Walmart Hentikan Kebijakan DEI: “Gerakan Woke” Dihentikan
Akhirnya, gerakan woke yang dikenal sebagai Keberagaman (Diversity), Kesetaraan (Equity), Inklusi (Inclusion) yang selama ini tak disukai sebagian warga Amerika Serikat, mulai ditinggalkan. Beberapa perusahaan besar mengambil langkah untuk menghentikan keterlibatan mereka dalam gerakan ini, salah satunya adalah Walmart, raksasa ritel terbesar di dunia.
Walmart mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program DEI di internal perusahaan, tidak lagi berpartisipasi dalam sistem peringkat kesetaraan perusahaan yang dibuat oleh organisasi HAM Human Rights Campaign, dan akan mengakhiri program “Pusat Kesetaraan Rasial” senilai US$100 juta yang awalnya direncanakan berjalan hingga 2025.
Selain itu, Walmart juga akan menghapus produk-produk untuk anak-anak yang terkait dengan isu gender dan transgender, meninjau kebijakan keberagaman dari pemasok mereka, pihak perusahaan berhenti menggunakan istilah “LatinX” dalam dokumen resmi untuk merujuk pada budaya atau etnis Latin.
Seorang juru bicara Walmart menegaskan bahwa perubahan ini bukan keputusan mendadak.
Dia menyatakan: “Kami selalu berusaha untuk menciptakan rasa kebersamaan, membuka peluang bagi semua karyawan, pelanggan, dan pemasok kami, serta menjadi Walmart yang dicintai oleh semua orang.”
Selain Walmart, perusahaan besar lainnya seperti Lowe’s (perusahaan perbaikan rumah), Tractor Supply (ritel peralatan pertanian), dan John Deere (produsen alat berat pertanian) telah mengumumkan penghentian kebijakan DEI sejak musim panas lalu. Bahkan merek ikonik seperti Harley-Davidson baru-baru ini juga menyatakan tidak lagi mendukung kebijakan terkait DEI.
Salah satu alasan di balik langkah ini adalah keputusan Mahkamah Agung AS tahun lalu yang memutuskan bahwa kebijakan penerimaan mahasiswa di Universitas Harvard dan Universitas Carolina Utara, yang memasukkan faktor ras dalam proses seleksi, melanggar Amandemen Keempat Belas terkait perlindungan kesetaraan.
Kebijakan DEI sendiri awalnya diperkenalkan pada era pemerintahan Obama. Namun, kebijakan ini banyak dikritik karena dianggap memicu kekacauan sosial, keruntuhan moral, dan memperdalam perpecahan antar kelompok di masyarakat Amerika Serikat.
Trump Tambah 10% Tarif Lagi? Perusahaan Ekspor Tiongkok Cemas
Pada 25 November, Donald Trump, Presiden AS terpilih, mengunggah sebuah pernyataan yang kembali membuat Beijing panik. Trump mengumumkan, selain tarif 60% yang sebelumnya diusulkan terhadap Tiongkok, ia akan menambahkan 10% tarif hukuman tambahan. Kabar ini langsung memicu reaksi keras, terutama di kalangan pengusaha kecil di Tiongkok yang sudah tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi situasi ini.
Pernyataan Trump tersebut jelas menargetkan upaya untuk menghentikan PKT mengekspor fentanyl yang membahayakan warga AS. Trump dengan tegas memperingatkan bahwa jika Tiongkok tidak berhenti mengirim fentanyl ke AS melalui Meksiko, ia akan menaikkan tarif sebesar 10% lagi di atas tarif yang sudah berlaku.
Setelah pengumuman ini, nilai tukar RMB.Tiongkok terhadap dolar AS, baik di pasar offshore maupun onshore, langsung merosot tajam. Gary Ng, ekonom senior dari Natixis, menyatakan bahwa langkah ini memberikan tekanan besar pada pasar, terutama terhadap aset Tiongkok dan sektor terkait ekspor, karena tarif tambahan akan mempersempit margin keuntungan perusahaan.
Dengan waktu lebih dari sebulan sebelum Trump kembali menduduki Gedung Putih, pertanyaan tentang apakah ia akan langsung memulai kembali perang dagang dengan Beijing dan sejauh mana tarif akan dinaikkan membuat para pengusaha kecil Tiongkok dilanda kecemasan.
“Saya khawatir dengan perubahan Trump yang terlalu besar. Hari ini semuanya baik-baik saja, tapi besok bisa berubah total. Ini membuat orang takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi saya khawatir, khawatir tarifnya akan semakin tinggi,” ujar Du Jing, pendiri perusahaan kerajinan Yiwu Xianchuang Craft di Zhejiang.
Dalam kebingungan, banyak perusahaan ekspor terpaksa mencari pasar alternatif. Namun demikian, kehilangan pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa membuat prospek ekspor di masa depan menjadi sangat suram.
“Kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jika bisa meningkatkan ekspor ke negara lain, kami akan lakukan, seperti ke Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Rusia, atau Asia Tenggara. Kalau tidak bisa, ya tidak ada jalan lain. Kita lihat saja nanti sejauh mana tarif Trump mempengaruhi kami. Sekarang pun kami tidak tahu pasti,” kata Chen Yong, pemilik perusahaan ekspor impor Bixuan di Yiwu, Zhejiang.
Sejak sebelum pemilu, Beijing sudah mencoba berbagai cara untuk mendekati tim Trump, tetapi hingga kini tetap tidak bisa membaca arah kebijakan Trump. Pada 22 November, Wakil Menteri Perdagangan PKT yang juga Perwakilan Dagang, Wang Shouwen, dalam konferensi pers menyatakan bahwa tarif tambahan pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen AS, yang akan menyebabkan kenaikan harga dan inflasi di AS.
Namun demikian, pernyataan Wang tersebut tidak dipercayai oleh para perusahaan besar dan ekonom, bahkan kemungkinan ia sendiri pun tidak yakin. Jika benar tarif itu ditanggung konsumen AS, maka perusahaan asing tidak akan keluar besar-besaran dari Tiongkok, bahkan perusahaan Tiongkok sendiri tidak akan tergesa-gesa memindahkan investasi dan mendirikan pabrik di luar negeri untuk menghindari tarif tinggi dari berbagai negara.
Mengenai apakah tarif tambahan akan memicu inflasi di AS, Scott Bessent, calon Menteri Keuangan AS yang baru saja dinominasikan oleh Trump menyatakan bahwa jika tarif diterapkan dengan cara yang benar, maka tidak akan meningkatkan inflasi. Sekarang, semuanya tergantung pada langkah Beijing berikutnya.
