Tiongkok Perketat Kontrol atas Konten Militer Online, Merusak Kepercayaan Publik

 Stephen Xia dan Sean Tseng

Ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengumpulkan intelijen tentang kapabilitas militer AS—seperti membeli lahan di dekat pangkalan Amerika dan menerbangkan balon mata-mata di atas lokasi nuklir—partai ini semakin memperketat cengkeramannya terhadap informasi militer dalam negeri.

Peraturan terbaru yang diumumkan pada 8 Februari akan menindak siapa pun di Tiongkok yang membagikan atau menganalisis detail tentang angkatan bersenjata negara itu. Hal ini menyoroti standar ganda PKT: mengeksploitasi masyarakat terbuka seperti Amerika Serikat untuk memperoleh data, sembari menutup akses terhadap pengawasan di dalam negeri.

Waktu penerapan aturan ini juga bukan kebetulan—lembaga dan komite pemerintah AS, seperti Komite Khusus DPR AS tentang Partai Komunis Tiongkok, semakin mendalami urusan militer Tiongkok, sering kali dengan menelusuri sumber-sumber daring berbahasa Mandarin yang kini ingin dikubur oleh PKT. Peraturan baru ini, yang mulai berlaku pada 1 Maret, bertujuan membutakan pengamat luar dan mencegah audiens domestik mengakses kebenaran tanpa penyaringan.

Regulasi yang dikeluarkan oleh badan militer, kepolisian, dan intelijen tertinggi Tiongkok ini bertujuan mengendalikan berbagai jenis konten militer daring, termasuk spesifikasi teknis, detail operasional, dan informasi personel. 

Aturan ini mengandalkan Daftar Kerahasiaan untuk mencegah kebocoran informasi sensitif, seperti sistem rudal baru dan operasi angkatan laut. Bahkan pembaruan kecil tentang kemajuan atau kegagalan dapat hilang begitu saja.

Pelanggaran aturan ini dapat berakibat pada denda, penghapusan konten, pemblokiran akun, penahanan, atau hukuman yang lebih berat. Pejabat lokal akan menegakkan regulasi ini dengan mengawasi setiap unggahan yang berkaitan dengan militer.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Tiongkok—penggemar militer, suara independen, hingga warga biasa—masih dapat berdiskusi tentang topik militer secara daring meskipun di bawah pengawasan ketat, sering kali dengan sentimen nasionalisme. Namun, aturan baru ini membuat hal tersebut hampir mustahil.

Mengendalikan informasi adalah kunci bagi PKT untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, kemunculan media digital kadang memungkinkan cerita negatif tentang militer lolos dari sensor. Misalnya, para blogger telah mengungkap kasus korupsi, seperti yang melibatkan mantan Jenderal Xu Caihou, yang merusak citra partai yang telah dikemas dengan hati-hati.

Kegagalan militer—seperti kebocoran radioaktif di kapal selam nuklir Tipe 094 pada 2011 dan skandal Pasukan Roket 2023–2024—melemahkan narasi PKT tentang kesuksesan tanpa cela. Insiden-insiden ini sering terungkap melalui sumber non-resmi—mulai dari kebocoran intelijen, laporan media asing, hingga pengamat militer independen—setelah saluran resmi berusaha menutupinya.

Perebutan kekuasaan internal, terutama sejak Xi Jinping meluncurkan kampanye anti-korupsi pada 2012, semakin memperlihatkan persaingan faksi yang ingin disembunyikan oleh partai.

Informasi akurat dari luar Tiongkok juga telah menggoyahkan kerahasiaan PKT. Detail tentang struktur otoriter partai, operasi rahasia, dan ambisi luar negerinya telah terungkap, memungkinkan sebagian warga melihat apa yang coba ditutup-tutupi oleh otoritas.

Kesadaran semacam itu—atau menurunnya moral militer—bisa mengguncang cengkeraman partai, terutama karena Amerika Serikat dan negara lain semakin mengawasi langkah-langkah Tiongkok.

Khawatir akan kebocoran ini, PKT menggandakan upayanya untuk membungkam analisis dan pelaporan independen, terutama yang mengungkap korupsi, kegagalan, atau menantang klaim resmi. Media yang dulu dihormati seperti Caixin Global bahkan telah dipaksa menghentikan liputan militer karena meningkatnya tekanan. 

Aturan baru ini melarang segala sesuatu yang dianggap mengancam “kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas teritorial,” sesuai dengan definisi partai.

Sementara rezim Tiongkok mengklaim komitmen terhadap kedaulatan, ia justru semakin agresif menegaskan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan, meningkatkan operasi “zona abu-abu” terhadap Taiwan, dan menduduki terumbu karang yang disengketakan.

Namun, Beijing tetap diam soal wilayah Tiongkok utara yang diduduki Rusia, menunjukkan standar ganda yang jelas. Kemitraan “tanpa batas” dengan Moskow di tengah konflik Ukraina semakin menegaskan bagaimana PKT mengabaikan keluhan historis demi keuntungan strategis—sebuah kebenaran yang terlalu berisiko untuk dibahas secara terbuka di bawah peraturan baru ini.

Di bawah arahan ini, satu-satunya perspektif yang “benar” adalah pujian tanpa syarat terhadap partai dan militernya. Berita tentang strategi utama, operasi penting, program persenjataan besar, atau isu sensitif lainnya harus berasal dari sumber negara dan militer saja.

Pandangan lain, seakurat apa pun, berisiko dicap menyesatkan atau berbahaya.

Bagi penggemar militer dan komentator independen di Tiongkok, yang sudah menghadapi ruang diskusi yang semakin menyusut, tindakan terbaru ini dapat membungkam mereka sepenuhnya.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.