Alexander Liao dan Sean Tseng
Israel dan Taiwan memiliki kesamaan yang signifikan: Keduanya menghadapi ancaman eksistensial dari tetangga yang bermusuhan dan mengalami isolasi internasional.
Selama Perang Dingin, Israel, Taiwan, dan Afrika Selatan di era apartheid bekerja sama dalam pengembangan nuklir hingga Amerika Serikat turun tangan.
Dengan latar belakang ini, tampaknya tidak ada hambatan bagi Israel untuk mempererat hubungan dengan Taiwan.
Sebelumnya, Israel mungkin menjaga jarak dengan Taiwan demi menghindari kemarahan Tiongkok. Namun, kekhawatiran ini tampaknya memudar mengingat aliansi Tiongkok dengan Iran dan sikap Amerika Serikat yang semakin keras terhadap rezim komunis Tiongkok.
Iran bergantung pada Tiongkok untuk bantuan ekonomi, teknologi militer, dan material penting bagi sektor pertahanannya. Secara diplomatis, Tiongkok secara terbuka mendukung Palestina dan tidak mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Hal ini membuat sebagian pihak di Israel mempertimbangkan untuk memainkan “kartu Taiwan.”
Pada Agustus 2023, Amerika Serikat menyetujui bantuan militer pertama untuk Taiwan di bawah Undang-Undang Pembiayaan Militer Asing (FMF), yang biasanya digunakan untuk membantu negara-negara berdaulat mengembangkan industri pertahanan mereka melalui pendanaan langsung. Tampaknya, Washington mendorong Taiwan untuk mencontoh kemampuan pertahanan Israel.
Hingga saat ini, hanya Israel yang menikmati hak istimewa FMF. Perluasan ini ke Taiwan bertujuan membantu pulau tersebut membangun sistem militer-industrinya. Meskipun Taiwan memiliki industri pertahanan yang relatif mandiri, peningkatan diperlukan untuk berintegrasi dengan sistem AS, terutama dalam digitalisasi senjata dan kecerdasan buatan.
Dengan keahliannya, Israel telah dilibatkan dalam mekanisme kerja sama dengan Taiwan di bawah panduan AS. Pada bulan yang sama ketika bantuan militer AS untuk Taiwan disetujui, delegasi parlemen Israel mengunjungi Presiden Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen. Kedua pihak sepakat mempererat kerja sama di semua bidang, termasuk kemampuan pertahanan.
Strategi Timur Tengah Tiongkok
Kebijakan Timur Tengah Tiongkok sejak lama berfokus pada bersekutu dengan negara-negara yang menentang kepentingan AS.
Meskipun Israel mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang baru berdiri pada tahun 1950, Beijing baru meresmikan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1992, meskipun Israel diam-diam telah mengekspor teknologi militer ke Tiongkok bertahun-tahun sebelumnya. Secara publik, Tiongkok menjaga jarak, mengutamakan hubungan dengan dunia Arab.
Pada tahun 1971, Albania, yang saat itu adalah sekutu komunis, dan Aljazair, negara Arab terkemuka, memimpin upaya yang memungkinkan RRT menggantikan Taiwan (Republik China, ROC) di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena Amerika Serikat mendukung Israel, Tiongkok berpihak pada musuh-musuh Israel.
Secara historis, Tiongkok secara terbuka mendukung Organisasi Pembebasan Palestina dan menyatakan solidaritas dengan perjuangan Palestina, sering kali menyelenggarakan kunjungan berbagai kelompok Palestina ke Beijing.
Hari ini, kebijakan Timur Tengah Tiongkok bertujuan menantang tatanan internasional yang dipimpin AS dengan bersekutu dengan negara-negara dunia ketiga dan wilayah yang kurang berkembang. Negara-negara Timur Tengah, kaya sumber daya tetapi kekurangan sistem industri yang kuat, menjadi mitra ideal bagi upaya Tiongkok.
Tiongkok menganggap negara-negara Timur Tengah penting dalam melawan tatanan internasional yang dipimpin AS. Dukungan Beijing untuk Palestina, negara-negara Arab, Iran, Rusia, dan Korea Utara membentuk poros kekuatan baru.
Saat dihadapkan pada pilihan, Tiongkok bersedia mengambil risiko merenggangkan hubungan dengan Israel demi mempertahankan hubungan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.
Niatan Baik Sejarah yang Dimanfaatkan
Selama Perang Dunia II, Shanghai menjadi tempat perlindungan bagi sekitar 20.000 migran Yahudi yang melarikan diri dari Eropa pada saat banyak negara lain menutup pintu mereka. Sejarah ini membuat banyak anggota komunitas Yahudi merasa berterima kasih kepada rakyat Tiongkok—khususnya penduduk Shanghai yang menyambut mereka.
Namun, penting untuk diingat bahwa perlindungan ini diberikan oleh pemerintah Republik Tiongkok (ROC) pra-komunis di bawah kepemimpinan Partai Kuomintang (KMT), yang kemudian mundur ke Taiwan setelah kalah dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam perang saudara di daratan Tiongkok pada tahun 1949.
PKT sejak itu memanfaatkan sentimen ini untuk keuntungan diplomatik dan hubungan masyarakat, meskipun PKT tidak mewakili niatan baik sejarah tersebut.
Setelah pembantaian Tiananmen pada tahun 1989, Amerika Serikat memberlakukan embargo ekspor militer ke Tiongkok. Israel, yang tidak tunduk pada larangan ini, mentransfer teknologi militer canggih ke Tiongkok pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya termasuk drone anti-radiasi Harpy dan teknologi rudal udara-ke-udara Python-3, yang ditransfer pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Laporan menunjukkan bahwa Tiongkok merekayasa balik teknologi ini untuk keperluan militernya.
Pada tahun 2000, ketika Israel berencana meningkatkan sistem peringatan dini dan kontrol udara Phalcon milik Tiongkok, Amerika Serikat menekan Israel untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Dikarenakan khawatir membahayakan hubungan pertahanan vitalnya dengan Amerika Serikat, Israel mematuhi tekanan tersebut, yang secara efektif mengakhiri sebagian besar bentuk kerja sama militer dengan Tiongkok.
Di sektor sipil, keahlian Israel juga sangat bermanfaat bagi Tiongkok. Israel berbagi teknologi semikonduktor, inovasi pertanian seperti irigasi tetes yang mengubah daerah gersang, dan teknologi desalinasi yang membantu Tiongkok memenuhi kebutuhan air tawar. Kontribusi Israel menciptakan celah signifikan dalam embargo senjata, dan bantuan tersebut sangat penting bagi Tiongkok.
Komunis Tiongkok membangun dan mempertahankan apa yang disebut “persahabatan” dengan negara-negara lain berdasarkan keuntungan praktis.
Ukraina menyediakan teknologi militer penting bagi Beijing, Israel berbagi keahlian militer dan sipil canggih, dan Jepang menawarkan investasi serta ilmu pengetahuan. Negara-negara ini, yang dulu merupakan kontributor signifikan bagi perkembangan Tiongkok, kini menjadi pesaing utamanya.
Jika situasi di Timur Tengah memburuk—misalnya, menjadi perang skala penuh antara Israel dan Iran—hal ini dapat memicu pergeseran aliansi global.
Konflik yang meluas melibatkan Tiongkok, Rusia, dan Iran melawan aliansi Barat mungkin memaksa Israel memutuskan hubungan dengan Beijing.
Skenario semacam itu akan menyebabkan transformasi mendalam pada lanskap politik global.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.
