Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih : Tiongkok Menggunakan AI Menindas Masyarakat dan Merusak Keamanan Internasional

EtIndonesia. Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyatakan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh Beijing untuk menekan rakyatnya sendiri, menyebarkan informasi yang salah, dan merusak keamanan AS serta sekutunya.

Jake Sullivan, dalam kegiatan di National Defense University Amerika pada Kamis (24/10), mengatakan bahwa pedoman AI baru yang baru dikeluarkan oleh AS bertujuan untuk membantu mengatasi kekhawatiran ini serta memberikan alternatif bagi ekonomi berkembang dan mitra lainnya di seluruh dunia. 

“Kami tahu Tiongkok sedang menggunakan infrastruktur digital untuk membangun ekosistem teknologinya sendiri yang tidak melindungi data sensitif, yang mungkin mengarah pada pengawasan dan sensor besar-besaran yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan membuat negara lain rentan terhadap pemaksaan,” katanya.

Gedung Putih mengumumkan Memorandum Manajemen Keamanan AI (MSM) pada hari Kamis, sebuah inisiatif yang dibuat berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden setahun yang lalu. Para pejabat menyatakan bahwa kerangka kerja ini bertujuan untuk melawan penggunaan AI oleh musuh seperti Tiongkok untuk keperluan militer, sekaligus membangun langkah-langkah pengamanan yang efektif untuk melindungi kepercayaan publik.

Seorang pejabat senior pemerintahan Biden kepada Associated Press mengatakan: “AI memiliki aplikasi yang sangat jelas dalam keamanan nasional, termasuk dalam bidang keamanan siber dan kontra-intelijen. Negara-negara seperti Tiongkok menyadari kesempatan ini dan mencoba menggunakan AI untuk mencapai modernisasi dan transformasi revolusioner atas kemampuan militer dan intelijen mereka.”

“Kami sangat perlu, dan harus mempercepat adopsi dan penggunaan AI canggih dalam komunitas keamanan nasional, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif kami,” tambahnya.

Pada Oktober tahun lalu, Biden memerintahkan Dewan Keamanan Nasional dan Kepala Staf Gedung Putih untuk merumuskan memorandum ini, bertujuan agar Amerika Serikat dapat ‘mempimpin dalam mengelola risiko teknologi AI secara global’.

Gedung Putih menyebutnya sebagai langkah ‘bersejarah’. Selain memberikan wewenang kepada agensi federal untuk mengembangkan standar keamanan baru untuk sistem AI, mereka juga meminta pengembang untuk berbagi hasil pengujian keamanan dan informasi penting lainnya dengan pemerintah AS.

Pejabat Amerika mengantisipasi bahwa perkembangan teknologi AI yang cepat akan memicu persaingan militer dan intelijen antar negara-negara besar secara global.

Seorang pejabat pemerintah lainnya menyatakan bahwa lembaga keamanan AS telah diinstruksikan untuk mendapatkan akses ke ‘sistem AI yang paling kuat’, yang melibatkan pembelian besar-besaran.

Pejabat tersebut mengatakan: “Kami percaya bahwa kita harus mengalahkan pesaing dalam persaingan dan mengurangi ancaman yang dihadirkan oleh penggunaan AI oleh mereka.”

Dia menambahkan bahwa memorandum bertujuan untuk memastikan pemerintah ‘mengadopsi AI dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab’.

Selain dari memorandum, pemerintah juga akan menerbitkan dokumen kerangka kerja yang memberikan panduan tentang ‘ bagaimana setiap lembaga dapat atau tidak dapat menggunakan AI’.

Pada Juli lalu, lebih dari sepuluh kelompok masyarakat sipil termasuk Pusat Demokrasi dan Teknologi mengirimkan surat terbuka kepada pejabat pemerintahan Biden, mendesak pembuatan langkah-langkah pengamanan yang kuat dalam mekanisme keamanan nasional. (jhn/yn)

FOKUS DUNIA

NEWS