EtIndonesia. Dalam upaya meredam ketegangan yang berkepanjangan, Ukraina dan Rusia dijadwalkan mengadakan negosiasi gencatan senjata pada tanggal 24 Maret 2025 di Riyadh, Arab Saudi. Meski pertemuan dilakukan secara tidak langsung, diplomasi intensif tengah berlangsung dengan peran mediasi dari Amerika Serikat melalui sistem shuttle diplomacy.
Dialog Terbuka Tanpa Pertemuan Langsung
Dalam mekanisme negosiasi kali ini, kedua pihak tidak akan bertatap muka secara langsung. Sebagai gantinya, diplomat Amerika Serikat menjadi perantara untuk menyampaikan syarat dan usulan secara bolak-balik. Diskusi teknis dimulai sejak sore hari tanggal 23 Maret, dengan perwakilan Ukraina dan AS melakukan pembicaraan intensif hingga malam hari, sebelum akhirnya perwakilan Amerika melanjutkan dialog dengan pihak Rusia.
Utusan khusus Trump, Jenderal Keith Kellogg, sebelumnya mengisyaratkan bahwa meskipun diskusi berlangsung di ruangan yang bersebelahan, durasi dan intensitas pembicaraan masih belum dapat diprediksi. Menurut laporan Kiev Independent, pertemuan kali ini difokuskan pada aspek teknis gencatan senjata, mulai dari cakupan fasilitas energi hingga potensi perluasan ke wilayah laut dan udara.
Posisi dan Strategi Masing-masing Pihak
Di pihak Ukraina, negosiasi dipimpin oleh Menteri Pertahanan Rustem Umerov dan Wakil Kepala Kantor Presiden Barisha. Umerov dalam keterangan melalui media sosial menyatakan bahwa diskusi berjalan produktif dengan fokus pada isu-isu krusial, seperti perlindungan energi dan infrastruktur vital. Sementara itu, pihak Rusia diwakili oleh tokoh-tokoh penting seperti mantan diplomat sekaligus Ketua Komisi Hubungan Internasional Dewan Federasi, Grigori Karasin, serta penasihat Kepala Biro Keamanan Federal, Beseda. Sebelum pertemuan dimulai, Karasin menegaskan bahwa negosiasi ini diharapkan mampu menyelesaikan setidaknya satu persoalan strategis yang selama ini mengganggu stabilitas kawasan.
Kementerian Kremlin juga mengungkapkan bahwa pemulihan kesepakatan artefak Laut Hitam merupakan salah satu topik utama yang menjadi perhatian dalam perundingan antara Rusia dan Amerika. Menariknya, Bloomberg melaporkan bahwa Presiden AS, yang pada masa pemerintahan Trump, berharap tercapainya gencatan senjata sebelum perayaan Paskah.
Isu-Isu Strategis yang Menjadi Sorotan
Selain pembahasan teknis, negosiasi juga menyentuh beberapa isu strategis yang memiliki dampak jangka panjang. Mantan Kepala Akademi Strategi Politik dan Pertahanan Universitas Pertahanan Rusia, Jenderal Yuzongji, menyoroti persoalan Krimea. Meski gencatan senjata berhasil dicapai, masalah keamanan antara Ukraina dan Eropa dinilai masih memiliki tantangan tersendiri, terutama karena fokus kebijakan Amerika yang dinilai terlalu terpecah dan posisi Eropa yang relatif lemah.
Dalam sebuah wawancara dengan Global Strategy News, pendiri think tank geopolitik FACE di Wina, Velina Tchakarova, menganalisis bahwa tercapainya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina mungkin memakan waktu antara 3 hingga 6 bulan.
Menurut Tchakarova, prioritas utama pemerintahan Trump lebih mengarah kepada Rusia dibandingkan Ukraina, dengan tujuan strategis untuk mengalihkan perhatian Rusia dari pengaruh Tiongkok Komunis. Dia bahkan memprediksi bahwa meskipun gencatan senjata berhasil, status wilayah seperti Zaporizhzhia dan Kherson masih menjadi tanda tanya. Prediksinya, konflik antara kedua negara ini berpotensi berhenti selama 2 hingga 3 tahun, namun kemungkinan konflik baru menyala kembali hingga tahun 2028 atau 2030.
Diplomasi Multinasional dan Peran Eropa
Seiring dengan upaya gencatan senjata, dinamika geopolitik juga mencuat melalui rencana penempatan pasukan multinasional. Karena Amerika Serikat dinilai tidak turun tangan secara langsung, Eropa dituntut untuk mencari cara menghadapi ancaman Rusia. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengusulkan pembentukan aliansi sukarelawan yang akan menempatkan pasukan di Ukraina. Namun, informasi dari BBC yang mengutip pejabat diplomatik dan pertahanan menyebutkan bahwa jumlah pasukan multinasional ini diperkirakan hanya sekitar 20.000 personel—angka yang dianggap bersifat simbolis dan tidak memberikan dampak signifikan.
Rencana tersebut ternyata membuka peluang bagi Tiongkok. Sebuah laporan dari Deutsche Welle mengungkapkan bahwa seorang pejabat dari lingkup diplomatik Uni Eropa mengatakan, melalui diplomat Tiongkok di Brussels, bahwa tentara Tiongkok ingin bergabung dalam pasukan multinasional tersebut. Keterlibatan Tiongkok diharapkan dapat mendorong Rusia agar lebih menerima usulan penempatan pasukan di Ukraina. Namun, hal ini masih memunculkan kebingungan di kalangan pengamat internasional. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, menyatakan bahwa dia tidak menganggap serius rencana pasukan multinasional tersebut, menyebutnya sebagai sikap simbolis yang pada dasarnya merupakan tipu muslihat.
Kesimpulan
Negosiasi gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina menandai langkah diplomatik yang kompleks dengan melibatkan berbagai aktor global. Walaupun pembicaraan yang dilakukan secara tidak langsung menunjukkan adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan secara teknis, sejumlah isu strategis—mulai dari perlindungan infrastruktur vital hingga sengketa wilayah seperti Krimea—masih menjadi tantangan utama. Di tengah dinamika ini, peran Eropa dan potensi keterlibatan Tiongkok menambah lapisan kompleksitas dalam skema geopolitik yang tengah berkembang, sehingga hasil akhir dari negosiasi ini akan sangat menentukan arah konflik di masa mendatang.
