EtIndonesia. Presiden AS Joe Biden pada Kamis (12/12) mengumumkan pembentukan kelompok kerja antardepartemen untuk mengawasi dan menangani ancaman berupa sensor dan intimidasi dari Pemerintah Tiongkok terhadap warga Amerika, termasuk perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok.
Dalam sebuah memorandum, Biden menyatakan bahwa kelompok kerja ini bernama “Kelompok Pemantauan dan Tindakan terhadap Sensor Tiongkok” (China Censorship Monitor and Action Group). Kelompok ini secara khusus akan “memantau dan menangani upaya langsung atau tidak langsung oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan sensor atau intimidasi terhadap siapa pun di Amerika Serikat.”
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun Anggaran 2023, Biden menginstruksikan Penasihat Keamanan Nasional dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional untuk memimpin inisiatif ini. Kelompok kerja ini bertugas merumuskan dan melaksanakan strategi pemerintah federal yang terintegrasi untuk memantau dan merespons pengaruh Tiongkok terhadap kebebasan berekspresi warga AS, termasuk ancaman sensor terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok.
Kelompok kerja ini akan berada di bawah Kantor Eksekutif Presiden, dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional atau pejabat yang ditunjuk, dengan Wakil Ketua dari Direktur Dewan Ekonomi Nasional atau pejabat yang ditunjuk.
Anggota kelompok kerja juga akan mencakup perwakilan dari Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, CIA, FBI, serta lembaga lain yang ditunjuk presiden.
Memorandum itu mengarahkan agar pejabat dari setiap departemen yang terlibat harus menunjuk pejabat setingkat Asisten Menteri atau lebih tinggi untuk bergabung dalam kelompok kerja. Kelompok ini diwajibkan untuk bertemu setidaknya dua kali setahun guna memantau dan melaksanakan strategi kontra-sensor terhadap Tiongkok.
Strategi kelompok ini harus mencerminkan pandangan kolektif anggota dan melibatkan masukan dari pihak luar, termasuk lembaga non-anggota, sektor swasta, media, serta sekutu dan mitra AS.
Dalam waktu 120 hari sejak memorandum ditandatangani, kelompok kerja harus menyerahkan strategi kepada presiden dan komite terkait di Kongres. Dalam waktu 180 hari, kelompok ini harus menyerahkan laporan tahunan pertama, yang garis besarnya akan dipublikasikan sejauh memungkinkan tanpa melanggar kepentingan keamanan nasional.
Karena Biden akan lengser pada 20 Januari mendatang, kelanjutan inisiatif ini akan diteruskan oleh pemerintahan baru.
Pada hari Rabu sebelumnya, pemerintah Biden merilis dokumen strategi keamanan nasional baru yang memberikan arahan bagi pemerintahan Trump yang akan datang untuk menghadapi meningkatnya kerja sama antara Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia.
Dalam dokumen rahasia itu, Biden memerintahkan restrukturisasi kelompok kerja di berbagai departemen agar lebih terfokus pada hubungan lintas kawasan antara keempat negara tersebut. Dokumen tersebut juga menyarankan percepatan pembagian informasi dengan sekutu, evaluasi efektivitas sanksi ekonomi, dan penguatan kesiapan menghadapi potensi krisis yang melibatkan lawan-lawan AS secara simultan. (jhn/yn)
