Kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat baru-baru ini merilis laporan tentang kekayaan dan korupsi pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dilaporkan bahwa PKT sempat berusaha mencegah laporan ini dipublikasikan. Para analis menilai bahwa korupsi di Tiongkok berasal dari sistem istimewa yang melekat pada PKT. Saat ini, korupsi telah menjadi bahan bakar utama yang mempertahankan sistem tersebut.
EtIndonesia. Kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 20 Maret 2025, merilis “Laporan Kekayaan dan Aktivitas Korupsi Pemimpin PKT”, yang merupakan laporan resmi pertama dari pemerintah AS mengenai isu ini.
Laporan tersebut dibuat berdasarkan mandat Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS tahun 2023 dan seharusnya diserahkan pada Desember 2023.
Laporan ini menyoroti bahwa korupsi merupakan karakteristik umum dalam pemerintahan PKT saat ini. Sejak 2012, pemimpin PKT Xi Jinping melancarkan kampanye anti-korupsi, di mana sekitar 5 juta pejabat telah diselidiki dalam 10 tahun terakhir, dan setidaknya 4,7 juta di antaranya dinyatakan bersalah.
Analis politik Tang Jingyuan menilai bahwa tingkat korupsi yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Menurutnya, korupsi di PKT bukan lagi sekadar praktik terselubung, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem resmi.
“Ketika lebih dari 90% pejabat partai terlibat dalam korupsi, itu menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar praktik ilegal, tetapi telah menjadi aturan resmi,” ujar Tang.
Tang juga berpendapat bahwa korupsi bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga telah menjadi “pelumas dan mesin penggerak” sistem PKT. Jika korupsi diberantas, sistem ini bisa runtuh.
“Korupsi telah menjadi standar dasar untuk mempertahankan kekuasaan PKT. Tidak ada negara lain di dunia yang mengalami fenomena seperti ini,” tambahnya.
Laporan AS menyoroti beberapa penyebab utama korupsi pejabat PKT, yaitu:
- Kekuasaan yang sangat terkonsentrasi
- Sistem hukum yang tunduk pada PKT
- Tidak adanya transparansi dalam kepemilikan aset pejabat
- Kurangnya pengawasan independen terhadap pejabat pemerintah
Laporan ini juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2012, kekayaan keluarga Xi Jinping diperkirakan mencapai 10 miliar dolar AS. Setelah Xi berkuasa, ia memerintahkan keluarganya untuk menarik investasi mereka. Namun, hingga 2024, keluarga Xi masih memiliki investasi bernilai jutaan dolar dalam sektor bisnis dan keuangan.
Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa Xi telah menggunakan kampanye anti-korupsi sebagai cara untuk menyingkirkan lawan politiknya.
Tang Jingyuan menegaskan bahwa PKT tidak mungkin benar-benar memberantas korupsi, karena korupsi telah menjadi bagian dari DNA partai tersebut sejak awal.
“Sejak berdirinya, PKT telah menerapkan sistem hak istimewa bagi pejabatnya. Ini pada dasarnya adalah bentuk korupsi, yang terus berkembang menjadi korupsi sistematis yang tidak mungkin dihapuskan,” jelasnya.
Menurut The Washington Times, pejabat kedutaan besar Tiongkok di AS telah berusaha melobi Kongres untuk membatalkan publikasi laporan ini, tetapi upaya tersebut gagal.
Tang menilai bahwa meskipun laporan ini hanya mengungkap sebagian kecil dari korupsi PKT, dampaknya cukup besar untuk membuat Beijing panik.
“Laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah AS kini secara aktif mengawasi aset dan kekayaan pejabat tinggi PKT di luar negeri. Jika AS memutuskan untuk menggunakan informasi ini dalam konflik geopolitik di masa depan, itu bisa menjadi senjata yang sangat efektif untuk menekan PKT,” ujarnya.
Beberapa tahun terakhir, sejumlah jenderal tinggi militer PKT telah dipecat karena kasus korupsi, termasuk mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu serta beberapa pejabat tinggi di Pasukan Roket PKT.
Laporan ini menyebut bahwa Xi khawatir bahwa korupsi di dalam militer akan menghambat rencana PKT untuk menyerang Taiwan pada tahun 2027. (Hui)
Laporan oleh Li Qian dan Chang Chun, produksi oleh Gao Yu
