Parlemen Eropa sebelumnya melarang perwakilan Huawei memasuki gedung legislatif sebagai tindakan pencegahan
Dave Malyon
Kantor Kejaksaan Belgia mengumumkan pada 18 Maret bahwa lima orang sudah didakwa dalam penyelidikan korupsi di Parlemen Eropa yang diduga terkait dengan raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei.
Empat orang didakwa atas tuduhan korupsi aktif dan keterlibatan dalam organisasi kriminal, sementara satu orang lainnya, yang diberikan pembebasan bersyarat, didakwa atas tuduhan pencucian uang, menurut pernyataan dari kantor kejaksaan.
Kantor kejaksaan tidak mengungkapkan nama-nama individu yang terlibat atau memberikan informasi yang dapat mengidentifikasi mereka. Sebelumnya, mereka menyatakan bahwa hakim penyidik telah memerintahkan penyegelan kantor yang digunakan oleh dua asisten parlemen di dalam Parlemen Eropa.
Pejabat penegak hukum melakukan penggeledahan baru pada 16 Maret di beberapa kantor Parlemen Eropa yang telah disegel, menurut kantor kejaksaan. Jaksa menuduh bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi kriminal.
Penangkapan ini dilakukan setelah hampir dua lusin penggeledahan yang melibatkan sekitar 100 petugas kepolisian federal di Brussels, wilayah Flanders dan Wallonia di Belgia, serta di Portugal.
Pada 13 Maret, kantor kejaksaan menyatakan bahwa dugaan korupsi ini telah berlangsung sejak 2021. Meskipun tidak mengidentifikasi siapa saja yang ditangkap, mereka mengungkapkan bahwa “suap yang diduga terjadi diyakini menguntungkan Huawei.”
“Korupsi ini diduga dilakukan secara teratur dan sangat rahasia … dengan kedok lobi komersial dan mengambil berbagai bentuk, seperti pembayaran untuk mengambil posisi politik atau pemberian hadiah berlebihan, termasuk biaya makan, perjalanan, atau undangan rutin ke pertandingan sepak bola,” demikian pernyataan kantor kejaksaan. “Semua ini bertujuan untuk mempromosikan kepentingan bisnis murni dalam konteks pengambilan keputusan politik.”
Berbicara kepada The Epoch Times pada 13 Maret, juru bicara Parlemen Eropa mengatakan, “Kami telah menerima permintaan kerja sama dari otoritas Belgia untuk membantu penyelidikan, dan Parlemen akan menindaklanjutinya dengan cepat dan sepenuhnya.”
Sehari kemudian, Parlemen Eropa, dengan alasan “tindakan pencegahan,” melarang perwakilan Huawei memasuki gedung legislatif.
Seorang juru bicara mengatakan kepada The Epoch Times bahwa staf kabinet dan direktur jenderal diperintahkan untuk “segera menangguhkan semua kontak dan pertemuan dengan Huawei hingga pemberitahuan lebih lanjut.”
Huawei menyatakan pada 13 Maret bahwa mereka menanggapi tuduhan ini dengan serius.
“Huawei memiliki kebijakan nol toleransi terhadap korupsi atau pelanggaran lainnya, dan kami berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku setiap saat,” demikian pernyataan Huawei.
Huawei berulang kali membantah membantu memfasilitasi kegiatan mata-mata Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Sejak PKT mengesahkan Undang-Undang Intelijen Nasional pada Juni 2017, semua warga negara dan perusahaan Tiongkok secara hukum diwajibkan untuk menyerahkan informasi atau data apa pun kepada rezim jika diminta.
The Epoch Times telah menghubungi Parlemen Eropa dan Huawei untuk memberikan komentar, tetapi belum menerima tanggapan hingga laporan ini diterbitkan.
Guy Birchall, Lily Zhou, The Associated Press, dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.
