EtIndonesia. 2025, kaum perempuan berusia 18 tahun ke atas akan diwajibkan mengikuti penilaian kelayakan militer, sama seperti pria, dan dapat dipanggil untuk bergabung dengan angkatan bersenjata. Masa dinas juga akan diperpanjang dari 4 bulan menjadi 11 bulan.
Selama ini, di Denmark, semua pria wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, dan mereka yang dinyatakan layak akan masuk dalam undian untuk mengikuti wajib militer. Namun menurut laporan media Denmark Berlingske, setelah beberapa bulan perdebatan, partai Aliansi Liberal (Liberal Alliance) akhirnya mencabut penolakannya terhadap kebijakan tersebut, sehingga memungkinkan penerapan lebih awal.
Seharusnya, program wajib militer bagi perempuan ini baru akan diterapkan pada tahun 2027, namun minggu ini pemerintah melakukan revisi dan mempercepat implementasinya menjadi musim panas tahun ini.
Menteri Pertahanan Poulsen menjelaskan: “Melihat situasi pertahanan dan keamanan saat ini, angkatan bersenjata perlu merekrut lebih banyak personel.”
Dia juga menambahkan bahwa keputusan ini berlandaskan pada prinsip kesetaraan gender.
Menurut laporan dari The European Conservative, Denmark menjadi negara Nordik ketiga yang menerapkan wajib militer bagi perempuan. Negara anggota NATO pertama yang melakukannya adalah Norwegia, yang mulai merekrut perempuan sejak 2015, diikuti oleh Swedia yang mengaktifkan kembali wajib militer pada 2017 dan langsung mencakup kedua jenis kelamin.
Sementara itu, Latvia yang mulai menerapkan wajib militer bagi pria sejak 2023, juga berencana memperluas kebijakan tersebut untuk mencakup perempuan sebelum 2028. Namun, ada kemungkinan mereka akan mengikuti langkah Denmark dan mempercepat implementasi tersebut.
Selain negara-negara di atas, beberapa negara Eropa lainnya juga masih menerapkan wajib militer untuk pria, seperti Austria, Siprus, Finlandia, Yunani, dan Lituania, dengan masa dinas bervariasi antara 6 hingga 12 bulan. Sementara itu, Kroasia dan Polandia telah menyatakan rencana untuk mengaktifkan kembali sistem wajib militer tahun ini, dan pemerintah Jerman yang baru juga secara aktif mempertimbangkan hal serupa.Menurut The European Conservative, perubahan arah kebijakan di berbagai negara Uni Eropa ini bukan hanya karena klaim para pejabat tentang “realitas geopolitik yang berubah dengan cepat”, tetapi juga disebabkan oleh penurunan jumlah sukarelawan militer setiap tahunnya. Di samping itu, agresi Rusia terhadap Ukraina telah mempercepat langkah banyak negara Eropa untuk menghidupkan kembali wajib militer—termasuk bagi perempuan. (jhn/yn)
