Jakarta, 3 Desember 2025 – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan komitmennya untuk mengawal iklim persaingan usaha yang sehat sebagai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Pemerintah. Dalam keterangan pers hari ini, Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menyebut bahwa persaingan usaha yang adil adalah solusi untuk mengatasi praktik “Serakahnomics”, yaitu pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil.
“Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan,” tegas Aru Armando dalam pertemuan dengan media di Jakarta.
Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Sepanjang tahun 2025 hingga 30 November, KPPU telah menjatuhkan total denda sebesar Rp695 miliar, angka yang meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hingga 2 Desember 2025, denda yang telah dibayarkan mencapai Rp52,9 miliar. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa KPPU tidak mentolerir praktik yang merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat.
Selain itu, aktivitas merger dan akuisisi juga mengalami peningkatan signifikan. KPPU mencatat 141 notifikasi transaksi dengan total nilai mencapai Rp1,3 kuadriliun, yang didominasi oleh sektor pertambangan dan logistik. Meski mencerminkan geliat hilirisasi, KPPU mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya konsentrasi pasar yang berlebihan.
Fokus pada UMKM dan Pencegahan Korupsi
Tidak hanya mengawasi korporasi besar, KPPU juga aktif mendorong kemitraan yang adil bagi UMKM. Tahun ini, lebih dari 5.000 mitra waralaba ritel telah memiliki perjanjian yang lebih transparan, sementara praktik bundling yang merugikan peternak kecil di sektor peternakan ayam telah dihapuskan.
KPPU juga berperan sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, beberapa masih terkait persekongkolan tender. “Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” jelas Aru.
Mengawal Program Strategis Pemerintah
Dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KPPU telah memberikan rekomendasi kepada Presiden agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan mengutamakan UMKM serta koperasi. Hal ini bertujuan mencegah munculnya kartel pangan yang dapat mengambil keuntungan dari program sosial tersebut.
Di sisi lain, KPPU juga mengawasi perkembangan platform digital yang berpotensi melakukan praktik anti-persaingan, seperti kolusi algoritma dan self-preferencing. KPPU saat ini sedang mempersiapkan instrumen hukum untuk menjerat perilaku tersebut di ranah digital.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Menurut laporan World Bank B-Ready 2024, skor persaingan pasar Indonesia masih berada di angka 52, di bawah Vietnam dan Singapura. Sementara itu, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.
“Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, dibutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan. Studi menunjukkan, diperlukan peningkatan 29% tingkat persaingan usaha, atau skala indeks 6,33, untuk mendukung target tersebut,” jelas Aru.
KPPU menegaskan bahwa persaingan usaha yang sehat bukan sekadar pelengkap, melainkan infrastruktur utama pertumbuhan ekonomi. Dengan memastikan level playing field yang adil, KPPU berkomitmen agar pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir pelaku usaha besar.
