Pada Minggu 23 Maret, Turkiye mengadakan pemilihan pendahuluan partai, di mana Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, menjadi salah satu calon presiden Turkiye. Namun demikian, pihak berwenang menangkapnya dengan tuduhan korupsi, yang memicu protes besar-besaran hingga saat ini
EtIndonesia. Partai oposisi utama Turkiye, Partai Rakyat Republik (CHP), pada Senin mengumumkan bahwa berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan, satu-satunya kandidat dari partai tersebut, Wali Kota Istanbul yang ditangkap, Ekrem İmamoğlu, secara resmi telah dicalonkan sebagai kandidat dalam pemilihan presiden Turkiye tahun 2028.
Pada Minggu, selain 1,65 juta anggota Partai Rakyat Republik yang memberikan suara untuk İmamoğlu, banyak pendukung dari luar partai juga turut serta dalam pemungutan suara, sehingga pemilihan pendahuluan partai ini berubah menjadi semacam referendum nasional. Balai Kota Istanbul mencatat bahwa jumlah pemilih mencapai 15 juta orang.
Seorang pendukung oposisi Turkiye, Dasdemir, yang berbasis di Jerman, mengatakan: “Wali Kota kami, Wali Kota Istanbul, telah ditangkap di Turkiye. Kami semua tahu bahwa dia akan menjadi Presiden Turki berikutnya. Kami bersedia mendukungnya dari seluruh dunia.”
Pada hari Minggu, İmamoğlu secara resmi ditangkap atas tuduhan korupsi dan ditahan di Penjara Marmara dekat distrik Silivri. Kementerian Dalam Negeri Turkiye juga mengumumkan pencopotannya dari jabatan Wali Kota Istanbul.
Partai oposisi utama Turki menganggap ini sebagai bentuk penganiayaan politik.
Sejak Rabu lalu, gelombang protes telah menyebar ke 55 provinsi di Turkiye, memicu demonstrasi terbesar sejak 2013. Ratusan ribu warga turun ke jalan untuk memprotes penahanan yang dianggap tidak adil terhadap İmamoğlu. Bentrokan sengit terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa, dengan pihak berwenang menggunakan gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk membubarkan massa. Lebih dari seribu orang ditangkap.
Pada hari Senin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mendesak pihak oposisi untuk menghentikan hasutan terhadap masyarakat, dengan menyatakan bahwa protes telah berubah menjadi gerakan kekerasan.
Sementara itu, Uni Eropa pada hari yang sama meminta Turkiye untuk menghormati hak-hak pejabat yang terpilih secara demokratis serta hak para pengunjuk rasa damai.
“Penangkapan Wali Kota İmamoğlu dan para pengunjuk rasa telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah Turki masih mempertahankan tradisi demokrasinya yang panjang. Sebagai anggota Dewan Eropa dan kandidat anggota Uni Eropa, Turki harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” kata juru bicara Komisi Eropa, Guillaume Mercier. (hui)
Laporan oleh New Tang Dynasty Television (NTD), reporter Yi Jing.
