EtIndonesia. Setelah serangan bersenjata yang menewaskan 26 orang di Kashmir yang dikuasai India pada 22 April, India bersumpah akan memutus pasokan air dari hulu Sungai Indus, memicu kepanikan di kalangan petani Pakistan.
Menurut laporan Reuters, Homla Thakur (40), seorang petani Pakistan, sedang menyemprotkan pestisida ke lahannya yang kering yang hanya berjarak satu jalan dari Sungai Indus. Pada tengah hari itu, permukaan air sungai sangat rendah.
“Jika mereka memutuskan aliran air, seluruh wilayah ini, bahkan seluruh negara, akan menjadi Gurun Thar,” ujarnya.
Lahan pertanian Thakur, seluas hampir dua hektar, terletak di Latifabad, provinsi Sindh, Pakistan tenggara. Sungai Indus berasal dari Tibet, mengalir melewati Kashmir, dan terus ke Pakistan hingga bermuara ke Laut Arab di Sindh.
Thakur dan 15 petani Pakistan lainnya menyatakan kekhawatiran serupa, yang juga didukung oleh sejumlah pakar, terutama mengingat curah hujan yang semakin sedikit dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 22 April, serangan bersenjata di Kashmir yang dikuasai India menewaskan 26 warga sipil — serangan terhadap warga sipil terburuk dalam 25 tahun terakhir di wilayah itu. India menuduh keterlibatan warga Pakistan dalam serangan tersebut, mengecam dukungan Pakistan terhadap “terorisme lintas batas,” dan memberlakukan serangkaian tindakan diplomatik balasan, meski sebagian besar bersifat simbolis.
Pada 23 April, India untuk pertama kalinya menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Air Sungai Indus (Indus Waters Treaty), yang ditandatangani India dan Pakistan pada tahun 1960 dengan mediasi Bank Dunia.
Perjanjian itu menjamin pasokan air bagi 80% lahan pertanian Pakistan. Namun kini, India mengumumkan akan menangguhkan pelaksanaan perjanjian itu “sampai Pakistan secara meyakinkan dan tidak dapat dibatalkan menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”
India menegaskan bahwa dari tiga pelaku bersenjata dalam serangan tersebut, dua di antaranya berasal dari Pakistan. Pakistan membantah keterlibatan tersebut, dan memperingatkan bahwa “setiap upaya untuk menghalangi atau mengalihkan aliran air Pakistan… akan dianggap sebagai tindakan perang.”
Karena perjanjian hanya mengizinkan India membangun pembangkit listrik tenaga air kecil tanpa bendungan besar di tiga sungai utama dan anak sungai yang dialokasikan untuk Pakistan, para pejabat dan pakar dari kedua negara sepakat bahwa India tidak dapat langsung menghentikan aliran air. Namun, perubahan dalam beberapa bulan ke depan dimungkinkan.
Menteri Sumber Daya Air India, Chandrakant Raghunath Paatil, melalui platform X menyatakan, “Kami akan memastikan bahwa tidak ada setetes pun air Sungai Indus yang mengalir ke Pakistan.”
Namun, Paatil tidak menjawab kekhawatiran yang muncul di Pakistan.
Dua pejabat pemerintah India yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa dalam beberapa bulan, India dapat mulai mengalihkan air ke lahan pertanian di dalam negeri melalui saluran, sambil merencanakan pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air — proyek yang mungkin memerlukan waktu 4 hingga 7 tahun untuk diselesaikan.
Para ekonom memperingatkan bahwa kekurangan air tidak hanya akan mempengaruhi sektor pertanian, tetapi juga pembangkit listrik, dan bisa melumpuhkan perekonomian.
Vaqar Ahmed, ekonom dan kepala tim di perusahaan konsultan Inggris Oxford Policy Management, mengatakan bahwa Pakistan meremehkan ancaman India terhadap perjanjian air ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi telah berusaha untuk merundingkan ulang perjanjian tersebut. Kedua negara juga tengah bersengketa di Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag terkait perbedaan tentang kapasitas penyimpanan air dua pembangkit listrik tenaga air, Kishenganga dan Ratle.
Pada 24 April, India mengirimkan surat kepada Pakistan, menyatakan bahwa sejak perjanjian itu ditandatangani, situasinya telah berubah, termasuk meningkatnya populasi dan kebutuhan akan lebih banyak energi bersih — salah satunya energi air.
Pakistan, dengan populasi 240 juta jiwa, mengandalkan tiga sungai utama dan anak sungainya yang dialokasikan berdasarkan perjanjian tersebut untuk mengairi lebih dari 16 juta hektar lahan pertanian, yakni sekitar 80% dari seluruh lahan pertanian negara itu. (Hui)
Disadur dari Central News Agency/Editor: Lu Yongxin
Sumber : NTDTV.com
