EtIndonesia. Pada 8 Februari 2025, hampir 30 kelompok sipil dan organisasi masyarakat di Inggris, termasuk komunitas diaspora Hong Kong, Tibet, Uyghur, serta aktivis oposisi Tiongkok, menggelar demonstrasi besar-besaran di depan lokasi pembangunan Kedutaan Besar Tiongkok di Royal Mint Court, London.
Protes ini merupakan unjuk rasa terbesar komunitas Hong Kong di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar 4.000 orang ikut serta. Peserta aksi datang dari berbagai kota seperti Leeds, Manchester, dan Sheffield, bahkan beberapa kelompok menyewa bus untuk bergabung dalam demonstrasi di London.
Karena jumlah demonstran yang sangat besar, polisi London terpaksa menutup seluruh persimpangan di depan lokasi pembangunan kedutaan, menyebabkan lalu lintas di jalan utama London sempat lumpuh.
Para penyelenggara aksi menyatakan bahwa tujuan utama demonstrasi ini adalah menunjukkan kepada kepolisian London bahwa lokasi tersebut tidak layak untuk pembangunan Kedutaan Besar Tiongkok, terutama karena dapat memicu aksi protes yang lebih besar di masa depan.
Salah satu warga setempat bernama Nas, dalam wawancara dengan Radio Free Asia, menegaskan bahwa aksi ini membuktikan Royal Mint Court tidak cocok untuk pembangunan Kedutaan Besar Tiongkok, karena dapat mengganggu lalu lintas dan aktivitas publik. Dia juga mengkritik pemerintah Beijing karena tidak mendengarkan suara masyarakat lokal.
Empat Anggota Parlemen Inggris Dukung Demonstrasi
Empat anggota parlemen Inggris secara langsung hadir dan memberikan dukungan kepada demonstran, termasuk:
- Tom Tugendhat – Mantan Menteri Keamanan Inggris (Konservatif)
- Blair McDougall – Ketua Kelompok Parlemen Pro-Hong Kong (Partai Buruh)
- Robert Jenrick – Menteri Bayangan Kehakiman (Konservatif)
- Iain Duncan Smith – Mantan Ketua Partai Konservatif
Para politisi ini memperingatkan bahwa pembangunan “Kedutaan Besar skala besar” Tiongkok dapat menjadi pusat operasi intelijen besar-besaran yang mengancam komunitas Hong Kong, Tibet, dan Uyghur yang tinggal di Inggris, serta membahayakan keamanan nasional Inggris.
Mereka menyoroti laporan dari dinas intelijen Inggris, yang menyatakan bahwa Kedutaan Besar Tiongkok berpotensi menjadi “basis mata-mata” terbesar di luar negeri. Mereka menuduh Beijing menggunakan kedutaan sebagai alat untuk memata-matai warga Inggris dan mengintimidasi diaspora Tiongkok yang menentang Tiongkok.
Tom Tugendhat memperingatkan bahwa pembangunan kedutaan ini bukan sekadar masalah relokasi gedung diplomatik, tetapi juga menyangkut ancaman terhadap kebebasan dan keamanan nasional Inggris.
Menurutnya: “Jika kedutaan ini dibangun, kita akan melihat peningkatan aktivitas spionase ekonomi dan represi terhadap para pembangkang Tiongkok di Inggris.”
Komunitas Hong Kong: Takut akan Pengaruh Tiongkok dan Represi Lintas Batas
Kontroversi “Kedutaan Besar skala besar” Tiongkok sudah berlangsung sejak 2018, ketika pemerintah Beijing membeli Royal Mint Court, sebuah bangunan bersejarah berusia lebih dari 200 tahun yang terletak di pusat Kota London.
Rencana kedutaan ini 10 kali lebih besar dari Kedutaan Besar Tiongkok saat ini di London, menjadikannya sebagai fasilitas diplomatik terbesar Tiongkok di dunia.
Pada 2021, media Inggris mengungkap bahwa mantan Perdana Menteri Boris Johnson, saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menunjuk penasihatnya Edward Lister untuk membantu Beijing membeli Royal Mint Court. Lister bahkan diduga menerima bayaran dari kedua belah pihak, baik dari Pemerintah Inggris maupun Pemerintah Tiongkok.
Pemerintah daerah London telah dua kali menolak permohonan pembangunan kedutaan ini. Namun, pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Keir Starmer justru mendukung proyek ini, dengan keputusan akhir akan ditentukan oleh Wakil Perdana Menteri Angela Rayner dalam sidang publik pada 11 Februari.
Ketua Asosiasi Warga Hong Kong di Inggris, Simon Cheng, menyatakan bahwa proyek ini sangat mencurigakan, terutama karena:
- Bisa menjadi pusat operasi intelijen Tiongkok di Eropa
- Memungkinkan Tiongkok melakukan represi terhadap warga diaspora yang menentang PKT
- Mengancam keamanan infrastruktur Inggris karena berada di dekat distrik keuangan London
Menurutnya: “Kami khawatir kedutaan ini akan digunakan untuk mengawasi dan menekan komunitas Hong Kong, Tibet, Uyghur, dan para pembangkang politik Tiongkok yang berlindung di Inggris.”
Dinas intelijen Inggris juga memperingatkan bahwa di bawah tanah lokasi tersebut terdapat kabel komunikasi strategis, sehingga kedutaan ini berpotensi digunakan Beijing untuk menyusup ke sistem komunikasi dan finansial Inggris.
Cheng mengonfirmasi bahwa dia akan hadir dalam sidang publik pada 11 Februari, di mana keputusan akhir akan diambil pada bulan Mei 2025. Dia menegaskan bahwa demonstrasi besar ini adalah kunci untuk menekan pemerintah Inggris agar membatalkan proyek tersebut.
Meningkatnya Sentimen Anti-Tiongkok di Inggris
Demonstrasi besar ini terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti- Tiongkok di Inggris, terutama karena:
- Laporan intelijen yang menyoroti ancaman spionase Tiongkok di Inggris
- Kekhawatiran atas pengaruh Partai Komunis Tiongkok di universitas dan sektor bisnis Inggris
- Tindakan keras Beijing terhadap Hong Kong, Tibet, dan komunitas Uyghur
Banyak analis percaya bahwa tekanan politik dari publik dapat memaksa pemerintahan Partai Buruh untuk mempertimbangkan kembali kebijakan mereka terhadap Tiongkok.
Cheng menegaskan: “Jika ada cukup tekanan dari publik dan komunitas internasional, Partai Buruh mungkin akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka terkait pembangunan kedutaan ini.”
Kesimpulan: Kedutaan Besar atau Basis Mata-Mata?
Demonstrasi ini bukan sekadar protes terhadap pembangunan sebuah gedung diplomatik, tetapi juga melawan pengaruh Tiongkok di Inggris.
Para demonstran dan anggota parlemen percaya bahwa “Kedutaan Besar skala besar”Tiongkok bukan hanya fasilitas diplomatik, tetapi juga alat untuk memperkuat operasi intelijen Beijing.
Dengan semakin besarnya tekanan dari masyarakat dan politisi, pemerintah Inggris kini berada dalam dilema:
- Jika menyetujui proyek ini, mereka berisiko kehilangan kepercayaan publik dan melemahkan keamanan nasional.
- Jika membatalkannya, mereka akan menghadapi tekanan diplomatik dari Tiongkok.
Apakah Inggris akan melanjutkan proyek ini atau membatalkannya? Keputusan pada Mei 2025 akan menjadi penentu hubungan Inggris- Tiongkok di masa depan. (jhn/yn)
