EtIndonesia. Pada 31 Maret, Pengadilan Prancis menjatuhkan hukuman terhadap pemimpin partai sayap kanan National Rally (Rassemblement National), Marine Le Pen, atas tuduhan penyalahgunaan dana Parlemen Eropa sebesar 3 juta euro. Da dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun, dengan dua tahun ditangguhkan dan dua tahun menjadi tahanan rumah, serta denda sebesar 100.000 euro. Le Pen juga langsung dikenai larangan mencalonkan diri dalam jabatan publik selama lima tahun—hukuman yang tetap berlaku meskipun dia mengajukan banding. Ini berarti besar kemungkinan dia tidak akan bisa ikut dalam pemilihan presiden Prancis tahun 2027.
Menurut laporan RFI (Radio France Internationale), Le Pen segera melawan balik dengan keras, menuduh tindakan ini sebagai bentuk “tirani kehakiman” yang dijalankan oleh sistem yang dikendalikan sayap kiri. Dia menyebut hukuman ini sebagai bentuk “serangan politik sekelas bom nuklir”.
Le Pen menegaskan: “Jika mereka menggunakan senjata sekuat ini untuk melawan kami, jelas mereka tahu kami hampir memenangkan pemilu.”
Agensi berita AFP melaporkan, meskipun putusan pengadilan ini menjadi pukulan besar bagi Le Pen, hasil survei terbaru masih menempatkannya sebagai kandidat terdepan dalam putaran pertama Pilpres 2027. Le Pen dan partainya mengecam keras putusan ini sebagai “skandal demokrasi” dan bentuk pengkhianatan terhadap jutaan suara rakyat Prancis.
Yang sangat jarang terjadi, larangan lima tahun untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik itu diberlakukan langsung dan tidak ditunda meskipun Le Pen mengajukan banding. Ini berarti, kecuali bandingnya dikabulkan, kandidat tiga kali Pilpres ini akan absen dari pertarungan 2027.
Pada malam setelah putusan dijatuhkan, Le Pen tampil di TV nasional Prancis TF1 dan untuk pertama kalinya merespons secara terbuka. Dia menegaskan tidak akan meninggalkan dunia politik dan bersumpah akan berjuang demi haknya untuk mencalonkan diri.
“Keputusan politik ini dibuat untuk secara sengaja mencegah saya mencalonkan diri sebagai Presiden tahun 2027,” ujarnya. “Saya penuh semangat dan tidak akan menyerah begitu saja.” Dia menegaskan bahwa jalur hukum masih terbuka meskipun sangat sempit, dan dia menyerukan agar sistem hukum Prancis mempercepat proses bandingnya. Namun, di Prancis, proses banding dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan hal ini jelas menjadi tantangan berat bagi masa depan politiknya.
Meskipun dia dinyatakan tidak layak ikut pemilu, Le Pen dan National Rally masih memimpin dalam survei. Mereka mengecam keputusan ini sebagai bentuk “skandal demokrasi” yang menginjak-injak suara jutaan pendukung mereka.
Tim hukum Le Pen bersikukuh bahwa tuduhan ini bermotif politik, dengan alasan bahwa penggunaan dana sepenuhnya sah dan definisi “asisten parlemen” terlalu sempit. Namun, hakim menyatakan bahwa Le Pen dan rekan-rekannya melakukan pelanggaran secara sadar. Meski dia masih mempertahankan kursi parlemen hingga akhir masa jabatan, peluangnya menggantikan Presiden Emmanuel Macron kini berada di ambang kegelapan.
Jika Le Pen benar-benar tak bisa mencalonkan diri, satu-satunya pengganti paling potensial adalah Jordan Bardella, ketua partai yang baru berusia 29 tahun. Jika terpilih, Bardella akan menjadi Presiden termuda dalam sejarah Prancis. Namun, Le Pen enggan menyatakan dukungan eksplisit kepadanya, hanya menyebut Bardella sebagai “aset besar partai”, dan berharap tidak perlu memainkan “kartu itu” terlalu dini. Partainya telah meluncurkan petisi online berjudul “Selamatkan Demokrasi” untuk menggalang dukungan publik.
