Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebagai penjabat penasihat keamanan nasional Amerika Serikat
EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 1 Mei mengumumkan bahwa ia menunjuk penasihat keamanan nasional Gedung Putih Mike Waltz sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah laporan menyebutkan bahwa Waltz akan meninggalkan posisinya sebagai penasihat.
Dalam unggahan di Truth Social pada 1 Mei, Trump menulis bahwa Waltz “telah bekerja keras untuk menempatkan Kepentingan Bangsa kita di atas segalanya.”
“Saya tahu dia akan melakukan hal yang sama dalam peran barunya,” tulisnya.
“Untuk sementara, Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional, sambil tetap memimpin Departemen Luar Negeri dengan kuat. Bersama-sama, kita akan terus berjuang tanpa lelah untuk Membuat Amerika, dan Dunia, AMAN KEMBALI.”
Menanggapi hal tersebut, Waltz menulis di platform X bahwa dirinya merasa “sangat terhormat” untuk terus “mengabdi kepada Presiden Trump dan negara besar kita.”
Penunjukan Rubio untuk memegang dua jabatan sekaligus—penasihat keamanan nasional dan menteri luar negeri—bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1970-an, di bawah Presiden Richard Nixon dan Gerald Ford, Henry Kissinger menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional sekaligus.
“Ini adalah sosok yang telah memakai banyak ‘topi’ sejak hari pertama,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce kepada para wartawan pada 1 Mei, merujuk kepada Rubio. “Presiden membuat penilaian yang tepat tentang siapa yang bisa menjalankan agendanya.”
Pengumuman pada 1 Mei itu secara efektif mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Waltz dalam pemerintahan setelah beberapa media, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa ia akan segera hengkang.
Pengumuman tersebut datang hanya beberapa minggu setelah Waltz mengakui bahwa ia secara tidak sengaja mengundang editor The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ke dalam obrolan Signal yang berisi sejumlah pejabat tinggi dan membahas serangan udara di Yaman.
Waltz tmeminta maaf atas insiden tersebut dalam wawancara Maret dengan Laura Ingraham dari Fox News, dan mengatakan ia tidak mengenal Goldberg, yang mencantumkan detail obrolan Signal itu dalam artikelnya.
Pejabat lain dalam pemerintahan Trump yang ada di obrolan tersebut termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Wakil Presiden JD Vance, dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard. Hegseth telah beberapa kali menyatakan bahwa tidak ada “rencana perang” yang dibagikan dalam obrolan itu, membantah klaim yang dibuat dalam artikel Goldberg.
Sebelumnya, Trump sempat mencalonkan Perwakilan Elise Stefanik (R-N.Y.) sebagai duta besar AS untuk PBB, namun pencalonan itu akhirnya ditarik pada Maret.
Alasan penarikan tersebut, menurut Trump dalam unggahan Truth Social saat itu, adalah karena sangat “penting” bagi pemerintahannya untuk mempertahankan “SETIAP Kursi Partai Republik di Kongres,” mengingat mayoritas Partai Republik di DPR sangat tipis.
“Kita harus bersatu untuk mencapai Misi kita, dan Elise Stefanik telah menjadi bagian penting dari upaya kita sejak awal,” kata Trump saat itu. “Saya telah meminta Elise, sebagai salah satu sekutu terbesar saya, untuk tetap berada di Kongres.”
Stefanik mengatakan kepada Sean Hannity dari Fox News pada Maret bahwa ia mengundurkan diri dari proses konfirmasi Senat untuk jabatan duta besar PBB karena tipisnya mayoritas GOP di DPR dan dugaan “korupsi” di New York.
“Itu gabungan antara korupsi di New York yang kita lihat di bawah [Gubernur] Kathy Hochul, pemilu khusus, dan margin tipis di DPR,” katanya saat itu. “Saya sudah di DPR. Menghitung suara setiap hari itu sulit.”
Selama masa jabatan pertama Trump, Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley—yang menjadi kandidat presiden GOP 2024—dan mantan diplomat Kelly Craft pernah menjabat sebagai duta besar AS untuk PBB.
Sejak 20 Januari, diplomat karier Dorothea Shea menjabat sebagai duta besar sementara AS untuk PBB di bawah pemerintahan Trump.
