Pengadilan simulasi ini bertujuan menunjukkan bahwa prosedur hukum yang terbuka dan transparan dapat menuntut pertanggungjawaban bahkan seorang diktator, kata ketua kelompok hukum Korea
Sean Tseng dan Hyangmae Jung
ETIndonesia. Di Seoul, pengadilan simulasi pertama yang ditujukan kepada Kim Jong Un menjatuhkan ia bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini menyoroti tindakan mendesak aksi internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia rezim tersebut.
Meskipun laporan PBB tahun 2014 merekomendasikan agar pejabat Korea Utara diadili di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), kekuatan veto Tiongkok dan Rusia menghambat kemajuan di Dewan Keamanan PBB.
“Kegagalan PBB dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di Korea Utara telah menyebabkan terus memburuknya kondisi ini,” kata Kim Tae-hoon, presiden kelompok sipil Pengacara untuk Hak Asasi Manusia dan Unifikasi Korea.
“Kita tidak bisa lagi menunggu. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan pengadilan simulasi ini dengan asumsi bahwa Dewan Keamanan PBB menyetujui pengadilan ICC untuk Korea Utara.”
Menurut Kim, pengadilan simulasi ini bertujuan menunjukkan bahwa prosedur hukum yang terbuka dan transparan dapat mempertanggungjawabkan bahkan seorang diktator.
Pada 25 dan 26 November, organisasi sipil Korea Selatan, didukung oleh Kementerian Unifikasi dan Kementerian Luar Negeri, menggelar pengadilan ini di sebuah pusat konferensi di Seoul. Para pakar hukum dari Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan sidang pra-pengadilan bergaya ICC untuk menilai tanggung jawab Kim atas dugaan kejahatan di kamp-kamp tahanan politik Korea Utara.
Kesaksian Menyoroti Pelanggaran Sistematis
Enam pakar hukum bertindak sebagai jaksa dan pengacara pembela, menanyai enam saksi—lima di antaranya adalah pembelot Korea Utara.
Di antara mereka adalah Kang Chol-hwan, seorang jurnalis yang menghabiskan hampir satu dekade di kamp tahanan Yodok saat masih anak-anak; Lee Il-kyu, mantan penasihat politik di Kedutaan Korea Utara di Kuba; seorang mantan kolonel dari Biro Umum Rekognisi; dan dua pembelot perempuan dari kelas elite.
Kang menceritakan pengalamannya di Kamp Tahanan Politik Yodok, mengatakan, “Perbedaannya hanya apakah seseorang mati seketika atau tidak—kondisinya sangat mirip dengan Holocaust di Auschwitz yang dijalankan oleh Nazi Jerman.”
Ia menyoroti tidak adanya hak hukum bagi warga Korea Utara: “Bahkan seorang diktator absolut seperti Kim Jong Un memiliki pengacara pembela dalam pengadilan simulasi ini, namun rakyat Korea Utara bahkan tidak memiliki hak untuk mendapatkan pengacara.”
Saksi Kim Kuk-sung, yang membelot ke Korea Selatan pada tahun 2014, mengonfirmasi bahwa hanya pemimpin tertinggi yang memegang otoritas utama di Korea Utara. “Segalanya beroperasi dengan melaporkan kepada pemimpin, mencapai kesimpulan, dan melaksanakannya,” ujarnya.
“Sistem ini mengatur semua institusi inti—Kementerian Keamanan Negara, Angkatan Bersenjata Rakyat, Biro Umum Rekognisi, dan semua departemen pemerintah.” Ia menekankan bahwa Kim Jong Un terlibat langsung dalam pengelolaan kamp-kamp tahanan politik.
Kesaksian mereka menggambarkan penyiksaan sistematis, kerja paksa, dan eksekusi yang digunakan untuk menanamkan rasa takut dan menekan perbedaan pendapat. Setidaknya 120.000 orang ditahan di kamp-kamp tahanan politik yang digambarkan sebagai “zona kematian” di mana para tahanan dipastikan akan meninggal dunia. Kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan sangat merajalela.
Laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2023 merinci metode penyiksaan rezim tersebut, termasuk pemukulan berat, sengatan listrik, paparan kondisi keras yang berkepanjangan, penghinaan publik melalui pemaksaan telanjang, kurungan di “sel hukuman” kecil yang membuat tahanan tidak bisa berdiri atau berbaring, imobilisasi paksa, penggantungan dengan pergelangan tangan, penyiksaan air, dan pemaksaan jongkok atau berdiri berulang-ulang hingga kolaps. Rezim ini bahkan telah mengeksekusi perempuan hamil dan anak-anak yang dituduh melakukan kejahatan.
Selain itu, laporan PBB tahun 2014 merinci sistem “dosa turunan” rezim tersebut, di mana terdakwa dan anggota keluarga mereka hingga tiga generasi dihukum dan dipenjarakan.
Meskipun ada risiko terhadap keluarga mereka yang masih di Korea Utara, para pembelot tersebut mengatakan mereka berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memperjuangkan kebebasan rekan senegara mereka.
Putusan dan Implikasi Internasional
Pada hari kedua pengadilan, setelah perdebatan sengit dan pernyataan penutup, para hakim menyimpulkan bahwa Kim Jong Un memiliki kendali absolut atas seluruh institusi Korea Utara dan bahwa operasi kamp-kamp tahanan politik merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Kim secara pribadi dengan kejahatan tertentu—tantangan umum karena kerahasiaan Korea Utara—pengadilan menyatakan dirinya bertanggung jawab berdasarkan Statuta Roma ICC atas delapan dakwaan, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan.
“Ini bukan sekadar sandiwara; ini adalah pesan bahwa kami siap untuk meminta pertanggungjawaban rezim Kim,” kata Kim Tae-hoon. “Kami berharap PBB melihat ini dan mempercepat proses penuntutan nyata.”
James Connell, seorang pengacara Amerika yang bertindak sebagai pengacara pembela Kim Jong Un, mengatakan, “Bahkan mereka yang dituduh melakukan kejahatan terburuk pun berhak atas pengadilan yang adil di bawah aturan hukum. Dengan mematuhi prosedur hukum yang benar, kita memperkuat legitimasi setiap penuntutan di masa depan.”
Jaksa Kim Hyun-ki, seorang pengacara kelahiran Korea yang berbasis di New York, mencatat bahwa meskipun pengadilan simulasi ini hanya memiliki enam saksi, ribuan orang dapat bersaksi di pengadilan nyata. “Lebih dari 34.000 pembelot di Korea Selatan saja dapat memberikan bukti,” katanya. “Kami ingin menunjukkan bahwa proses hukum yang sah itu mungkin dan perlu.”
Meskipun pengadilan simulasi ini tidak memiliki kekuatan hukum, para peserta mengatakan pengadilan ini menjadi pengingat akan penderitaan yang dialami 26 juta orang di bawah rezim Kim Jong Un dan kebutuhan mendesak akan intervensi internasional.
Mereka berharap pengadilan ini memicu upaya baru untuk mengembalikan keadilan bagi rakyat Korea Utara.
“Setiap kehidupan sama berharganya, dan setiap individu layak dihormati,” ujar Kim. (asr)
Sumber ; The Epoch Times
