Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah memasuki pekan kedua. Ketegangan terus meningkat. Militer Thailand menyatakan bahwa karena khawatir bahan bakar akan dialihkan ke Kamboja, Thailand telah menghentikan pengangkutan bahan bakar yang melewati pos perbatasan Laos. Langkah ini berdampak pada banyak lembaga sipil dan komersial.
EtIndonesia. Pada Senin (15/12/2025), di pos perbatasan antara Thailand dan Laos, truk-truk tangki pengangkut bahan bakar berjejer panjang menunggu proses keluar-masuk perbatasan antar kedua negara.
Sebelumnya pada hari yang sama, Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, mengatakan bahwa setelah diketahui bahan bakar ditransitkan melalui pos lintas batas Chong Chom menuju Kamboja, Thailand mulai membatasi seluruh bahan bakar yang masuk ke Laos melalui pos tersebut.
Surasan juga menyatakan bahwa pasukan Thailand dan Kamboja masih terlibat baku tembak di setidaknya sembilan titik perbatasan. Bahkan, pertempuran telah meluas ke empat provinsi perbatasan, termasuk wilayah pesisir. Meskipun komunitas internasional tengah berupaya mendorong gencatan senjata, belum terlihat tanda-tanda meredanya konflik.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN yang semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa, telah ditunda atas permintaan Thailand.
Dalam beberapa hari terakhir, Provinsi Sisaket di Thailand berulang kali diserang roket dari Kamboja. Pada Minggu lalu, seorang warga sipil tewas akibat serangan tersebut, yang menandai kematian pertama warga non-militer Thailand dalam putaran konflik ini.
Konflik yang telah berlangsung delapan hari itu telah menewaskan sedikitnya 38 orang dari kedua belah pihak, serta memaksa lebih dari 500.000 orang mengungsi dari rumah mereka.
Thailand dan Kamboja telah lama memiliki sengketa perbatasan, namun skala dan intensitas konflik kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, membentang dari wilayah hutan pedalaman dekat perbatasan Laos hingga ke provinsi-provinsi pesisir.
Kedua pihak saling menuduh telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli tahun ini, yang kemudian diperluas pada Oktober menjadi perjanjian perdamaian yang lebih luas antara kedua negara.
Pemerintah Bangkok menegaskan bahwa prasyarat untuk mengakhiri pertempuran saat ini adalah Kamboja harus menghentikan tindakan permusuhan dan mengajukan rencana gencatan senjata yang jelas. Sementara itu, pemerintah Phnom Penh bersikukuh bahwa tindakan militernya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran oleh Thailand. (Hui)
Laporan gabungan oleh Zhao Fenghua, wartawan New Tang Dynasty Television
