Eva Fu – The Epoch Times
Pada Oktober 2022, pemimpin partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping menggelar rapat rahasia untuk menginstruksikan kepada pejabat tinggi negara—yang mengawasi operasi politik, intelijen, dan pengaruh—mengenai strategi baru untuk menargetkan kelompok spiritual Falun Gong secara global, menurut laporan yang diperoleh oleh The Epoch Times.
Inti dari strategi anti-Falun Gong yang baru dari PKT adalah meluncurkan kampanye disinformasi melalui influencer media sosial dan media Barat, serta menggunakan sistem hukum Amerika Serikat untuk menyerang perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh praktisi Falun Gong.
Detail pertemuan rahasia 2022 ini disampaikan oleh Yuan Hongbing, seorang pakar hukum Tiongkok yang tinggal dalam pengasingan di Australia. Ia masih memiliki koneksi di lingkaran politik tertinggi Tiongkok. Penuturannya didasarkan pada informasi dari dua sumber: seorang individu dari keluarga veteran PKT yang kini menentang Xi, dan seorang orang dalam yang berbicara atas dasar hati nurani.
Pertemuan tersebut terjadi tepat sebelum Kongres Nasional ke-20, di mana Xi mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pemimpin Partai. Dalam rapat itu, Xi mengatakan bahwa upaya sebelumnya oleh rezim untuk menekan Falun Gong di luar negeri pada dasarnya telah gagal.
Pada awal tahun 1990-an, Falun Gong adalah kelompok spiritual yang berkembang dengan pesat di Tiongkok. Berdasarkan prinsip Sejati-Baik-Sabar, serta latihan meditasi, Falun Gong mengajarkan kepada para praktisinya untuk meningkatkan karakter moral mereka. Namun, pada tahun 1999, PKT menganggap popularitasnya sebagai ancaman dan meluncurkan kampanye penganiayaan serta berjanji untuk memusnahkan kelompok tersebut. Sejak itu, praktisi Falun Gong mengalami penganiayaan berat oleh PKT, termasuk melalui meluasnya praktik pengambilan organ secara paksa.
Instruksi Xi, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, tampaknya dengan cepat menimbulkan eskalasi dalam operasi jangka panjang terhadap praktisi Falun Gong di luar negeri—kampanye yang telah membayangi kehidupan mereka dengan mencari perlindungan di Amerika Serikat dan negara lain.
Xi Jinping : Situasi Genting
Rapat tersebut digelar oleh Komisi Urusan Politik dan Hukum dan dihadiri oleh menteri Keamanan Nasional dan Keamanan Negara, sekretaris dan beberapa wakil sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum, pejabat dari Kementerian Luar Negeri, serta dari Departemen Front Persatuan, lembaga utama Tiongkok yang bertugas menjalankan operasi pengaruh di luar negeri, menurut Yuan.
Yuan mengatakan salah satu alasan utama Xi menganggap upaya internasional melawan Falun Gong sebagai kegagalan dikarenakan pertumbuhan organisasi media yang didirikan oleh praktisi Falun Gong, yang mana menurut Xi telah menjadi “kekuatan bermusuhan” utama terhadap PKT, tidak hanya dalam bahasa Tionghoa tetapi juga dalam bahasa Inggris.
Media yang didirikan oleh praktisi Falun Gong meliputi The Epoch Times dan New Tang Dynasty Television (NTD), yang dimulai pada awal 2000-an awalnya dalam bahasa Tionghoa dan kini tersedia dalam banyak bahasa dengan cabang di seluruh dunia.
Xi mengatakan bahwa meskipun telah bertahun-tahun menghabiskan sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya material, dan uang, PKT tidak hanya gagal menekan media-media ini, tetapi malah membiarkan mereka tumbuh menjadi kekuatan penentang utama terhadap PKT di tingkat internasional dan industri media.
Pemimpin PKT itu menggambarkan situasinya sebagai “genting,” dan mengatakan bahwa hal ini merupakan kelalaian terbesar dari para pejabat yang bertanggung jawab.