Kasus ini menarik perhatian internasional.
Presiden AS, Donald Trump segera menyatakan dukungan terhadap Le Pen, bahkan menyamakan nasibnya dengan serangkaian tuduhan hukum yang dia hadapi menjelang pemilu 2024.
Pada 31 Maret, Trump mengatakan kepada media di Oval Office Gedung Putih: “Ini masalah besar. Banyak orang mengira dia tak akan dihukum, tapi sekarang dia dilarang mencalonkan diri selama lima tahun, padahal dia kandidat unggulan. Kedengarannya mirip sekali dengan situasi di negara kita.”
Trump selama ini mengkritik negara-negara NATO karena kontribusi mereka yang minim dalam keamanan kolektif dan menyebut kebijakan perdagangan UE tidak adil. Dia juga dijadwalkan mengumumkan kebijakan tarif “resiprokal” pada Rabu (2/4), yang diperkirakan akan memperkeruh hubungan AS–Eropa.
Dukungan Trump menggema di kalangan pemimpin sayap kanan Eropa, termasuk Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang secara terbuka menyatakan solidaritas kepada Le Pen.
Le Pen juga merilis pernyataan keras usai divonis: “Malam ini, jutaan rakyat Prancis marah. Di negeri yang konon menjunjung tinggi hak asasi manusia, para hakim berperilaku seperti rezim otoriter. Amarah rakyat sungguh luar biasa.”
Komentarnya didukung oleh miliarder Elon Musk. Dalam unggahannya di platform X, Musk menulis: “Ketika kaum kiri radikal tidak bisa menang lewat pemilu yang adil, mereka akan menyalahgunakan sistem hukum untuk memenjarakan lawan politik mereka. Ini adalah skenario standar mereka di seluruh dunia.”
Wakil Presiden AS, JD Vance juga menyinggung kasus ini dalam pidatonya di konferensi konservatif CPAC, mengkritik tren penahanan tokoh politik oposisi di Eropa. Dia menyebut vonis terhadap Le Pen sebagai bukti nyata dari kekhawatirannya selama ini.
Sementara itu, Dewan Tinggi Kehakiman Prancis menyatakan keprihatinannya atas reaksi yang menggelora dari berbagai pihak, dan menyerukan agar semua kalangan menahan diri.
Dalam pernyataannya, mereka menyebutkan: “Komentar politik terhadap putusan hukum yang masih dalam proses banding tidak dapat diterima dalam masyarakat demokratis.”
Akun pengamat @CEOBriefing menulis di X: “Sejarawan dari Universitas Oxford, Niall Ferguson, mengatakan bahwa Trump tidak sepenuhnya salah. Dia menyadari bahwa Amerika memerlukan pendekatan realisme seperti Nixon. Hasil terbaik Ukraina bisa seperti Korea Selatan, terburuknya seperti Vietnam Selatan. Masa depan Eropa sebagai sekutu AS bukanlah hal yang pasti. Rusia yang stabil justru menjadi penyeimbang kekuatan Benua Eropa. Dalam hal ideologi, Rusia bahkan mungkin lebih dekat dengan konservatif AS ketimbang kaum kiri liberal Eropa. Rusia yang stabil juga bisa menjadi penyeimbang terhadap Partai Komunis Tiongkok. Dalam konteks geopolitik Eurasia, Tiongkok dan Rusia tidak mungkin menjadi sekutu sejati. Dunia telah berubah secara mendalam.”
Catatan akhir:
Komentar Trump dan para tokoh konservatif lainnya diyakini akan menyemangati kubu sayap kanan di Eropa. Namun di saat yang sama, hal ini memperumit hubungan antara AS dan “Eropa Lama” yang cenderung berpandangan kiri. Vonis terhadap Le Pen kini menjadi medan pertempuran ideologi global antara nasionalisme dan keadilan hukum.(jhn/yn)
