Larangan terkait operasi perusahaan teknologi Tiongkok TP-Link di Amerika Serikat kembali mengalami perkembangan baru. Sejak 2024, penyelidik dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertahanan, dan Departemen Kehakiman AS mulai menyelidiki dugaan keterkaitan TP-Link dengan serangan siber yang dilakukan rezim Tiongkok. Saat ini, lebih dari enam departemen dan lembaga federal telah menyatakan dukungan untuk melarang penjualannya di AS.
EtIndonesia. Pada 13 November 2025, sebanyak 23 anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Republik bersama-sama mengirim surat kepada Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, meminta pemerintahan Trump untuk segera membuka penyelidikan dan mempertimbangkan pelarangan total terhadap seluruh produk TP-Link dan perusahaan afiliasinya di Amerika Serikat.
Mereka memperingatkan bahwa rezim Tiongkok selama bertahun-tahun telah berusaha merusak keamanan siber Amerika, dan perangkat-perangkat tersebut dapat menjadi “pintu belakang” bagi Beijing untuk memata-matai, menyadap, bahkan memeras anggota militer AS.
Para legislator lintas partai meminta Departemen Perdagangan untuk menyelesaikan evaluasi risiko keamanan nasional TP-Link sebelum 30 November, serta mengajukan langkah pengawasan yang diperlukan.
Dituding terlibat dalam serangan siber besar terhadap infrastruktur AS
TP-Link telah berulang kali dituntut untuk diselidiki oleh para anggota Kongres, terutama karena perusahaan itu diduga terlibat dalam beberapa serangan siber besar yang dikaitkan dengan Tiongkok, termasuk:
- Volt Typhoon — serangan besar yang menargetkan infrastruktur kritis AS
- Salt Typhoon — operasi siber lain yang juga dikaitkan dengan kelompok peretas pro-Beijing
Pada Agustus tahun ini, Komite Khusus tentang Partai Komunis Tiongkok di DPR AS mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan resmi terhadap TP-Link.
Mantan Kepala Keamanan Siber di NSA, Rob Joyce, juga menyatakan bahwa router TP-Link merupakan ancaman signifikan bagi keamanan jaringan AS.
Jepang juga memperingatkan bahaya perangkat IT buatan Tiongkok
Selain AS, sejumlah negara lain juga menaruh perhatian terhadap potensi ancaman dari perangkat asal Tiongkok. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang baru-baru ini menjadi sasaran ancaman verbal dari pejabat Tiongkok, pernah secara terbuka memperingatkan bahaya perangkat IT buatan Tiongkok.
Pada 24 Mei 2025, Takaichi mengatakan: “Pada Mei 2023, sebuah perusahaan keamanan AS melaporkan bahwa router TP-Link mengandung firmware berbahaya. Setelah itu, memang terjadi serangan nyata.”
Ia juga menyinggung kekhawatiran mengenai perangkat lunak asal Tiongkok, seperti Kingsoft: “Meskipun harganya murah dan mudah dipasang, saya khawatir karena salah satu perwakilan Kingsoft di kantor pusat Tiongkok secara terbuka mengaku sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok. Dari sudut pandang Undang-Undang Intelijen Nasional mereka, ini sangat meresahkan.”
Pelarangan TP-Link makin dekat
Menurut laporan The Washington Post pada 30 Oktober, Departemen Perdagangan AS telah mengusulkan larangan terhadap TP-Link setelah melalui beberapa bulan pemeriksaan mendalam. Usulan tersebut telah memperoleh dukungan dari Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan sejumlah lembaga federal lainnya. Setelah TP-Link diberi kesempatan memberikan tanggapan, larangan tersebut kemungkinan akan diberlakukan secara resmi.
TP-Link, perusahaan yang didirikan di Tiongkok, memiliki pangsa pasar lebih dari 50% di kalangan rumah tangga dan usaha kecil di AS, bahkan diketahui pernah menyediakan layanan jaringan bagi Departemen Pertahanan AS. Pada Maret tahun ini, perusahaan tersebut merilis pernyataan menyangkal seluruh tuduhan. (Jhon)
Sumber : NTDTV.com