Xi percaya kegagalan tersebut sebagian disebabkan oleh kurangnya “perencanaan strategis” serta “koordinasi secara menyeluruh dan ketegasan,” menurut Yuan.
Selain itu, Xi menganggap taktik penindasan yang ada terlalu “terbatas, konservatif, dan kurang kreatif”; meskipun negara telah mengalokasikan sumber daya secara signifikan demi upaya tersebut, sebagian besar sumber daya itu, setelah dilakukan inspeksi disipliner, ternyata terbuang sia-sia akibat korupsi.
Xi memerintahkan kepada para peserta rapat untuk mulai “membangun kembali kekuatan anti-Falun Gong” dan mengevaluasi personel saat ini yang ditunjuk untuk tugas tersebut di luar negeri, serta menjatuhkan hukuman atau memecat mereka jika diperlukan.
BACA JUGA : Di Balik Serangan The New York Times Terhadap Falun Gong, Selama Beberapa Dekade Menyenangkan PKT
BACA JUGA : Bagaimana Partai Komunis Tiongkok Membungkam Pembicaraan Mengenai Pengambilan Organ Secara Paksa di Barat
Perubahan Strategi
“Menyusup, menghancurkan, dan melarutkan” — inilah strategi yang selama ini digunakan oleh para operator pengaruh Tiongkok terhadap target di diaspora Tionghoa seperti Falun Gong.
Namun, Xi Jinping mengatakan bahwa strategi ini tak memadai.
Secara tradisional, Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Kantor 610—sebuah badan ekstra-yudisial yang secara khusus ditugaskan untuk pekerjaan penganiayaan—memimpin kampanye ini di luar negeri. Menurut Yuan, Xi memerintahkan adanya perombakan secara struktural.
Xi menugaskan Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat, yang mengawasi seluruh otoritas penegakan hukum, untuk mengoordinasikan tugas ini baik di dalam maupun di luar Tiongkok.
Di bawah pengawasan komisi tersebut, Kementerian Keamanan Publik yang memiliki sekitar 2 juta petugas penegak hukum ditugaskan untuk memimpin upaya penganiayaan di dalam negeri. Sementara itu, Kementerian Keamanan Negara, lembaga intelijen utama Tiongkok, ditugaskan untuk menyerang Falun Gong di luar negeri dengan dukungan dari Departemen Front Persatuan, sayap operasi pengaruh luar negeri PKT serta departemen terkait dari Kementerian Luar Negeri.
“Untuk melawan ular, pukul di bagian ke tujuh,” demikian kutipan dari sumber Yuan mengenai ucapan Xi. Frasa ini adalah peribahasa Tionghoa yang berarti menyerang di titik yang paling lemah atau menyakitkan.
Xi menginstruksikan kepada para pejabat untuk menggunakan lawfare (perang melalui jalur hukum) dan disinformasi, dengan memanfaatkan media yang tidak memiliki jejak keterkaitan dengan PKT, serta media sosial untuk menyerang Falun Gong. Ia juga memerintahkan agar fokus utama diarahkan kepada mencoreng nama pendiri Falun Gong, Li Hongzhi, dan mendiskreditkan media yang didirikan oleh praktisi Falun Gong melalui operator orang dalam.
Sebagai alasan mengandalkan media sosial dan media Barat dalam perang opini publik, dikarenakan Xi percaya bahwa penggunaan media milik negara PKT tak efektif di luar negeri karena cenderung dianggap sebagai propaganda belaka.
Pers Barat telah lama digunakan dalam perang propaganda oleh negara-negara komunis.
“Apa yang dilakukan PKT persis seperti yang dilakukan Soviet, yaitu mencoba memasukkan narasi dan propaganda mereka ke dalam surat kabar, majalah, dan media Barat yang diakui,” kata Ronald J. Rychlak, seorang profesor hukum terkemuka di Universitas Mississippi sekaligus pakar disinformasi, kepada The Epoch Times.
