EtIndonesia. Beberapa waktu lalu, Departemen Luar Negeri AS secara terbuka menyatakan bahwa setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Marco Rubio ke Panama, Pemerintah Panama telah menyetujui untuk tidak lagi mengenakan biaya transit kepada kapal-kapal milik Pemerintah AS yang melewati Terusan Panama. Kebijakan ini disebut dapat menghemat jutaan dolar bagi Amerika Serikat setiap tahunnya. Namun, pernyataan ini mengejutkan Pemerintah Panama.
Menurut laporan AFP, Presiden Panama Jose Raul Mulino pada Kamis (6/2) dengan keras membantah klaim bahwa kapal-kapal milik Pemerintah AS berhak melewati terusan secara gratis.
Dia menegaskan: “Kami tidak bisa menoleransi hubungan bilateral yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan.”
Sejak mantan Presiden AS Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS pada November lalu, dia terus menyatakan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan “menggunakan kekuatan militer untuk merebut kembali” Terusan Panama.
Terusan ini dibangun oleh Amerika Serikat lebih dari satu abad yang lalu sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Panama.
Saat ini, sekitar 40% dari lalu lintas peti kemas AS harus melewati terusan ini untuk menghubungkan Karibia dan Samudra Pasifik melalui jalur laut sempit. Namun, Trump sebelumnya telah mengeluhkan tarif tinggi yang harus dibayar oleh kapal-kapal AS yang menggunakan jalur ini.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menanggapi pernyataan Mulino, dengan menyatakan bahwa mengenakan tarif pada kapal perang Angkatan Laut AS adalah “hal yang tidak masuk akal.”
Ia menambahkan: “Di masa konflik, kami masih harus membayar biaya untuk melewati wilayah yang kami lindungi secara sukarela? Saya merasa itu sangat konyol.”
Selain itu, Trump dan Rubio sebelumnya juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap investasi Tiongkok di Terusan Panama. Saat ini, sebuah anak perusahaan dari perusahaan asal Hong Kong mengelola pelabuhan di jalur terusan tersebut.
Mereka memperingatkan bahwa Pemerintah Tiongkok dapat menutup terusan tersebut dalam keadaan krisis dan melarang kapal AS untuk melewatinya. Namun, Pemerintah Panama dengan tegas membantah kemungkinan tersebut. Trump dan Mulino dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan melalui telepon pada Jumat untuk membahas masalah ini.
Pada Kamis, Mulino juga mengonfirmasi bahwa Panama telah memutuskan untuk keluar dari proyek infrastruktur “Belt and Road Initiative” (BRI) yang digagas oleh Tiongkok dan telah mengeluarkan pemberitahuan 90 hari kepada kedutaan besar Panama di Beijing. Keputusan ini dianggap sebagai sebuah langkah besar yang menguntungkan AS. Dengan demikian, Panama menjadi negara Amerika Latin pertama yang mengumumkan keluar dari proyek bernilai triliunan dolar ini.
Sementara itu, departemen audit Panama sedang menyelidiki operasi anak perusahaan milik perusahaan Hong Kong yang mengelola Pelabuhan Balboa dan Pelabuhan Cristobal di Terusan Panama. Investigasi berfokus pada kesepakatan konsesi 25 tahun yang diberikan kepada perusahaan tersebut, untuk menyelidiki apakah ada praktik korupsi atau tindakan yang merugikan kepentingan nasional. Laporan hasil penyelidikan diharapkan akan dirilis sebelum akhir bulan ini. (jhn/yn)
