EtIndonesia. Para pemimpin tujuh negara anggota G7 menyampaikan pernyataan bersama setelah KTT di Harpsund, Swedia, yang menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan bantuan militer kepada Ukraina. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap aksi militer Rusia yang terus meningkat serta ancaman yang dihadapi negara-negara Barat.
Dalam pernyataan bersama tersebut, G7 menyatakan akan memberikan dukungan lebih lanjut kepada Ukraina dalam beberapa bulan ke depan. Fokus utama bantuan ini adalah meningkatkan kemampuan pertahanan udara Ukraina serta penambahan peralatan militer yang esensial untuk memperkuat ketahanan negara tersebut terhadap serangan Rusia.
Peringatan Tegas dari Perdana Menteri Polandia
Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, memberikan peringatan keras dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa Barat tidak boleh tergoda oleh proposal gencatan senjata yang diajukan Rusia. Tusk dengan tegas menyatakan agar tidak mengakomodasi syarat-syarat Rusia seperti netralitas Ukraina, demiliterisasi, atau aneksasi wilayah sebagai imbalan stabilitas regional. Menurut Tusk, kompromi semacam itu dapat menjadi benih pecahnya Perang Dunia Ketiga.
Kerja Sama Intensif Ukraina dan NATO
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, melalui media sosial, menyatakan bahwa Ukraina tengah bekerja sama erat dengan negara-negara anggota NATO untuk meningkatkan tekanan militer terhadap Rusia. Dia menyebutkan bahwa Dewan NATO mengadakan pertemuan kemarin guna membahas kemampuan menghadapi rudal balistik baru yang dikembangkan Rusia. Hari ini, Sekretaris Jenderal NATO bersama Zelenskyy melanjutkan diskusi mengenai langkah-langkah respons yang mungkin diambil.
Dukungan Militer dari Amerika Serikat
Zelenskyy juga menegaskan bahwa Ukraina akan terus menerima dukungan dari Barat, termasuk tambahan bantuan militer dari Amerika Serikat. Presiden AS, Joe Biden, telah mengajukan permohonan kepada Kongres untuk menyetujui pemberian bantuan sebesar 24 miliar dolar AS kepada Ukraina. Selain itu, terdapat usulan agar AS mempertimbangkan penempatan senjata nuklir di Ukraina untuk meningkatkan daya gentar terhadap Rusia.
Pernyataan Kontroversial dari Presiden Terpilih AS Donald Trump
Pada sore hari yang sama, Presiden terpilih AS Donald Trump mengumumkan penunjukan Letnan Jenderal (Purn.) Keith Kellogg sebagai Asisten Khusus Presiden dan Utusan Khusus untuk Ukraina dan Rusia. Kellogg, yang pernah menyampaikan ancaman kepada Ukraina dan Rusia terkait bantuan militer, dikenal menentang intervensi militer AS dalam perang Ukraina. Trump menyatakan bahwa fokus AS seharusnya dialihkan ke penanganan ancaman dari Tiongkok.
Spekulasi Kebijakan Militer AS
Associated Press melaporkan bahwa seorang pejabat tinggi pemerintahan Biden yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pemerintah Demokrat yang akan lengser berharap Ukraina menurunkan usia wajib militer dari 25 tahun menjadi 18 tahun untuk mengatasi kekurangan pasukan.
Tanggapan Rusia terhadap Dukungan Barat
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menanggapi tindakan bersama negara-negara Barat dengan pernyataan tegas. Dia menyatakan bahwa jika Barat menempatkan senjata nuklir di Ukraina, dunia akan berada di ambang bencana. Zakharova memperingatkan negara-negara Barat agar tidak meremehkan konsekuensi perang nuklir. Selain itu, dia menambahkan bahwa penempatan rudal jarak menengah oleh AS di Jepang untuk melindungi Taiwan akan dianggap Rusia sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional, yang mungkin memicu tindakan balasan.
Upaya Ukraina untuk Memperkuat Aliansi dengan Korea Selatan
Menteri Luar Negeri Ukraina, Rustem Umerov, mengadakan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, guna membahas kemungkinan keterlibatan langsung Korea Utara dalam konflik yang sedang berlangsung. Selama kunjungan tersebut, Umerov berupaya memperkuat kerja sama keamanan antara kedua negara dan berharap Korea Selatan dapat memberikan dukungan berupa senjata defensif. Pihak Korea Selatan menyatakan sedang mempertimbangkan serius usulan ini untuk memperkuat keamanan dan stabilitas regional.
Peringatan dari Kepala Badan Intelijen Jerman
Kepala Badan Intelijen Jerman, Bruno Kahl, memberikan peringatan dalam sebuah konferensi di Berlin. Dia menyatakan bahwa aktivitas sabotase Rusia terhadap target-target Barat mungkin akan mendorong NATO untuk mengaktifkan Pasal 5 dari Klausul Pertahanan Bersama, yang mewajibkan negara anggota NATO untuk memberikan respons militer jika salah satu anggotanya diserang.
Kahl mengungkapkan bahwa peningkatan penggunaan perang hibrida oleh Rusia, termasuk serangan siber dan insiden pembakaran, meningkatkan risiko terhadap keamanan NATO. Meskipun Rusia membantah keterlibatan, intelijen Barat yakin bahwa aktivitas tersebut terkait langsung dengan Moskow.
Kahl juga menyebutkan bahwa pimpinan Rusia meragukan apakah NATO benar-benar akan mengaktifkan Pasal 5. Dia menambahkan bahwa tujuan Rusia mungkin bukan hanya pendudukan wilayah, tetapi juga untuk menguji respons Barat dan memecah belah persatuan di antara negara-negara anggota NATO. Rusia mungkin menggunakan pasukan kecil yang menyamar untuk mencapai tujuan tersebut tanpa perlu mengirimkan pasukan besar-besaran.
Komitmen Berkelanjutan dari G7
Di akhir pertemuan, ketujuh negara Eropa anggota G7 berjanji untuk terus bekerja sama erat dengan Ukraina. Mereka memastikan bahwa Ukraina memiliki kemampuan pertahanan yang memadai dalam menghadapi ancaman Rusia dan memberikan dukungan penuh di bidang politik, ekonomi, serta militer. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Ukraina dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanannya di tengah situasi yang semakin menegangkan.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, komitmen G7 untuk mendukung Ukraina menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional, sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada Rusia agar menghentikan aksi militernya yang meresahkan.
