Joseph Yizheng Lian
Dua bulan setelah memulai masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump dituduh oleh beberapa politisi di Barat dengan meninggalkan sekutu lama Washington akibat sikapnya terhadap perang di Ukraina. Namun, kita tidak perlu melihat terlalu jauh ke belakang dalam sejarah untuk menyadari bahwa tindakan “memutus hubungan” semacam itu pernah terjadi sebelumnya di Eropa kontinental dan bukan tanpa alasan.
Pada tahun 1988, Perdana Menteri Inggris yang telah wafat, Lady Margaret Thatcher, dalam pidatonya di College of Europe di Bruges, Belgia, memberikan nasihat berikut kepada audiensnya:
“Kita harus berusaha menjaga komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Eropa. Dan itu berarti kita harus mengakui beban yang mereka tanggung akibat peran global mereka serta memahami bahwa sekutu mereka seharusnya turut serta dalam pembelaan kebebasan, terutama ketika Eropa semakin makmur.”
Sayangnya, kata-kata bijak dari Iron Lady itu tidak digubris.
Sebelas tahun kemudian, nada bicaranya berubah menjadi lebih tajam dan penuh cemoohan. Dalam sebuah konferensi Partai Konservatif di Blackpool, ia secara mengejutkan menyatakan, “Sepanjang hidup saya, semua masalah berasal dari daratan Eropa, sementara semua solusi datang dari negara-negara berbahasa Inggris di seluruh dunia.”
Antara pidatonya di Bruges dan Blackpool, Thatcher berubah dari seorang pendukung integrasi Eropa selama 30 tahun menjadi penentangnya yang paling vokal. Ia mengecam apa yang disebut sebagai “British malaise”—istilah yang digunakan oleh politisi dan sejarawan Konservatif Sir Ian Gilmour dalam bukunya tahun 1969, The Body Politic—untuk menggambarkan stagnasi ekonomi, kemerosotan sosial, serta perasaan putus asa yang melanda masyarakat Inggris.
Thatcher membenci sistem kesejahteraan Eropa, mengkritik serikat pekerja yang kaku, serta mengecam kekuasaan birokrat Brussels yang tidak terpilih, yang pada pertengahan 1990-an tampaknya telah melupakan NATO, meskipun Eropa telah menjadi kaya. Pertempurannya dimenangkan secara anumerta pada tahun 2020 dengan terjadinya Brexit.
Sejak saat itu, terutama secara default, Inggris keluar dari Eropa dan membangun kemitraan di kawasan Indo-Pasifik, wilayah yang telah dikenal secara historis. Inggris telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, serta sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian baru dengan Amerika Serikat dan India. Inggris juga baru saja bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Pemerintahan Partai Buruh yang baru tidak berusaha membalikkan arah ini.
Amerika Serikat berada dalam lintasan yang serupa. Trump menolak konsep Big Government dan badan-badan multinasional yang birokratis. Seperti Thatcher hampir 40 tahun lalu—tetapi dengan cara yang jauh lebih agresif—Trump mengkritik negara-negara NATO lainnya karena mengalokasikan anggaran pertahanan yang terlalu kecil, keluhan yang juga sering disampaikan oleh presiden-presiden AS sebelumnya, terutama Dwight Eisenhower dan Ronald Reagan.
Orang-orang dekat Trump dengan cepat mengkritik beberapa negara Eropa karena dianggap telah meninggalkan nilai-nilai dasar Barat, seperti kebebasan berbicara, penghapusan perbatasan nasional yang aman, serta membiarkan masuknya kelompok kriminal dan jihadis fanatik yang melancarkan serangan teroris terhadap warga sipil tak berdosa. Trump juga percaya bahwa semua ini sedang terjadi di Amerika Serikat.
Perang Rusia–Ukraina telah menciptakan perpecahan antara Trump dan anggota NATO lainnya. Ia ingin perang ini segera berakhir agar Washington bisa “beralih” ke Indo-Pasifik dan menghadapi ancaman utama dari Tiongkok komunis, yang sejak masa jabatan pertamanya ia anggap sebagai musuh utama Amerika.
Sebagai contoh, sebuah artikel terbaru dari BBC menuduh presiden AS telah “meledakkan tatanan dunia”. Namun, tuduhan itu hanyalah bentuk Eurocentrisme, karena yang sebenarnya dilakukan Trump hanyalah mereset hubungan Washington dengan Eropa—dan Eropa bukanlah seluruh dunia.
Faktanya, ada tanda-tanda positif bahwa Eropa mulai bereaksi dengan cara yang sehat terhadap Trump. Misalnya, pemimpin Jerman yang baru terpilih telah memutuskan bahwa negaranya harus mengalokasikan dana besar untuk meningkatkan kekuatan militernya, meskipun hal itu berarti harus memangkas belanja kesejahteraan dan menyesuaikan kembali model pertumbuhannya.
Seperti yang diharapkan, ketika Eropa kembali kuat dan stabil, Trump akan meninggalkan panggung politik, dan para penerusnya dapat memperbaiki hubungan tanpa hambatan yang ada saat ini. Pada saat itu, dunia akan tetap bersifat bipolar: kubu masyarakat terbuka melawan kubu otoriter—atau lebih buruk lagi.
Akan ada dua medan utama di mana konflik antara kedua kubu ini akan berlangsung. Yang pertama adalah Asia, di mana Amerika Serikat—tanpa beban dari Eropa dan bersekutu dengan Jepang, Taiwan, Korea Selatan, serta Australia—akan menghadapi rezim Tiongkok. Kekuatan terbesar di dunia akan mencoba menekan dan menahan yang paling berbahaya. Yang kedua adalah Eropa, di mana Uni Eropa yang telah direformasi dan diperkuat akan menghadapi Rusia. Kekuatan kelas dua akan mencoba menahan kekuatan kelas tiga. Ini akan menjadi konfigurasi konflik yang jauh lebih rasional dan pembagian tugas yang lebih mudah dikelola bagi Barat dibandingkan situasi saat ini.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.
Profesor Lian lahir dan besar di Hong Kong. Ia memperoleh gelar B.A. dalam bidang matematika dari Carleton College dan Ph.D. dalam bidang ekonomi dari University of Minnesota. Lian telah banyak menulis dalam publikasi akademik dan profesional, serta merupakan penulis dari banyak buku, termasuk sebuah catatan perjalanan dari perjalanannya mengelilingi Taiwan dengan sepeda.
