EtIndonesia. Setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dimakzulkan oleh parlemen, Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap sekutu Asia Timur tersebut dan berkomitmen untuk mendorong kepentingan bersama kedua negara.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam pernyataannya pada Sabtu (14/12), mengatakan: “Amerika Serikat menegaskan kembali dukungannya terhadap Republik Korea (ROK), rakyatnya, proses demokrasi, dan supremasi hukum. Komitmen kami terhadap aliansi AS-Korsel tetap solid.”
Miller menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aliansi AS-Korsel telah mencapai “kemajuan besar”. Washington “menantikan untuk bekerja sama dengan Korea Selatan guna mencapai kemajuan lebih lanjut. Kami siap bekerja sama dengan Presiden Sementara Han Duck-soo dan pemerintah Korea Selatan untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai bersama.”
Beberapa jam sebelum pernyataan tersebut, parlemen Korea Selatan pada Sabtu meloloskan mosi pemakzulan presiden dengan hasil voting 204 suara mendukung dan 85 suara menolak. Setelah Yoon Suk-yeol diberhentikan, kekuasaan presiden untuk sementara dijalankan oleh Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo.
Menurut Konstitusi Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi harus mengumumkan keputusan mengenai pemakzulan presiden dalam waktu 180 hari, yakni hingga pertengahan Juni tahun depan. Jika Mahkamah Konstitusi menerima keputusan pemakzulan dari parlemen, Yoon Suk-yeol akan diberhentikan sesuai Konstitusi, dan pemilu presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari. Namun, jika Mahkamah Konstitusi menolak pemakzulan, keputusan tersebut akan segera dibatalkan dan Yoon akan kembali berkuasa.
Mosi pemakzulan terhadap Yoon diajukan hanya seminggu setelah parlemen gagal memakzulkan presiden untuk pertama kalinya, ketika oposisi gagal mendapatkan cukup suara untuk memenuhi ambang batas pemakzulan.
Menurut laporan Associated Press, Ketua Parlemen Korea Selatan Woo Won Shik pada Sabtu menyatakan bahwa pemakzulan presiden oleh parlemen “mencerminkan hasrat rakyat terhadap demokrasi, keberanian, dan pengabdian.”
Dalam tanggapannya terhadap hasil pemakzulan pada Sabtu, Yoon Suk-yeol menyampaikan bahwa dia akan “menghargai semua kritik, dorongan, dan dukungan, serta terus berusaha sekuat tenaga untuk negara ini hingga detik terakhir.”
Dia menambahkan: “Meskipun saya untuk sementara waktu berhenti, perjalanan menuju masa depan yang telah saya jalani bersama rakyat selama dua setengah tahun terakhir tidak boleh berhenti, dan saya tidak akan pernah menyerah.”
Yoon kemudian menyampaikan pidato kepada seluruh rakyat, mengingat kembali saat pertama kali dia memasuki dunia politik pada 29 Juni 2021.
“Kebebasan demokrasi dan supremasi hukum negara ini telah runtuh, harapan wirausahawan kecil dan keputusasaan kaum muda memenuhi seluruh negeri. Dengan harapan besar dari rakyat, saya memasuki dunia politik, dan sejak itu, saya tidak pernah berhenti bekerja sekuat tenaga,” katanya.
Dia lebih lanjut mengatakan: “Saat ekspor mulai pulih dan ekonomi kembali bergairah, harapan mulai tumbuh. Saya memulihkan sistem nuklir yang telah runtuh dan bahkan mengekspor energi nuklir ke negara lain. Demi masa depan, saya menjalankan empat reformasi besar yang sebelumnya dihindari oleh pemerintahan sebelumnya karena takut kehilangan suara dalam pemilu.”
Pada 3 Desember pukul 22.00, Yoon dalam pidato darurat di televisi di Seoul menyebut partai oposisi, Partai Demokrat Korea Selatan, sebagai “kekuatan pro-Korea Utara” yang melalui “aktivitas anti-negara” telah menyalahgunakan anggaran, melumpuhkan pemerintahan, dan merusak kebebasan demokrasi. Dengan demikian, dia mengumumkan darurat militer di seluruh negeri untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman “komunisme Utara,” serta “melenyapkan pengkhianat yang merusak bangsa.”
Setelah deklarasi darurat militer, pemerintah mengerahkan pasukan militer ke gedung parlemen untuk mencegah anggota parlemen masuk dan menghadapi demonstran. Pasukan bahkan sempat memasuki gedung untuk mencoba menangkap anggota parlemen.
Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk partai yang berkuasa, Partai Kekuatan Nasional, partai oposisi, Partai Demokrat Korea, dan serikat pekerja, yang semuanya menolak darurat militer. Ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes dan menghadang pasukan darurat militer masuk ke gedung parlemen. Pada 4 Desember pukul 01.00, parlemen yang dihadiri 190 anggota yang telah berada di gedung, secara bulat meloloskan resolusi untuk membatalkan darurat militer. Yoon Suk-yeol kemudian mencabut darurat militer tersebut. (jhn/yn)
