UE Konfirmasi Diskriminasi Tiongkok Terhadap Perusahaan Eropa, Uni Eropa Pertimbangkan Batasi Akses Alat Kesehatan Tiongkok

EtIndonesia. Investigasi Uni Eropa terhadap pengadaan alat kesehatan di Tiongkok menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perusahaan Eropa dalam proses tender kontrak pengadaan publik di Tiongkok. Hal ini dapat memicu Uni Eropa untuk memberlakukan pembatasan terhadap perusahaan Tiongkok yang ingin masuk ke pasar Uni Eropa.

Penyelidikan yang berlangsung selama sembilan bulan ini dilakukan berdasarkan International Procurement Instrument (Instrumen Pengadaan Internasional) yang diluncurkan Uni Eropa pada tahun 2022. Tujuannya adalah untuk membuka pasar pengadaan di luar negeri. Laporan ini menyebutkan bahwa kebijakan Tiongkok memaksa rumah sakit lokal memilih pemasok domestik, sehingga menciptakan lingkungan persaingan yang tidak adil bagi perusahaan asing.

Pejabat Uni Eropa Utamakan Dialog

Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maroš Šefčovič, menyatakan harapannya untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog dengan pihak Tiongkok. Namun, dia memperingatkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai, Uni Eropa dapat membatasi perusahaan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam kontrak pengadaan publik di Eropa selama lima tahun.

“Kami memprioritaskan dialog, tetapi kami siap mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan persaingan yang adil,” ujar Šefčovič.

Hasil Investigasi dan Ketegangan Perdagangan

Laporan ini dapat memperburuk ketegangan perdagangan antara Uni Eropa dan Tiongkok. Tahun lalu, Uni Eropa memberlakukan tarif hingga 45% pada mobil listrik asal Tiongkok, sementara Beijing mengancam akan menerapkan tarif pada produk brandy dan daging babi dari Eropa.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun impor alat kesehatan dari Tiongkok ke Uni Eropa meningkat dua kali lipat antara 2015 hingga 2023, kebijakan Tiongkok tetap membatasi akses pasar bagi perusahaan Eropa. Uni Eropa menilai bahwa kebijakan “substitusi domestik” yang ditekankan oleh Tiongkok memberikan tekanan sistematis pada perusahaan asing.

Dampak Kebijakan “Made in Tiongkok 2025”

Laporan ini juga menyoroti bahwa alat kesehatan berperforma tinggi merupakan salah satu sektor inti dalam program Made in Tiongkok 2025. Berdasarkan program tersebut, Tiongkok menargetkan tingkat produksi dalam negeri untuk alat kesehatan kelas atas mencapai 70% pada tahun 2025 dan 95% pada tahun 2030. Kebijakan ini mendorong berbagai provinsi di Tiongkok untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung pemasok lokal, seperti peraturan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Anhui.

Selain itu, laporan ini mengkritik kurangnya transparansi dalam proses pengadaan alat kesehatan di Tiongkok. Data menunjukkan bahwa dari 380.000 proyek tender alat kesehatan dalam delapan tahun terakhir, kurang dari 10% dokumen tender mencantumkan kriteria kualifikasi yang dapat diakses, sementara 87% tender mengandung klausul diskriminatif secara langsung atau tidak langsung.

Tindakan yang Mungkin Diambil Uni Eropa

Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa setiap langkah yang diambil berdasarkan International Procurement Instrument akan mengikuti prinsip proporsionalitas dan mempertimbangkan stabilitas rantai pasokan. Jika negosiasi gagal menyelesaikan masalah, Uni Eropa dapat mengurangi atau menolak partisipasi perusahaan Tiongkok di pasar Eropa.

Pejabat Uni Eropa mengungkapkan bahwa Tiongkok sempat mengusulkan negosiasi kesepakatan bilateral terkait pengadaan, tetapi usulan tersebut tidak mampu mengatasi masalah yang terungkap dalam investigasi. Šefčovič menegaskan bahwa Uni Eropa ingin menjaga hubungan perdagangan yang adil dan timbal balik dengan Tiongkok, tetapi juga siap untuk mengambil tindakan jika diperlukan.

Tantangan dalam Hubungan Ekonomi UE-Tiongkok

Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa telah menerapkan berbagai instrumen hukum untuk menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil, seperti Foreign Subsidies Regulation (Regulasi Subsidi Asing). Peraturan ini membatasi perusahaan yang menerima subsidi dari pemerintah asing untuk mengikuti tender kontrak publik atau melakukan akuisisi di Uni Eropa. Meskipun peraturan ini tidak secara spesifik menyasar Beijing, sebagian besar digunakan untuk menangani masalah yang terkait dengan perusahaan Tiongkok.

Seiring dengan kebijakan Uni Eropa yang semakin mendekati sikap Amerika Serikat terhadap Tiongkok, hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Tiongkok akan semakin tegang. Laporan yang dirilis oleh Uni Eropa ini menambah ketidakpastian dalam dialog perdagangan kedua belah pihak di masa depan. (jhn/yn)

FOKUS DUNIA

NEWS