Casey Fleming, CEO BlackOps Partners dan pakar kontraintelijen, mengatakan bahwa PKT telah melakukan hal ini selama beberapa dekade dan “mereka menjadi sangat, sangat mahir dalam hal ini.” Teknologi baru memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala operasi ini.
“Media sosial memungkinkan penyebaran pesan palsu secara instan ke seluruh dunia, yang mana dapat mengubah opini publik dan mengancam kebebasan kita di Amerika Serikat serta dunia bebas,” kata Fleming kepada The Epoch Times.
Kepala Keamanan Baru
Beberapa hari setelah Kongres Partai, Kementerian Keamanan Negara Tiongkok menunjuk pemimpin baru, Chen Yixin.
Chen sebelumnya menjabat sebagai wali kota Wuhan dan kemudian menjadi sekretaris jenderal Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat. Selama masa jabatannya di kedua posisi tersebut, penganiayaan terhadap Falun Gong meningkat.
Seorang whistleblower terpisah yang muncul pada bulan lalu juga menunjuk Chen sebagai sosok yang secara pribadi mendorong kampanye melawan Falun Gong di luar negeri. Whistleblower tersebut mengatakan bahwa Chen menganggap masalah ini sebagai modal politiknya dan bertujuan “menyelesaikan ‘masalah Falun Gong’ sebelum akhir tahun.”
Pengangkatan kepala mata-mata itu ke posisi tersebut disertai dengan gelombang pelanggaran hak asasi manusia di bawah kepemimpinannya. Puluhan ribu praktisi Falun Gong mengalami pelecehan atau penangkapan selama Chen memimpin Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat, sementara ratusan orang lainnya tewas, menurut perkiraan yang tak lengkap dari Minghui.org, yang mengumpulkan laporan langsung dari Tiongkok.
Sementara itu, kota Wuhan yang pernah dipimpinnya, menjadi model penganiayaan. Komisi ini bahkan mengirim orang-orang ke pusat pencucian otak di Wuhan-sebuah fasilitas yang digunakan untuk memaksa orang-orang meninggalkan keyakinan mereka-sehingga mereka dapat mempelajari taktik tersebut dan menerapkannya di seluruh negeri, menurut Minghui.
Hanya dalam beberapa bulan setelah menjabat di posisinya yang baru, kementerian yang dipimpin Chen bersama Kementerian Keamanan Publik secara kolektif menunjuk direktur baru untuk “Kantor Anti-Falun Gong Amerika Utara,” menurut salinan surat pengangkatan yang diperoleh The Epoch Times.
Surat tersebut, yang memuat stempel resmi kedua kementerian, memuji seorang individu bernama Wu Xiuhua karena “merencanakan dan mengorganisir berbagai tugas untuk menghalangi” upaya praktisi Falun Gong dalam menyebarkan informasi tentang penganiayaan di Tiongkok.
Wu memiliki “pengalaman luas dalam melawan Falun Gong,” demikian isi surat tersebut, sambil menambahkan bahwa kantor tersebut telah ditingkatkan statusnya untuk memberikan lebih banyak wewenang.
Surat itu juga menunjukkan keberadaan kantor gabungan antara kedua kementerian untuk menyerang Falun Gong.
Informasi tentang kantor ini sangat terbatas secara daring, menunjukkan bahwa ini mungkin salah satu badan Partai yang beroperasi secara rahasia. Namun, bahkan di luar lembaga tersebut, rezim ini sudah menanamkan jaringan agen ekstra-yudisial melalui cara lain. Pada tahun 2023, FBI menangkap dua agen PKT yang mengoperasikan kantor polisi rahasia di Manhattan dengan kedok organisasi sipil pro-Tiongkok.
Rencana Secara Sistematis dan Menyeluruh
Kampanye internasional melawan Falun Gong dan kelompok-kelompok yang terkait dengannya telah meningkat secara signifikan selama setahun terakhir.
Puluhan akun media sosial bermunculan dengan tujuan khusus menyerang Falun Gong dan Shen Yun Performing Arts, sebuah perusahaan seni tari dan musik klasik Tiongkok yang didirikan oleh praktisi Falun Gong, yang menggambarkan budaya tradisional Tiongkok sebelum era komunisme.
