EtIndonesia. Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani perintah wajib militer yang berlaku mulai 1 April, yang merekrut warga Rusia berusia 18 hingga 30 tahun untuk menjalani dinas militer. Jumlah wajib militer pada musim semi 2025 ini mencapai 160.000 orang—angka terbesar sejak tahun 2011. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa rekrutmen ini tidak ada kaitannya dengan “operasi militer khusus” di Ukraina.
Rusia: Rekrutmen Ini Tidak Terkait Perang Ukraina
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan: “Rekrutmen yang akan berlangsung ini tidak terkait dengan operasi militer khusus di Ukraina. Perekrutan akan dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan undang-undang Federasi Rusia.”
Menurut laporan BBC pada 1 April, sebelumnya Putin mengatakan niatnya untuk memperbesar total kekuatan militer Rusia menjadi sekitar 2,39 juta personel, termasuk 1,5 juta tentara aktif. Rekrutmen musim semi ini berlaku selama satu tahun, dan dalam tiga tahun ke depan, Rusia berencana menambah 180.000 personel militer lagi.
Kepala Kantor Wajib Militer Rusia, Vladimir Tsimlyansky, juga menyampaikan bahwa para wajib militer baru tidak akan dikirim ke Ukraina untuk berpartisipasi dalam operasi militer khusus. Rusia secara rutin melakukan rekrutmen militer pada musim semi dan gugur. Rekrutmen tahun ini mencatat peningkatan 10.000 orang dibanding musim semi 2024. Sejak tahun lalu, batas usia maksimum untuk wajib militer telah dinaikkan dari 27 menjadi 30 tahun guna memperluas cakupan.
BBC juga melaporkan bahwa meskipun Rusia sedang menyusun proposal damai untuk menghentikan konflik, rekrutmen tetap dilanjutkan. Tsimlyansky mengatakan bahwa para tentara wajib militer tidak akan dikirim ke wilayah-wilayah baru Rusia—Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia—dan tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur di sana. Namun, sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa tentara muda yang baru direkrut pernah dikirim ke garis depan Ukraina pada tahap awal perang dan gugur dalam pertempuran di wilayah perbatasan.
Rusia Tolak Proposal Damai AS, Ajukan Daftar Dugaan Pelanggaran Ukraina
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan bahwa Rusia tidak dapat menerima usulan penyelesaian konflik yang diajukan Amerika Serikat, karena proposal itu tidak menyentuh akar permasalahan konflik dari sudut pandang Rusia.
Dalam wawancara dengan majalah International Affairs yang dikutip media Rusia pada 2 April, Ryabkov mengatakan: “Kami menghargai upaya AS dan gagasan mereka, tetapi kami tidak bisa menerima format yang mereka tawarkan saat ini.”
“Proposal tersebut sama sekali tidak memenuhi tuntutan utama kami—yakni penyelesaian terhadap akar konflik ini. Tanpa itu, masalah ini tidak bisa dianggap selesai,” tambahnya.
Sekitar dua minggu lalu, Presiden Putin juga menekankan bahwa Ukraina harus melepaskan ambisinya untuk bergabung dengan NATO, mengakui klaim kedaulatan Rusia atas empat wilayah Ukraina, dan membatasi kekuatan militernya. Namun, Ukraina menilai bahwa syarat-syarat tersebut setara dengan tuntutan agar mereka menyerah.
Menariknya, Rusia mengklaim telah menyetujui penghentian serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, namun menuduh Ukraina tetap menyerang menggunakan drone. Tidak ada tanda-tanda konkret dari kedua belah pihak untuk benar-benar mewujudkan gencatan senjata.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan kepada televisi nasional bahwa Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belousov, telah memberi pengarahan kepada Putin mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Ukraina dalam rapat Dewan Keamanan Nasional pada 1 April. Lavrov juga mengungkapkan bahwa daftar dugaan pelanggaran Ukraina telah dikirimkan kepada Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.(jhn/yn)
