalur Gaza, hal ini “tidak dapat diterima”. Miller juga mengatakan bahwa AS berharap Israel dapat menjaga skala operasi darat di dalam wilayah Lebanon dan berencana untuk kembali memberlakukan Resolusi 1701 PBB.
Baru-baru ini, situasi di Timur Tengah semakin memanas. Setelah pasukan Israel melenyapkan Sekretaris Jenderal Hizbullah dan melancarkan operasi darat di wilayah selatan Lebanon, Hizbullah meningkatkan serangan balasan terhadap Israel, sehingga memperdalam konflik antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penolakan terhadap perluasan operasi darat Israel dan mempertimbangkan untuk merujuk pada “Resolusi No. 1701 PBB”, yang memungkinkan pasukan PBB ditempatkan di Israel.
Menurut informasi publik, Resolusi No. 1701 PBB adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 11 Agustus 2006, terkait situasi Timur Tengah saat itu. Resolusi ini memberikan mandat kepada PBB untuk menempatkan pasukan perdamaian sebanyak 15.000 personel di wilayah selatan Lebanon, dengan tujuan melucuti kekuatan bersenjata dari semua kelompok milisi di dalam wilayah Lebanon. Selain itu, resolusi ini juga menetapkan garis demarkasi geografis di perbatasan Israel dan Lebanon, membatasi pergerakan tanpa izin dari kedua belah pihak, baik dari darat maupun udara, serta mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Oleh karena itu, resolusi ini juga dikenal sebagai “Resolusi Perdamaian Israel-Lebanon.”
Miller menyatakan bahwa jika Resolusi No. 1701 PBB diberlakukan kembali, maka Israel akan dipaksa untuk mundur dari Lebanon, sementara pasukan perdamaian PBB dapat membantu pemerintah Lebanon untuk melucuti semua “senjata atau pasukan bersenjata yang tidak dimiliki oleh pemerintah”, termasuk Hizbullah. Ada peluang untuk meredakan ketegangan antara Israel dan Lebanon dengan cara “membubarkan Hizbullah” lebih awal.
Miller menekankan bahwa rakyat Lebanon memiliki hak untuk menentukan siapa yang memimpin pemerintah mereka. Negara-negara lain, termasuk Israel, Amerika Serikat, atau negara lain, tidak memiliki wewenang untuk menentukan pemimpin Lebanon. Mengenai situasi di Jalur Gaza, Miller mengatakan bahwa AS telah menjelaskan kepada Israel bahwa sesuai dengan Hukum Kemanusiaan Internasional, Israel berkewajiban untuk memungkinkan air, makanan, dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga Gaza dapat memasuki wilayah tersebut.
Konferensi pers Departemen Luar Negeri AS biasanya diadakan pada sore hari waktu kerja, sekitar pukul 1 siang (waktu Timur AS). Jika percakapan antara Biden dan Perdana Menteri Israel terjadi pada pagi hari tanggal 9, kemungkinan waktu lokal di Israel adalah sore, karena Biden memiliki kondisi mental yang lebih baik di pagi hari. Rencana terbuka untuk pengiriman pasukan perdamaian oleh Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa hasil percakapan antara Biden dan Harris dengan Perdana Menteri Israel tidak sesuai dengan harapan Gedung Putih, bahkan mungkin jauh dari harapan, sehingga wacana pengiriman pasukan perdamaian pun diaktifkan.(jhn/yn)
