EtIndonesia. Menurut Euractiv, Komisi Eropa baru-baru ini merilis “Strategi Digital Internasional” yang menyatakan kemungkinan perluasan larangan perangkat Huawei di jaringan 4G/5G ke sektor kabel bawah laut. Huawei kini resmi dilarang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan kabel bawah laut antara UE dan negara non-anggota. Ini mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan perlindungan infrastruktur digital krusial Uni Eropa.
Setelah serangkaian insiden sabotase kabel bawah laut di Laut Baltik yang menimbulkan kekhawatiran di Finlandia, Komisioner UE untuk Urusan Digital, Henna Virkkunen, semakin memprioritaskan keamanan kabel bawah laut. Sejak Februari, dia mendorong “Rencana Aksi Kabel Bawah Laut” untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok “berisiko tinggi”—istilah yang kerap merujuk ke Huawei dan ZTE. Karena pengaruh ZTE kecil di sektor ini, larangan ini terutama diarahkan ke Huawei.
Sebagai langkah implementasi, Komisi Eropa juga mengusulkan pertemuan tahunan lintas negara UE untuk koordinasi rute kabel, evaluasi proyek, dan mekanisme pendanaan—dengan tujuan meningkatkan otonomi strategis dan diversifikasi vendor.
Kebijakan ini muncul bersamaan dengan skandal dugaan suap Huawei terhadap sejumlah anggota parlemen Eropa, yang semakin memperburuk hubungan Huawei-UE dan meningkatkan tekanan politik agar UE bersikap lebih tegas.
Meski larangan ini belum diterapkan secara penuh, Komisi Eropa secara de facto memiliki kewenangan untuk mengecualikan Huawei dari proyek kabel bawah laut yang didanai oleh dana “Connecting Europe Facility (CEF)”.
Pasar kabel bawah laut global saat ini dikuasai oleh empat pemain besar: Alcatel Submarine Networks (Prancis), SubCom (AS), NEC (Jepang), dan Huawei Marine (Tiongkok). Jika kebijakan ini diberlakukan penuh, dampaknya akan mengguncang peta persaingan global di sektor kabel bawah laut. (jhn/yn)
