ETIndonesia. Atas pengiriman pasukan oleh Korea Utara untuk mendukung Rusia, pemerintah Korea Selatan pada Selasa (22 Oktober) secara terbuka mendesak pemerintah Pyongyang untuk segera menarik pasukannya.
Korea Selatan juga menyatakan bahwa dukungan untuk Ukraina akan ditingkatkan secara bertahap, tergantung pada situasi kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, dan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan “senjata ofensif.”
Selain itu, untuk memantau keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina, pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk mengirim tim pengawas ke wilayah tersebut.
Dalam seruan untuk segera menarik pasukan, pemerintah Korea Selatan menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers yang dipimpin oleh Kim Tae-hyo, Wakil Kepala Kantor Keamanan Nasional, untuk menjelaskan sikap resmi Korea Selatan.
Dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Selatan, Kim Tae-hyo mengatakan bahwa kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia menimbulkan ancaman serius bagi keamanan Korea Selatan, dan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pencegahan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi.
Kim Tae-hyo menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk segera menarik pasukannya, dan tidak akan tinggal diam menyaksikan Korea Utara dan Rusia terus memperkuat kerja sama militer mereka.
Korea Selatan akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menanggapi secara tegas. Pemerintah Korea Selatan juga akan terus memantau kerja sama militer antara kedua negara dan akan mengambil tindakan bertahap yang mungkin termasuk dukungan senjata ofensif yang mematikan untuk Ukraina.
Exclusive – Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe
— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 18, 2024
Kantor Berita Yonhap mengutip pernyataan seorang pejabat anonim yang mengutuk Korea Utara karena tidak hanya menyediakan senjata dalam jumlah besar kepada Rusia, tetapi juga mengirim tentara untuk berperang, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi komunitas internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang segala bentuk kerja sama militer dengan Korea Utara.
Selama ini, Korea Utara telah mengabaikan masalah kesejahteraan dan hak asasi manusia di dalam negerinya, tetap bersikeras memperkuat kekuatan nuklir dan misilnya, dan kini bahkan memaksa pemuda Korea Utara untuk pergi ke medan perang yang dianggap tidak sah. Tindakan ini dikritik sebagai “tindakan kriminal.”
Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan terus mendorong “Doktrin Unifikasi 815” yang bertujuan melindungi kebebasan dan hak asasi rakyat Korea Utara, serta menciptakan Semenanjung Korea yang damai dan sejahtera.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan juga akan melakukan segala upaya agar rakyat Korea Utara memahami bagaimana pemerintahan Kim Jong Un sebenarnya menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyatnya.
Korea Selatan Pertimbangkan Kirim Tim Pengawas ke Ukraina untuk Memantau Pasukan Korea Utara
Sumber-sumber mengatakan kepada Yonhap bahwa untuk memantau keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang di Ukraina, pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk mengirim tim pengawas ke wilayah tersebut.
Tim pengawas ini akan terdiri dari personel militer yang ahli dalam informasi taktis, dengan tujuan memantau kondisi pasukan khusus Korea Utara di medan perang Ukraina. Tim tersebut juga kemungkinan akan dilengkapi dengan personel untuk menginterogasi tentara Korea Utara yang tertangkap atau yang berniat melarikan diri.
Tim pengawas ini diperkirakan akan terdiri dari personel dari Komando Intelijen serta unit-unit terkait lainnya, seperti Komando Kontra Intelijen, yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis taktik militer Korea Utara.
Saat ini, Korea Utara belum mengakui bahwa mereka telah memberikan bantuan militer kepada Rusia. Korea Utara mengklaim bahwa kerja sama militer mereka dengan Rusia adalah bagian dari hak kedaulatan dan hak bela diri yang sah.
Namun, pejabat Korea Selatan mengkritik bahwa tindakan yang melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dapat dianggap sebagai tindakan berdaulat.
“Korea Utara berusaha memanfaatkan dukungan militernya untuk mendapatkan keuntungan seperti memperkuat program nuklir, teknologi militer canggih, serta modernisasi senjata konvensional,” yang semuanya merupakan ancaman besar bagi keamanan Korea Selatan.
Pada 18 Oktober, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan merilis foto satelit yang menunjukkan kapal Rusia sedang mengangkut tentara Korea Utara yang diduga akan dikerahkan dalam perang Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada 14 Oktober menuduh Korea Utara mengirim tentara ke unit Rusia untuk membantu invasi Rusia ke Ukraina.
Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pada 18 Oktober menyatakan bahwa Korea Utara telah mengirim 1.500 tentara pasukan khusus ke wilayah timur jauh Rusia untuk dilatih, yang kemudian mungkin akan dikerahkan dalam perang Ukraina. Selain itu, Pyongyang juga berencana mengirim sekitar 12.000 tentara lagi ke Rusia.
Badan Intelijen Nasional Korea Selatan juga merilis foto satelit yang menunjukkan pergerakan kapal Rusia yang mengangkut tentara Korea Utara. (Jhon)
Sumber : NTDTV.com
 secara terbuka mendesak pemerintah Pyongyang untuk segera menarik pasukannya. ){kind=link}