EtIndonesia. Pada 6 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan bahwa dia masih mempertimbangkan apakah akan tetap mendukung NATO atau tidak. Trump juga menegaskan bahwa negara-negara yang tidak memberikan kontribusi anggaran pertahanan yang layak tidak seharusnya mendapatkan perlindungan militer dari Amerika Serikat.
Trump mengatakan kepada media: “Jika mereka tidak membayar, saya tidak akan membela mereka.”
Pertanyaan Lama: Haruskah AS Tetap Menjadi Tulang Punggung NATO?
Menurut laporan AFP, Trump sering mempertanyakan apakah Amerika Serikat seharusnya tetap memainkan peran utama di NATO. Amerika Serikat adalah kekuatan militer terbesar dalam aliansi transatlantik ini dan telah menjadi penjamin utama keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia II.
Presiden dari Partai Republik yang memulai masa jabatan keduanya pada Januari ini melanjutkan kritiknya terhadap negara-negara anggota NATO yang dianggapnya tidak mengeluarkan anggaran pertahanan yang cukup dan terlalu bergantung pada perlindungan Amerika.
“Mereka seharusnya membayar lebih banyak,” tegas Trump.
Pertimbangan Kebijakan Baru: Lebih Banyak Dukungan untuk Negara dengan Anggaran Pertahanan Besar
Pernyataan ini disampaikan Trump sebagai tanggapan atas laporan dari NBC News sebelumnya. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk menyesuaikan dukungan militer Amerika Serikat berdasarkan persentase anggaran pertahanan negara anggota terhadap Produk Domestik Bruto (GDP).
Dalam rencana tersebut, negara-negara yang dianggap tidak memberikan kontribusi anggaran pertahanan yang cukup mungkin tidak akan mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat jika diserang.
Efek Terhadap Pasal 5 NATO: Ancaman terhadap Prinsip Pertahanan Bersama
Rencana ini berpotensi melemahkan kekuatan Pasal 5 (Article 5) dalam Piagam NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Pasal 5 ini adalah fondasi utama dari konsep pertahanan kolektif NATO.
Jika Amerika Serikat benar-benar menerapkan kebijakan ini, maka akan menciptakan celah dalam pertahanan bersama NATO. Negara-negara yang tidak memenuhi ambang batas pengeluaran militer yang ditetapkan mungkin akan dibiarkan tanpa bantuan militer Amerika jika mereka menjadi target serangan. Hal ini berpotensi menggoyahkan stabilitas keamanan di Eropa, khususnya di tengah meningkatnya ancaman dari Rusia dan krisis di Ukraina.
Trump sebelumnya telah mendesak semua anggota NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka menjadi setidaknya 2% dari GDP, namun kali ini dia tampaknya mengambil langkah lebih jauh dengan mengaitkan perlindungan militer langsung dengan kontribusi finansial negara-negara tersebut.
Apakah NATO Akan Tetap Kuat di Bawah Kebijakan Baru Trump?
Banyak pengamat internasional khawatir bahwa jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, solidaritas dalam NATO dapat terancam. Negara-negara Eropa Timur yang berada di garis depan ancaman Rusia mungkin akan merasa tidak terlindungi. Sementara itu, negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis mungkin harus meningkatkan kontribusi mereka secara signifikan atau menghadapi risiko dikucilkan dalam sistem pertahanan bersama tersebut.
Keputusan akhir mengenai kebijakan ini masih belum jelas, tetapi pernyataan Trump telah memicu perdebatan di kalangan sekutu Amerika di Eropa dan memunculkan pertanyaan apakah NATO akan tetap menjadi aliansi militer terkuat di dunia di bawah kepemimpinan Trump.(jhn/yn)
