Seorang pakar mengatakan India secara ketat melarang badan keamanannya menggunakan drone buatan Tiongkok karena kekhawatiran akan ancaman spionase
ETIndonesia. India membatalkan tiga kontrak untuk 400 drone militer karena mengandung komponen buatan Tiongkok, yang mana menurut seorang pakar dapat mengancam pertahanan negara.
Kontrak yang dibatalkan tersebut, senilai $26 juta (sekitar Rs 230 crore), mencakup 200 drone ketinggian menengah, 100 drone berat, dan 100 drone logistik ringan, sebagaimana dilaporkan oleh Times of India pada 7 Februari.
Pathikrit Payne, seorang peneliti senior di Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation, sebuah lembaga think tank yang berafiliasi dengan partai berkuasa di India, Bharatiya Janata Party, mengonfirmasi perkembangan ini kepada The Epoch Times.
“Pemerintah khawatir dengan kerentanan siber drone India, terutama karena beberapa drone diduga memiliki komponen buatan Tiongkok. Ada kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat mengambil alih kendali drone dengan melewati arsitektur atau protokol keamanan yang ada,” kata Payne.
Menurut Payne, India telah berkembang menjadi produsen drone yang signifikan, dan New Delhi berupaya memproduksi berbagai komponen penting secara domestik sebagai bagian dari skema insentif atau insentif terkait produksi. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat keamanan nasional India.
“Jadi, pemerintah melakukan langkah yang tepat dengan menciptakan ekosistem yang mendorong dan secara langsung mewajibkan perusahaan untuk tidak hanya merakit drone di India tetapi juga mendapatkan komponen dari India,” tambahnya.
Pemimpin PKT, Xi Jinping, ingin menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya terkemuka pada tahun 2049, dan inovasi teknologi merupakan misi utama dalam mencapai tujuan ini. Emilian Kavalski dan Claris Diaz dari China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE), sebuah konsorsium pakar multinasional, menulis analisis awal tahun ini tentang risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh drone buatan Tiongkok.
Kavalski dan Diaz menyatakan bahwa ancaman dari teknologi drone Tiongkok membuat negara-negara harus memasukkan masalah ini ke dalam kebijakan keamanan nasional mereka serta “mengidentifikasi kerentanannya.”
Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) merilis laporan berjudul Cybersecurity Guidance: Chinese-Manufactured UAS awal tahun ini, yang menunjukkan bahwa data apa pun yang dikumpulkan oleh sistem pesawat tak berawak (UAS) buatan Tiongkok dapat membahayakan “kontrol keamanan siber dan fisik, yang berpotensi menyebabkan efek seperti pencurian atau sabotase aset penting.”
Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa drone ini dapat mengekspos “detail akses jaringan yang meningkatkan kemampuan Republik Rakyat Tiongkok untuk melakukan serangan siber terhadap infrastruktur penting.”
Menurut Payne, India secara ketat melarang badan keamanannya menggunakan drone buatan Tiongkok karena kekhawatiran akan ancaman spionase. Selain itu, India semakin gencar mencegah produsen menggunakan komponen buatan Tiongkok. Pasalnya, dapat menimbulkan risiko serupa.
India telah menerapkan program insentif bernilai miliaran dolar untuk produsen elektroniknya guna mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Tahun lalu, New Delhi menambahkan 15 sektor lagi ke dalam inisiatifnya yang bertujuan untuk mendorong manufaktur dalam negeri.
Payne sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa sektor manufaktur dan ekonomi India menghadapi tantangan geopolitik yang signifikan. Tantangan ini termasuk ancaman terhadap keamanan nasional akibat akses Tiongkok terhadap data dari perangkat elektronik yang diproduksi di negara tersebut. Ia menegaskan bahwa New Delhi menyadari situasi ini dan bertekad untuk mempromosikan produk buatan India guna mengurangi pengaruh rezim Tiongkok.
Sumber : Theepochtimes.com
