ETIndonesia. Pejabat pemerintah Jerman dan Prancis bertemu dengan penguasa baru Suriah, 24 jam setelah diplomat Inggris bertemu dengan Ahmed al-Sharaa, pemimpin kelompok pemberontak utama, Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan pada 8 Desember, dan aliansi pemberontak yang dipimpin HTS merebut ibu kota Suriah, Damaskus.
Meskipun HTS—yang awalnya merupakan cabang dari al-Qaeda—tetap menjadi kelompok teroris yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan sebagian besar pemerintah Barat lainnya, pemimpinnya berupaya meredam akar Islamis kelompok itu dan menjangkau minoritas Kristen dan Kurdi di Suriah.
Al-Sharaa, yang sebelumnya dikenal dengan nama perang Abu Mohammed al-Golani, telah membentuk pemerintahan transisi dan berjanji untuk menghormati hak-hak minoritas Alawi, yang mendominasi rezim Assad dan dianggap sesat oleh banyak Islamis Sunni.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Senin bahwa mereka telah melakukan lebih dari satu komunikasi dengan HTS dalam sepekan terakhir.
Parlemen Rusia juga mengesahkan undang-undang pada Selasa yang memungkinkan Moskow menormalkan hubungan dengan rezim Suriah yang didominasi HTS, serta Taliban di Afghanistan.
Pada Senin, pemimpin republik Muslim Rusia, Chechnya, Ramzan Kadyrov, menyerukan agar HTS dikeluarkan dari daftar kelompok teroris yang dilarang di Rusia.
Rusia ingin mempertahankan kendali atas pangkalan laut di Tartus dan pangkalan udara Hmeimim di provinsi Latakia, yang sebelumnya digunakan untuk mendukung rezim Assad selama puncak perang saudara Suriah.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah menawarkan suaka di Moskow kepada Assad dan keluarganya tetapi mungkin sedang merundingkan kesepakatan di mana Rusia tetap dapat menggunakan pangkalan militer tersebut.
Setelah bertahun-tahun didukung oleh Rusia dan Iran, Suriah kini diperkirakan akan beralih ke Barat untuk mendapatkan dukungan ekonomi dan politik.
Kantor berita negara Suriah SANA—yang sebelumnya loyal kepada Assad tetapi kini dikendalikan oleh HTS—melaporkan bahwa al-Sharaa bertemu dengan delegasi dari kantor luar negeri Inggris pada hari Senin.
HTS Menginginkan Sanksi Dicabut
SANA melaporkan bahwa al-Sharaa menekankan perlunya mencabut sanksi yang dikenakan pada Suriah selama Assad berkuasa dan melanjutkan perdagangan dengan dunia luar agar ekonomi dapat pulih, serta memungkinkan sekitar 6 juta warga Suriah yang mengungsi ke luar negeri sejak 2011 untuk kembali ke tanah air mereka.
Kantor berita tersebut menyebutkan bahwa al-Sharaa “berbicara tentang perlunya membangun negara hukum dan institusi, serta menciptakan keamanan.”
SANA juga memposting foto di X yang menunjukkan al-Sharaa, mengenakan setelan gaya Barat dan kemeja tanpa dasi, sedang berdiskusi dengan seorang diplomat Inggris.
Pada 15 Desember, Inggris mengumumkan paket bantuan kemanusiaan senilai 50 juta pound ($63,5 juta) untuk pengungsi dan warga Suriah “rentan” lainnya.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan: “Jatuhnya rezim Assad yang mengerikan memberikan peluang sekali seumur hidup bagi rakyat Suriah. Kami berkomitmen untuk mendukung rakyat Suriah saat mereka menempuh jalan baru.
“Pertama, dengan memberikan £50 juta ($63,5 juta) dalam bentuk makanan, layanan kesehatan, dan bantuan baru untuk mendukung kebutuhan kemanusiaan warga Suriah yang rentan. Kedua, dengan bekerja secara diplomatis untuk membantu memastikan pemerintahan yang lebih baik di masa depan Suriah.”
Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa para diplomatnya juga berencana untuk melakukan pembicaraan dengan kepemimpinan baru Suriah.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Jerman mengatakan, “Kemungkinan keberadaan diplomatik di Damaskus juga sedang dieksplorasi di sana.”
Mengacu pada akar ekstremis HTS, juru bicara tersebut mengatakan, “Sejauh yang dapat diketahui, mereka telah bertindak bijaksana sejauh ini.”
Setidaknya satu juta warga Suriah yang mengungsi ke luar negeri sejak perang saudara pecah pada 2011 saat ini tinggal di Jerman, dan Berlin ingin memulangkan mereka yang ingin kembali ke tanah air.
Para diplomat Prancis juga diperkirakan akan mengunjungi Damaskus pada Selasa.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa Uni Eropa harus siap melonggarkan sanksi terhadap Suriah jika kepemimpinan baru negara itu mengambil “langkah-langkah positif” untuk membentuk pemerintahan inklusif dan menghormati hak-hak minoritas agama serta perempuan.
Associated Press dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.
.){kind=link}