ETIndonesia. Sekitar 30 organisasi masyarakat dan kelompok warga lokal di Inggris baru-baru ini menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di luar bekas lokasi Royal Mint (Percetakan Uang Kerajaan Inggris) di London. Mereka memprotes rencana pembangunan “super kedutaan besar” PKT di lokasi tersebut.
Empat anggota parlemen Inggris hadir di tempat kejadian untuk menyatakan dukungan mereka terhadap aksi ini. Pada Selasa, 11 Februari, pemerintah Inggris dijadwalkan mengadakan dengar pendapat publik untuk mendengar pendapat masyarakat terkait proyek ini.
Laporan dari Lokasi Aksi Demonstrasi
Reporter New Tang Dynasty NTD melaporkan : “Saat ini saya berdiri di luar lokasi yang direncanakan untuk pembangunan super kedutaan besar PKT di London. Ribuan orang dari berbagai kelompok, termasuk empat tokoh politik Inggris serta sekitar 30 kelompok diaspora dari seluruh negeri, berkumpul di sini untuk melakukan protes besar-besaran. Mereka menegaskan bahwa lokasi ini tidak layak dan tidak aman untuk kedutaan PKT, baik sekarang maupun di masa depan.”
Pada 8 Februari, ribuan orang dari berbagai latar belakang, termasuk diaspora Hong Kong, Uyghur, Tibet, serta komunitas Tionghoa lainnya dan warga lokal, bersatu dalam demonstrasi anti-Beijing terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Mereka membawa spanduk bertuliskan: “Partai Komunis Tiongkok sedang mengawasi Anda – Hentikan pembangunan super kedutaan besar!”
Dukungan dari Parlemen Inggris
Empat anggota parlemen Inggris hadir dalam aksi ini, termasuk:
- Tom Tugendhat (Mantan Menteri Keamanan, Partai Konservatif)
- Alistair Carmichael (Ketua Kelompok Parlemen Lintas Partai untuk Hong Kong, Partai Buruh)
- Robert Jenrick (Menteri Kehakiman Bayangan)
- Iain Duncan Smith (Mantan Ketua Partai Konservatif)
Mereka menegaskan bahwa sebelum membangun “super kedutaan besar”, Beijing harus terlebih dahulu menutup kamp konsentrasi di Xinjiang.
Kekhawatiran Terhadap Keamanan Nasional Inggris
Badan intelijen Inggris memperingatkan bahwa super kedutaan besar ini berpotensi menjadi basis mata-mata terbesar yang dapat mengancam keamanan komunitas diaspora seperti warga Hong Kong, Tibet, dan Uyghur yang melarikan diri ke Inggris. Selain itu, warga lokal serta keamanan nasional Inggris juga bisa berada dalam bahaya.
Robert Jenrick (Menteri Kehakiman Bayangan): “Kami tidak akan membiarkan Partai Komunis Tiongkok menggunakan bangunan ini untuk mendirikan super kedutaan besar. Lokasi ini tidak cocok, proses persetujuannya tidak transparan, dan proyek ini mengancam keamanan nasional.”
Tom Tugendhat (Anggota Parlemen dari Partai Konservatif): “Kami telah melihat bagaimana warga Hong Kong dan mahasiswa Tiongkok di Inggris menjadi sasaran ancaman dan intimidasi oleh Partai Komunis Tiongkok. Di Inggris, kita harus memastikan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka, sebagaimana yang dinikmati oleh warga Inggris lainnya.”
Badan intelijen Inggris juga mengkhawatirkan bahwa di bawah bekas lokasi Royal Mint terdapat kabel komunikasi penting. Jika super kedutaan besar ini dibangun, maka akan meningkatkan risiko mata-mata dan infiltrasi ekonomi terhadap pusat keuangan London.
Iain Duncan Smith (Mantan Ketua Partai Konservatif):”Kabel komunikasi di sini menghubungkan distrik keuangan Canary Wharf dan kantor-kantor pemerintahan. Semua ini sangat penting. Lokasi ini sama sekali tidak cocok untuk sebuah kedutaan, apalagi untuk rezim yang melakukan genosida dan mengancam demokrasi Barat.”
Kontroversi Seputar Proyek Super Kedutaan Besar PKT
Pada 2018, pemerintah PKT membeli bekas lahan Royal Mint dengan rencana membangun kedutaan terbesar di dunia, yang akan 10 kali lebih besar dibandingkan kedutaan PKT yang ada saat ini di London. Namun, pada tahun 2022, Dewan Kota Tower Hamlets menolak proyek ini. Pada Agustus 2024, pemerintah Beijing meminta campur tangan langsung dari pemerintah Inggris untuk melanjutkan proyek tersebut.
Para demonstran berharap pemerintah Inggris menolak proyek ini berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia dan keamanan nasional.
Salah satu demonstran mengatakan: “Hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.”
Demonstran lain menambahkan: “Rezim yang melakukan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia tidak seharusnya diberikan tempat di jantung kota London.”
Pada 11 Februari, akan diadakan dengar pendapat publik mengenai proyek ini. Pemerintah Inggris diperkirakan akan memberikan keputusan akhir pada Mei 2025. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
 di London. Mereka memprotes rencana pembangunan "super kedutaan besar" PKT di lokasi tersebut.){kind=link}