Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ke Gedung Putih, memutus dan membendung pengaruh Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas Terusan Panama dijadikan sebagai prioritas utama kebijakan AS di Amerika Latin. Pada 29 Januari, Mahkamah Agung Panama memutuskan bahwa kontrak konsesi pelabuhan milik perusahaan di bawah kendali taipan Hong Kong Li Ka-shing di Panama adalah inkonstitusional. Para analis menilai keputusan ini merupakan pukulan berat bagi PKT.
ETIndonesia. Mahkamah Agung Panama pada Kamis 29 Januari mengeluarkan putusan penting, menyatakan bahwa “Panama Ports Company”, anak perusahaan CK Hutchison Holdings (Cheung Kong Hutchison) yang berbasis di Hong Kong, yang mengoperasikan pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama, memiliki kontrak konsesi yang bertentangan dengan konstitusi.
Dengan putusan ini, perusahaan tersebut akan dipaksa menghentikan operasinya di pelabuhan-pelabuhan Panama.
Keputusan ini dipandang sebagai kemenangan besar bagi pemerintahan Trump dalam memperkuat strategi keamanan inti di Belahan Barat.
Sebelumnya, Trump telah memperingatkan bahwa PKT terus memperluas pengaruhnya atas pelabuhan-pelabuhan di Terusan Panama. Dalam situasi krisis, Beijing dikhawatirkan dapat memanfaatkan pengaruh tersebut untuk memblokir atau menekan operasional kapal militer dan kapal dagang Amerika Serikat.
Presiden Panama José Raúl Mulino pada Jumat (30 Januari) menyatakan bahwa dalam jangka pendek, Panama berencana untuk mempertahankan operasional pelabuhan-pelabuhan tersebut di bawah satu operator sementara.
Setelah izin operasional pelabuhan CK Hutchison dicabut, hak pengelolaan sementara akan dialihkan kepada anak perusahaan lokal dari perusahaan logistik Denmark, Maersk Group, hingga proses tender terbuka dilakukan dan konsesi baru diberikan.
CK Hutchison menyatakan bahwa pihaknya akan mempertahankan seluruh hak untuk mengambil langkah hukum di Panama maupun di tempat lain.
Menurut laporan The Wall Street Journal pada Jumat, dalam kasus ini CK Hutchison tidak dapat mengajukan banding, tetapi masih dapat meminta klarifikasi atas putusan tersebut.
Pada Jumat yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menulis di media sosial X:
“Amerika Serikat merasa terdorong oleh keputusan terbaru Mahkamah Agung Panama yang menyatakan pemberian konsesi pelabuhan kepada PKT sebagai inkonstitusional.”
Para analis menilai keputusan ini merupakan pukulan besar bagi PKT.
“Ini tanpa diragukan merupakan pukulan berat bagi Partai Komunis Tiongkok. Selama dua dekade terakhir mereka bertindak tanpa banyak hambatan. Kini Amerika Serikat kembali mengendalikan Terusan Panama serta keuntungan dan pendapatannya, yang jelas sangat signifikan bagi AS. Amerika dapat berbagi manfaat ini dengan Panama dan negara-negara Amerika Latin,” ujar Ketua dan CEO perusahaan konsultan risiko yang berbasis di Washington, BlackOps Partners, Casey Fleming.
Perubahan kendali atas pelabuhan-pelabuhan tersebut juga diyakini akan berdampak besar pada geopolitik di masa depan.
“Dalam situasi krisis, Amerika Serikat dapat bertindak sesuai keadaan dan memprioritaskan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan PKT. Saya pikir ini sangat penting bagi perdagangan global, dan juga penting ketika menerapkan tarif atau langkah tekanan lainnya terhadap negara lain. Semua ini dicapai melalui pengendalian pelabuhan-pelabuhan tersebut, karena mereka menguasai volume besar perdagangan yang mengalir dari Asia ke Amerika Latin dan Eropa,” ujar Analis kebijakan dari Manhattan Institute, Santiago Calvo.
Laporan gabungan oleh reporter NTDTV Li Mei dan Liu Fang
 atas Terusan Panama dijadikan sebagai prioritas utama kebijakan AS di Amerika Latin. Pada 29 Januari, Mahkamah Agung Panama memutuskan bahwa kontrak konsesi pelabuhan milik perusahaan di bawah kendali taipan Hong Kong Li Ka-shing di Panama adalah inkonstitusional. Para analis menilai keputusan ini merupakan pukulan berat bagi PKT.){kind=link}