Seorang influencer media sosial keturunan Tionghoa-Amerika secara terbuka mengklaim telah membantu The New York Times menerbitkan sejumlah artikel yang menyerang Shen Yun.
“Saya adalah orang yang memperkenalkan mereka [mantan performer Shen Yun] ke The New York Times, terutama untuk wawancara awal. Mereka menemukan orang tambahan melalui itu,” tulisnya di X setelah publikasi artikel tersebut awal tahun ini.
BACA JUGA : Shen Yun Menyatakan Gugatan yang Dilayangkan Penggugat Tak Diragukan Lagi Bagian dari Kampanye Serangan PKT
BACA JUGA : Mata-mata PKT yang Mencoba Menyuap Dinas Pajak AS untuk Melawan Shen Yun Dijatuhi Hukuman
BACA JUGA : The New York Times Kembali Menyerang Shen Yun Performing Arts
BACA JUGA : The New York Times Mengandalkan Distorsi dan Penyangkalan Fakta Demi Mencemarkan Shen Yun
Orang tersebut juga membanggakan dirinya telah mengajukan pengaduan terhadap Shen Yun ke otoritas negara bagian New York untuk memicu tindakan hukum terhadap kelompok seni tersebut. Ia mendorong orang lain untuk melakukan hal serupa.
Tahun lalu, ia terlacak oleh penegak hukum di dekat kampus Shen Yun. FBI mengeluarkan peringatan kepada penegak hukum setempat, menggambarkannya sebagai seseorang yang “berpotensi bersenjata dan berbahaya.” Ia kini menghadapi dakwaan atas kepemilikan senjata secara ilegal.
Artikel The New York Times berupaya mendiskreditkan Shen Yun dengan menyalahartikan program praktikum yang memungkinkan sejumlah siswa berbakat dari dua sekolah seni keagamaan terkait, Fei Tian Academy dan Fei Tian College, untuk tur bersama Shen Yun. Publikasi artikel ini bertepatan dengan gugatan perdata yang diajukan oleh mantan siswa yang mengklaim adanya pelanggaran tenaga kerja.
Wanita yang mengajukan gugatan tersebut dikaitkan dengan entitas pemerintah Tiongkok dan telah memberikan wawancara kepada individu yang digunakan oleh aparat PKT untuk menyerang Shen Yun, menurut pernyataan dari Shen Yun.
Menurut dua Whistleblower yang berbicara kepada Pusat Informasi Falun Dafa pada Agustus, sebuah pertemuan Kementerian Keamanan Publik dua bulan sebelumnya meminta semua pemerintah tingkat provinsi untuk “mendukung penuh” influencer media sosial yang berbicara kepada The New York Times dengan menyediakan “semua informasi jahat tentang Falun Gong” yang dikumpulkan kementerian secara internal.
PKT juga meningkatkan upayanya untuk menargetkan Shen Yun menggunakan sistem hukum AS. Pada September dan November, otoritas AS menghukum dua agen Tiongkok yang berkonspirasi untuk menyuap seorang agen Internal Revenue Service –IRS- atau lembaga pajak AS dengan $50.000 agar membuka audit terhadap Shen Yun. Uang tersebut diperoleh dari pejabat PKT selama perjalanan ke Tiongkok.
Kedua agen yang sama juga melakukan perjalanan ke Orange County, New York—markas Shen Yun—untuk memata-matai praktisi Falun Gong dan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai “dasar untuk gugatan lingkungan potensial guna menghambat pertumbuhan komunitas Falun Gong di Orange County,” menurut dokumen pengadilan.
Secara terpisah, seorang pria Amerika yang memiliki hubungan mendalam dengan Tiongkok mengajukan serangkaian gugatan lingkungan yang tidak berdasar terhadap Shen Yun. Dalam kasus terbaru, Hakim Kenneth Karas dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York menolak gugatan tersebut dengan prasangka karena cacat hukum, sehingga gugatan tidak dapat diajukan kembali.
