Surabaya – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan II bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Kantor OJK Jawa Timur, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur menggelar acara Temu Media pada Rabu, 6 November 2024. Mengusung tema “Sinergi Berkesinambungan untuk Menjaga Stabilitas dalam Menghadapi Tantangan Global Tahun 2025,” pertemuan ini membahas capaian kinerja ekonomi dan langkah-langkah penguatan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang diprediksi akan semakin kompleks tahun depan.
Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Sigit Danang Joyo, menyoroti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tetap stabil di tengah ketidakpastian global. “Di Triwulan III 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 4,91% (yoy), didorong oleh tingginya permintaan domestik dan peningkatan ekspor,” ujar Sigit. Ia juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini menurun menjadi 9,79%, atau berkurang 0,56% dibandingkan periode Maret 2023, dan angka prevalensi stunting Jawa Timur berhasil ditekan hingga 6,10%, jauh di bawah target nasional sebesar 14%.
Pendapatan Negara Meningkat dengan Sumber Utama Pajak dan Bea Cukai
Sigit menyampaikan bahwa hingga 31 Oktober 2024, pendapatan negara dari wilayah Jawa Timur mencapai Rp211,65 triliun. Angka ini terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp96,96 triliun, Bea Cukai sebesar Rp107,93 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,76 triliun. “Penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan 7,79% (yoy) dan telah mencapai 74,51% dari target APBN 2024,” ungkap Sigit. Kontribusi utama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 59,68%, serta Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas yang berkontribusi 39,35%.
Sigit juga mencatat bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi mencatat pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi, yaitu sebesar 33% (yoy), seiring peningkatan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, dan suku bunga. Ia menambahkan bahwa penerapan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 serta produksi di Smelter Freeport Gresik diproyeksikan akan semakin meningkatkan penerimaan pajak.
Di sektor Bea dan Cukai, penerimaan per Oktober 2024 tercatat sebesar Rp107,93 triliun atau 71,01% dari target APBN, tumbuh 2,21% secara tahunan. “Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp5,5 triliun, meningkat 12,18% (yoy) berkat kenaikan nilai impor dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” jelas Sigit. Ia juga menyebutkan bahwa penerimaan Cukai yang mencapai Rp102,33 triliun didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau yang tumbuh 1,8 miliar batang atau 1,77% (yoy) hingga Oktober 2024.
Realisasi Belanja Negara untuk Mendorong Pembangunan Jawa Timur
Kepala Kantor DJPb Jawa Timur, Didyk Choiroel, menyoroti peran anggaran negara dalam pembangunan di Jawa Timur. “Sampai akhir Oktober 2024, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp110,35 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp39,56 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp70,79 triliun,” jelas Didyk.
Didyk menjelaskan bahwa belanja Kementerian/Lembaga didominasi oleh sektor pendidikan dengan alokasi Rp10,63 triliun, yang mencakup bantuan pendidikan bagi 31.834 penerima, peningkatan kualitas 1.295 madrasah, dan pengembangan 499 perguruan tinggi. Selain itu, belanja infrastruktur telah mencapai Rp4,72 triliun dari pagu sebesar Rp8,19 triliun. “Belanja infrastruktur APBN ini sangat mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir, baik dari investor dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA),” ujarnya.
Didyk juga menekankan bahwa belanja untuk kesejahteraan masyarakat tercermin dalam alokasi kepada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama dengan realisasi masing-masing Rp3,31 triliun, Rp468 miliar, dan Rp6,99 triliun. Transfer ke Daerah yang mencapai Rp70,79 triliun telah disalurkan ke 39 kabupaten/kota, dengan sektor pendidikan sebagai penerima terbesar senilai Rp6,36 triliun.
Dukungan Dana Desa dan Kredit Program untuk Pemberdayaan Masyarakat
Realisasi Dana Desa di Jawa Timur telah mencapai Rp8,06 triliun atau 97% dari pagu, yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan desa, seperti pembinaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, dan program pemberdayaan. Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur mencapai Rp40,42 triliun kepada 781.632 debitur hingga akhir Oktober 2024. Program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menyalurkan Rp641 miliar kepada 149.031 debitur.
Kepala Kantor DJPb Jawa Timur, Didyk Choiroel, menyatakan bahwa sinergi antara lembaga keuangan dengan pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Jawa Timur. “Sinergi yang kuat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya tahan masyarakat di tengah tantangan global. Kami berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama lintas lembaga dalam memperkuat perekonomian daerah,” tegas Didyk.
Dengan pencapaian ini, Jawa Timur optimis menghadapi tahun 2025, dengan fokus pada sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
