EtIndonesia. Karena Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol memerintahkan tentara untuk siaga dan menolak pengunduran diri seorang jenderal yang pernah bertugas sebagai komandan darurat militer, rumor tentang pemberlakuan darurat militer kedua oleh Yoon Suk-yeol menjadi semakin santer.
Pemimpin partai penguasa Korea, Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, mengungkapkan pada tanggal 6 Desember bahwa telah terkonfirmasi bahwa Presiden Yoon Suk-yeol telah memerintahkan penangkapan beberapa tokoh politik utama Korea dengan tuduhan “anti-negara” selama pemberlakuan darurat militer.
Han Dong-hoon menyatakan bahwa tugas Presiden Yoon harus dihentikan secepatnya untuk menghindari keadaan darurat seperti darurat militer yang mungkin terjadi lagi. Pernyataan ini dianggap sebagai indikasi bahwa Han Dong-hoon akan mendukung pengesahan pemakzulan di parlemen.
Sehari sebelumnya, Han Dong-hoon menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dengan Presiden Yoon tentang pengumuman darurat militer, dia masih berusaha untuk mencegah pemakzulan presiden mendapatkan persetujuan di parlemen.
Kantor Berita Yonhap melaporkan pada dini hari tanggal 5 Desember bahwa Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah mengadakan rapat penuh anggota parlemen partai tersebut, dan telah mengambil keputusan untuk menentang pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol.
Yonhap juga mengatakan bahwa partai oposisi telah melaporkan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk-yeol ke sidang pleno parlemen pada dini hari tanggal 5. Parlemen akan melakukan pemungutan suara pada tanggal 6 hingga 7 Desember. Saat ini, partai oposisi hanya kekurangan delapan suara untuk mengesahkan pemakzulan.
Pada malam tanggal 3 Desember, Yoon Suk-yeol memberikan pidato darurat di Istana Presiden Yongsan di Seoul, mengumumkan pemberlakuan darurat militer, yang kemudian dicabut enam jam kemudian. Beberapa partai oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap presiden ke parlemen pada sore hari tanggal 4 Desember.(jhn/yn)
