Pembentukan Satgas PHK dibentuk hingga fleksibilitas TKDN
EtIndonesia. Di tengah gonjang-ganjing ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah menggelar forum Sarasehan Ekonomi yang sekaligus menjadi ruang terbuka bagi dialog konstruktif antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serikat buruh, dan tokoh masyarakat. Forum tersebut juga menjadi langkah konkret untuk mendengar langsung aspirasi publik dalam menjawab tantangan ekonomi nasional terkini.
Dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Forum Sarasehan Ekonomi yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (8/4/2025), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai moderator.
Dalam sesi dialog di forum tersebut, berbagai isu dibahas mulai dari usulan pembentukan Satgas PHK untuk menangani lonjakan pemutusan hubungan kerja, permintaan fleksibilitas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyederhanaan birokrasi investasi dan perizinan, pemberian insentif bagi industri padat karya, perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak disrupsi industri, serta dorongan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar global.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons tegas dan terbuka saat menanggapi seluruh masukan.
“Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus strategis untuk menjaga stabilitas sektor padat karya yang merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
“Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai 10 juta, PPh-nya ditanggung Pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” ujar Menko Airlangga.
Serikat buruh dan asosiasi pekerja dalam sesi tersebut menyampaikan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja yang terdampak disrupsi industri dan perubahan iklim usaha. Selain itu, juga diusulkan pembentukan ekosistem usaha yang adaptif terhadap teknologi serta pelatihan ulang bagi pekerja.
Kemudian juga diusulkan terkait fleksibilitas kebijakan tingkat TKDN yang juga menjadi perhatian. Para pengusaha memberikan usulan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan komponen lokal tanpa membebani pelaku usaha.
“TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Para akademisi dan asosiasi industri juga menyoroti proses perizinan dan birokrasi investasi dan mengusulkan adanya pemangkasan prosedur dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Sektor manufaktur dan tekstil khususnya, disebut sebagai sektor yang sangat terdampak jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah dalam waktu dekat. Tak hanya sektor manufaktur, dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan kembali arah prioritas Pemerintah dalam menjaga industri strategis tetap bertahan dengan memberi perhatian khusus pada sektor-sektor lain termasuk sektor makan minum, tekstil dan produk tekstil, kulit, serta furniture.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa di tengah berbagai tekanan global, kekuatan pangan merupakan fondasi utama ketahanan nasional.
“Karena pangan itu dasar dari semua. Kalau situasi sangat-sangat buruk, asal pangan bagus, kita kuat,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Forum Sarasehan Ekonomi tersebut mencerminkan semangat keterbukaan Pemerintah dalam menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian global.
Menko Airlangga menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak bisa dihadapi sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang solid. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang adaptif, inklusif, dan mampu membuka peluang baru di tengah tekanan global.
“Kita bersama-sama dengan pengusaha untuk bertahan sambil mencari market baru,” pungkas Menko Airlangga. (***)
