Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah berkonsultasi dengan Israel sebelum melakukan pembicaraan dengan perwakilan Hamas
Ryan Morgan
Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada 5 Maret 2025 mengatakan bahwa delegasi Amerika Serikat telah memulai pembicaraan dengan Hamas.
Saat mengonfirmasi berita ini dalam konferensi pers di Gedung Putih, Leavitt menghadapi pertanyaan mengenai bagaimana pembicaraan dengan Hamas ini dapat bertentangan dengan kebijakan AS yang melarang negosiasi dengan kelompok teroris.
Pemerintah AS secara resmi menetapkan Hamas, sebuah faksi politik dan militan dalam masyarakat Palestina, sebagai organisasi teroris asing pada tahun 1997.
“Utusan khusus yang terlibat dalam negosiasi ini memang memiliki wewenang untuk berbicara dengan siapa pun,” kata Leavitt. Dia menambahkan bahwa pemerintahan Trump telah memberitahukan kepada pemerintah Israel mengenai pembicaraan tersebut sebelumnya.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Leavitt tidak merinci kapan dan di mana pembicaraan antara utusan AS dan perwakilan Hamas berlangsung, maupun bagaimana arah pembicaraan ke depannya.
Menanggapi permintaan komentar lanjutan dari The Epoch Times dalam pernyataan pers melalui email, seorang juru bicara Gedung Putih mengidentifikasi perwakilan AS dalam pembicaraan dengan Hamas sebagai Adam Boehler, utusan khusus presiden untuk urusan sandera.
Juru bicara Gedung Putih tidak memberikan jawaban atas pertanyaan lain dari The Epoch Times mengenai pembicaraan terbaru ini.
Saat ini, Israel dan Hamas berada dalam kondisi gencatan senjata setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan dan lebih dari satu tahun pertempuran yang terjadi di Jalur Gaza.
Gencatan senjata ini awalnya dimaksudkan sebagai tahap pertama dari resolusi jangka panjang untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hamas.
Pada fase pertama gencatan senjata ini, Hamas membebaskan puluhan sandera yang mereka culik dalam serangan Oktober 2023 dengan imbalan ratusan warga Palestina yang ditahan oleh Israel. Tahap awal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi negosiasi lebih lanjut guna membebaskan lebih banyak sandera yang masih ditahan di Gaza, dengan tujuan akhir menghentikan pertempuran secara permanen.
Namun, pembicaraan mengenai fase kedua gencatan senjata ini mengalami kebuntuan karena Hamas menolak proposal Israel untuk langkah selanjutnya. Sebagai tanggapan, pasukan Israel memperketat aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang.
Leavitt menolak memberikan rincian mengenai cakupan pembicaraan AS dengan Hamas saat ini, termasuk apakah negosiator akan membahas proposal Trump agar Amerika Serikat mengambil alih kendali Jalur Gaza dan mengawasi rekonstruksinya setelah gencatan senjata permanen tercapai.
“Ini adalah pembicaraan dan diskusi yang sedang berlangsung,” kata Leavitt.
“Saya tidak akan merinci di sini. Ada nyawa warga Amerika yang sedang dipertaruhkan.”
