Terdakwa diduga menggunakan VPN di Tiongkok untuk mengakses jaringan perusahaannya
ETIndonesia. Seorang warga negara Tiongkok didakwa atas dugaan mencuri rahasia dagang dari perusahaannya dan menggunakannya untuk mendirikan perusahaannya sendiri di Tiongkok, demikian diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts pada 31 Oktober.
Zhang Xiao, 33, dari Shanghai, didakwa oleh juri federal di Boston atas satu tuduhan pencurian rahasia dagang. Saat ini, Zhang masih berada di luar negeri dan belum tertangkap.
Menurut dakwaan, Zhang mulai bekerja di sebuah perusahaan manajemen investasi global di Massachusetts pada Juli 2015, dengan posisi sebagai associate di divisi riset perusahaan tersebut.
Dakwaan tidak menyebutkan nama perusahaan, namun dijelaskan bahwa perusahaan itu menggunakan model perkiraan untuk membantu investor dalam memilih investasi yang “akan mengungguli pasar.”
Pada Agustus 2021, Zhang meninggalkan Amerika Serikat menuju Tiongkok. Untuk menghindari langkah-langkah keamanan perusahaan, Zhang diduga menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengakses jaringan perusahaannya. Ia diduga menyalin kode, riset, dan proyek perusahaannya, lalu mengirimnya melalui aplikasi berbagi file yang berbasis di Tiongkok, yang menurut jaksa memungkinkan Zhang untuk menghindari firewall perusahaan.
Di tahun yang sama, Zhang mendirikan perusahaan investasi di Tiongkok, sesuai dengan dakwaan. Jaksa menuduh bahwa ia mencuri rahasia dagang dengan maksud untuk membantu perusahaannya sendiri.
Jika terbukti bersalah, Zhang dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun, tiga tahun masa percobaan, dan denda hingga $250.000.
The Epoch Times menghubungi Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat untuk meminta komentar, tetapi tidak menerima tanggapan pada saat berita ini diterbitkan.
Kasus Zhang menyoroti upaya gigih Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam mencuri rahasia dagang, kekayaan intelektual (IP), dan teknologi dari AS.
Kantor Perwakilan Perdagangan AS, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 2018, menyebut Tiongkok sebagai “pelanggar terbesar terhadap kekayaan intelektual Amerika,” yang menyebabkan kerugian ekonomi AS antara $225 miliar hingga $600 miliar setiap tahun.
Pada April, Direktur FBI Christopher Wray mengatakan di Vanderbilt Summit bahwa Tiongkok “terlibat dalam pencurian kekayaan intelektual dan keahlian terbesar dan paling canggih dalam sejarah dunia,” menurut pernyataan tertulisnya.
“Kami telah melihat Beijing menyasar hampir setiap industri yang kami miliki—mulai dari bioteknologi hingga penerbangan, teknologi canggih seperti AI [kecerdasan buatan], berbagai bentuk kesehatan hingga pertanian—untuk mencuri kekayaan intelektual, teknologi, dan riset kami,” kata Wray.
“Anda bisa menutup mata dan memilih satu industri atau sektor secara acak, dan kemungkinan besar, Beijing telah menargetkannya.”
Terdapat setidaknya 55 kasus spionase terkait PKT di 20 negara bagian AS antara Januari 2021 dan Oktober 2024, menurut laporan baru yang diterbitkan oleh Komite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada bulan lalu.
Pada September, Song Wu, seorang warga negara Tiongkok yang bekerja untuk salah satu perusahaan pertahanan dan dirgantara milik Tiongkok, didakwa atas tuduhan terkait skema phishing bertahun-tahun yang menargetkan militer AS, NASA, dan entitas AS lainnya. Song diduga mencoba mendapatkan perangkat lunak dan kode sumber secara curang dari targetnya untuk kemungkinan penggunaan militer di Tiongkok.
Juga pada bulan September, Jia Wei, seorang warga negara Tiongkok dan anggota militer Tiongkok, didakwa karena mengakses jaringan perusahaan komunikasi AS secara tidak sah untuk mencuri informasi rahasia atas nama entitas Tiongkok.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kongres berupaya mengatasi masalah ini melalui undang-undang baru.
Anggota Kongres AS John Moolenaar (R-Mich.) dan Young Kim (R-Calif.) memperkenalkan RUU Perlindungan Inovasi dan Pengembangan Amerika (PAID) pada Juli. Jika disahkan, salah satu ketentuan undang-undang ini akan mewajibkan Menteri perdagangan untuk mengidentifikasi entitas asing yang menggunakan kekayaan intelektual AS terkait teknologi kritis atau yang sedang berkembang tanpa izin.
Pada Juni, Senator Marsha Blackburn (R-Tenn.) dan Gary Peters (D-Mich.) memperkenalkan Undang-Undang Pelaporan Kontra-Spionase Tiongkok. Jika disahkan, salah satu aspek dari undang-undang ini akan mewajibkan jaksa agung untuk menyusun laporan tahunan tentang upaya DOJ dalam menangkal upaya PKT mencuri rahasia dagang dan kekayaan intelektual AS lainnya. (asr)
Sumber : The Epoch Times
