Di bawah undang-undang baru ini, warga negara asing yang melakukan hubungan homoseksual di negara Afrika Barat tersebut bisa menghadapi deportasi.
EtIndonesia. Parlemen Burkina Faso pada 1 September mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi tindakan yang mempromosikan hubungan sesama jenis di negara Afrika Barat itu, menurut penyiaran pemerintah.
Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai Kode Orang dan Keluarga, disahkan secara bulat oleh 71 anggota parlemen transisi yang tidak dipilih rakyat, yang dilantik setelah militer merebut kekuasaan pada 2022.
Menteri Kehakiman Edasso Rodrigue Bayala mengatakan kepada penyiaran pemerintah bahwa berdasarkan undang-undang baru ini, setiap orang yang terlibat dalam praktik homoseksual dapat menghadapi hukuman penjara antara dua hingga lima tahun serta denda.
Bayala menambahkan bahwa para pelanggar akan diproses secara hukum, sementara warga negara asing yang melanggar hukum dapat dideportasi jika melakukan pelanggaran berulang. Pemerintah mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk memodernisasi hukum keluarga dan memperjelas aturan kewarganegaraan di Burkina Faso.
Undang-undang ini masih membutuhkan persetujuan dari pemimpin junta Ibrahim Traore, yang merebut kekuasaan pada September 2022 setelah menggulingkan Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba dalam kudeta militer. Damiba sebelumnya mengambil alih kekuasaan pada awal tahun itu dengan menggulingkan Presiden Roch Kabore melalui kudeta lain.
Amnesty International, organisasi hak asasi manusia, menyatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan kemunduran bagi negara itu.
“Ini tidak melakukan apa-apa selain menciptakan diskriminasi dan melanggar hak atas kesetaraan di hadapan hukum,” kata Marceau Sivieude, direktur regional Amnesty International untuk Afrika Barat dan Tengah, dalam sebuah pernyataan.
Sivieude mengatakan undang-undang ini bertentangan dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Bangsa serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, keduanya telah diratifikasi oleh Burkina Faso.
“Kami terkejut dan sangat prihatin atas kriminalisasi hubungan sesama jenis antar orang dewasa,” katanya. “Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga mereka serta menikmati hak itu tanpa rasa takut dan diskriminasi.”
Sivieude menyerukan kepada Traore agar mengembalikan undang-undang itu ke parlemen transisi untuk direvisi. Namun, Amnesty International menyambut baik beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut, seperti penetapan usia minimum pernikahan 18 tahun bagi pria dan wanita, kewajiban adanya persetujuan kedua belah pihak sebagai dasar pernikahan, serta penghapusan diskriminasi gender dalam hak waris.
Burkina Faso kini bergabung dengan lebih dari setengah dari 54 negara Afrika yang memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksualitas. Undang-undang semacam ini berlaku di sejumlah negara Afrika konservatif, termasuk Senegal, Uganda, dan Malawi. Negara lain, seperti Afrika Selatan, Botswana, dan Angola, telah mendekriminalisasi hubungan sesama jenis atau mengadopsi langkah-langkah perlindungan.
Pada Mei 2023, Uganda memberlakukan Undang-Undang Anti-Homoseksualitas, yang memicu kritik dari sejumlah negara Barat. Undang-undang tersebut menetapkan hukuman mati bagi apa yang disebut hukum itu sebagai “homoseksualitas yang diperberat,” yang merujuk pada kasus yang melibatkan anak di bawah umur, korban dengan disabilitas, atau korban yang tidak mampu memberikan persetujuan.
Reuters berkontribusi pada laporan ini.