Sementara itu, pekan lalu, seorang warga negara Tiongkok dihukum karena memata-matai Falun Gong di Amerika Serikat.
Seruan untuk Waspada
Represi transnasional yang meningkat terhadap Falun Gong membuat anggota parlemen AS waspada, seperti Anggota Kongres Scott Perry (Partai Republik dari daerah pemilihan negara bagian Pennsylvania).
“Bagi negara musuh yang mencoba menggunakan instrumen pemerintah federal kita untuk menghukum saingan ideologis mereka, ini benar-benar tidak dapat diterima dan sangat mengkhawatirkan,” kata Perry kepada The Epoch Times. Ia mensponsori Falun Gong Protection Act di DPR AS, sebuah undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban PKT atas kejahatan pengambilan organ secara paksa.
Anggota legislatif lainnya juga menyuarakan kekhawatiran yang sama tentang ekspor pelanggaran hak asasi manusia oleh PKT ke Amerika Serikat.
Anggota Kongres Michael McCaul (partai Republikan dari Dapil Negara bagian Texas), ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, mengatakan bahwa ia “mengutuk keras serangkaian upaya terbaru Tiongkok untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok pro-demokrasi Falun Gong di AS dan luar negeri.”
“PKT memiliki sejarah menekan kelompok pro-demokrasi di luar perbatasannya saat mereka berusaha memperkuat cengkeraman otoriter pada rakyat mereka sendiri,” katanya kepada The Epoch Times, seraya memuji penegak hukum AS karena “melindungi nyawa aktivis demokratis, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.”
Anggota Kongres Michelle Steel (Partai Republik dari Dapil negara bagian California) sebelumnya telah menyerukan langkah hukum untuk melawan represi transnasional rezim tersebut terhadap para pelarian Tiongkok. Seperti yang lainnya, ia percaya harus ada pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan Beijing.
“Selama 25 tahun, Partai Komunis Tiongkok telah menganiaya praktisi Falun Gong dan semua orang yang ingin mempraktikkan keyakinan mereka tanpa campur tangan pemerintah. Rezim opresif seperti PKT harus dimintai pertanggungjawaban atas serangan terhadap hak asasi manusia melalui disinformasi dan penganiayaan,” katanya kepada The Epoch Times.
Untuk menangani operasi rahasia Tiongkok, Jim Banks (Republikan dari dapil negara bagian Indiana), yang terpilih ke Senat pada November, mengutip Countering China’s Political Warfare Act yang ia perkenalkan. Kongres perlu mengesahkan undang-undang ini untuk “menjatuhkan sanksi kepada kelompok PKT seperti Departemen Front Persatuan yang melakukan perang politik terhadap warga AS dan pembangkang Tiongkok di tanah Amerika,” katanya kepada The Epoch Times.
Perry mengatakan, mengingat PKT adalah musuh, Amerika Serikat harus waspada. “Kita harus meningkatkan pengawasan terhadap semua aktivitas mereka dengan pola pikir bahwa mereka dengan sengaja melakukan hal-hal ini, dan ketika kita menemukan hal tersebut, konsekuensi yang berat, ketat, dan mendadak harus diberlakukan.”
Ia melihat ini sebagai peluang untuk “mengirim pesan yang lebih kuat” kepada PKT dan Xi Jinping.
“Menutup konsulat atau cara diplomatik lainnya bisa menjadi sesuatu yang akan kita pertimbangkan” jika rezim tersebut melanjutkan kebijakan seperti ini, katanya.
“Partai Komunis Tiongkok pada dasarnya adalah organisasi kriminal yang mengoperasikan negara,” ujar Perry, seraya menambahkan bahwa karena Amerika Serikat tidak mengizinkan organisasi kriminal untuk menggunakan sistem pemerintahan untuk menganiaya lawan atau melanggar hak asasi manusia, “kita tentu saja tak boleh membiarkan PKT melakukannya juga.”
Artikel ini terbit di English Epoch Times dengan judul In Secret Meeting, Xi Jinping Ordered New Strategy to Attack Falun Gong Globally
