Pejabat Militer Senior Tiongkok  Diselidiki atas Kasus Korupsi, Apa Maksud di Baliknya? 

Penyelidikan terhadap Laksamana Miao Hua menunjukkan bahwa pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT)  mulai membersihkan orang-orang terdekatnya, menurut para analis

ETIndonesia. PKT  menangguhkan Laksamana Miao Hua dari posisinya di sebuah komisi berpengaruh yang mengawasi angkatan bersenjata negara tersebut, demikian diumumkan oleh kementerian pertahananTiongkok  pada 28 November. Langkah ini menandai perkembangan terbaru dalam serangkaian pejabat militer senior yang terjerat dalam kampanye anti-korupsi Partai.

Miao, yang menjabat sebagai direktur departemen kerja politik di Komisi Militer Pusat, kini sedang diselidiki atas dugaan “pelanggaran disiplin yang serius,” ujar juru bicara kementerian pertahanan, Kolonel Senior Wu Qian, dalam sebuah konferensi pers rutin di Beijing. Dalam rezim komunis, istilah ini biasanya merupakan eufemisme resmi untuk korupsi.

Pihak berwenang memutuskan  menangguhkan Miao dari tugasnya setelah dilakukan tinjauan, tambah Wu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut.

Perombakan mendadak ini mengejutkan para analis politik, karena Miao secara luas dianggap sebagai anggota kunci dari kelompok militer Minjiang, sebuah faksi politik yang loyal kepada pemimpin tertinggi rezim, Xi Jinping. Kelompok ini terdiri dari lebih dari selusin pejabat dan perwira militer yang bekerja bersama Xi selama perjalanan kariernya menuju puncak kekuasaan.

“Keputusan [jatuhnya Miao] menandakan bahwa [Xi] bahkan mulai membersihkan orang-orang terdekatnya,” kata Kung Shan-Son, seorang pakar politik Tiongkok  dari Institute for National Defense and Security Research (INDSR), sebuah lembaga think tank berbasis di Taipei yang didanai oleh pemerintah Taiwan.

“Xi kini memanfaatkan kampanye anti-korupsi sebagai alat untuk memperkuat cengkeramannya pada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA),” kata Kung kepada The Epoch Times.

Sejak musim panas lalu, rezim Tiongkok secara resmi telah memecat lebih dari selusin pejabat militer senior dan eksekutif industri pertahanan, termasuk mereka yang memimpin Pasukan Roket, unit militer yang mengawasi rudal konvensional dan nuklir negara tersebut.

Salah satu pejabat berpangkat tertinggi yang tersingkir adalah mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu, yang dicopot dari jabatannya pada Oktober 2023 setelah dua bulan menghilang tanpa penjelasan. Pada Juni tahun ini, PKT mengeluarkan Li dan pendahulunya, menuduh mereka menyalahgunakan kekuasaan dan menerima suap dalam jumlah besar, menurut media pemerintah pada saat itu.

Perombakan besar-besaran di tingkat kepemimpinan militer telah memicu spekulasi tentang perseteruan politik di dalam kepemimpinan militer. Banyak pengamat yang menafsirkan langkah-langkah ini sebagai strategi Xi untuk mengurangi pengaruh Zhang Youxia, pejabat militer tertinggi kedua, dengan indikasi bahwa pembersihan lebih lanjut mungkin akan terjadi seiring dengan pergeseran dinamika kekuasaan di balik layar.

The Financial Times, mengutip pejabat AS saat ini dan mantan pejabat yang akrab dengan masalah ini, melaporkan pada 27 November bahwa Tiongkok  sedang menyelidiki Menteri Pertahanan saat ini, Laksamana Dong Jun.

Ketika ditanya tentang laporan tersebut pada 28 November, Wu menyebutnya sebagai “murni rekayasa.” “Tiongkok mengungkapkan ketidakpuasan kuat terhadap tindakan memfitnah semacam ini,” kata Wu.

Meskipun rezim menolak adanya dugaan penyelidikan terhadap Dong, para analis mengatakan bahwa munculnya spekulasi tersebut  menimbulkan pertanyaan tentang cengkeraman Xi atas militer, serta efektivitas upaya anti-korupsi yang ia mulai lebih dari satu dekade lalu.

Hung Tzu-Chieh, seorang pakar Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok  di INDSR, menggambarkan korupsi sebagai “hal  biasa” di PLA.

“Tidak akan mengejutkan jika seluruh jajaran atas Tentara Pembebasan Rakyat terlibat dalam korupsi,” kata Hung kepada The Epoch Times. “Itulah sebabnya [perombakan ini] mendorong para komentator dan pengamat mempertanyakan loyalitas sejati militer [kepada Xi].”

Luo Ya berkontribusi dalam laporan ini.

Sumber : The Epoch Times