Setelah pencalonannya, Ali Faleh al-Zaidi berjanji akan fokus menjadikan Irak sebagai “negara yang seimbang, baik secara regional maupun internasional.”
EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 30 April menyampaikan ucapan selamat kepada Ali Faleh al-Zaidi atas pencalonannya sebagai perdana menteri Irak berikutnya, menurut pernyataan dari kantor perdana menteri Irak.
Dalam percakapan tersebut, Trump mengundang al-Zaidi untuk berkunjung secara resmi ke Washington setelah pemerintahan baru Irak terbentuk.
“Percakapan itu mencakup peninjauan hubungan strategis bilateral antara Irak dan Amerika Serikat, serta cara untuk mengembangkan dan memperkuatnya di berbagai bidang, termasuk penegasan kedua pihak untuk bekerja sama dan meningkatkan kerja sama bilateral guna memperkuat stabilitas kawasan,” demikian isi pernyataan tersebut.
Trump juga menyampaikan ucapan selamat melalui unggahan di platform Truth Social.
“Kami berharap ia sukses dalam membentuk pemerintahan baru yang bebas dari terorisme dan mampu memberikan masa depan yang lebih cerah bagi Irak. Kami menantikan hubungan baru yang kuat, dinamis, dan sangat produktif antara Irak dan Amerika Serikat,” tulis Trump pada 30 April.
“Ini adalah awal babak baru yang luar biasa antara kedua negara kita—kemakmuran, stabilitas, dan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekali lagi, Ali, selamat!”
Blok parlemen terbesar Irak, Coordination Framework—koalisi partai-partai Syiah yang menguasai mayoritas di parlemen—mencalonkan al-Zaidi pada 27 April setelah berminggu-minggu perdebatan internal.
Al-Zaidi merupakan ketua Al-Janoob Islamic Bank dan belum pernah memegang jabatan politik sebelumnya, namun muncul sebagai kandidat kuat pada tahap akhir pembahasan, didukung oleh latar belakang ekonomi serta jaringan bisnis dan investasinya.
Setelah pencalonannya, ia berjanji akan fokus menjadikan Irak sebagai “negara yang seimbang, baik secara regional maupun internasional.”
“Penunjukan ini datang pada saat yang sensitif yang membutuhkan upaya bersama dari seluruh kekuatan politik dan sosial,” ujarnya.
Berdasarkan konstitusi Irak, calon perdana menteri memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan kabinet kepada parlemen, yang memerlukan 167 suara untuk memperoleh persetujuan.
Jika disetujui, pemerintahan al-Zaidi akan menghadapi dampak ekonomi dan politik dari perang Iran yang meluas hingga ke Irak, sementara penutupan Selat Hormuz telah mengganggu ekspor minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut.
Keberatan Trump terhadap Nouri al-Maliki
Panggilan telepon dan unggahan Trump di Truth Social menunjukkan dukungannya terhadap al-Zaidi, seorang pengusaha dan pendatang baru di dunia politik, setelah sebelumnya ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kandidat utama lainnya, mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki.
Trump menulis dalam unggahan di X pada 27 Januari bahwa Irak “mungkin akan membuat pilihan yang sangat buruk jika kembali menunjuk Nouri al-Maliki sebagai perdana menteri.”
“Terakhir kali Maliki berkuasa, negara itu jatuh ke dalam kemiskinan dan kekacauan total. Hal itu tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Al-Maliki menjabat sebagai perdana menteri Irak pada periode 2006 hingga 2014.
Trump juga menyatakan bahwa jika al-Maliki kembali berkuasa, Amerika Serikat tidak akan lagi membantu Irak.
Sebelumnya, Coordination Framework sempat menyatakan akan mendukung al-Maliki, namun kemudian beralih ke al-Zaidi.
Selama masa pemerintahan al-Maliki, Irak mengalami kekerasan sektarian, perebutan kekuasaan yang melibatkan kelompok Sunni dan Kurdi, serta meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.
Masa jabatannya berakhir pada 2014 setelah kelompok teroris ISIS menguasai sebagian besar wilayah Irak. Sejak itu, ia tetap menjadi tokoh berpengaruh, pernah dua kali menjabat sebagai wakil presiden, memimpin Koalisi Negara Hukum, serta memiliki hubungan dengan faksi-faksi yang didukung Iran di Irak.
Pemerintah AS sebelumnya telah memperingatkan tentang pengaruh Iran di Irak.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam pernyataan pada 25 Januari mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio menekankan bahwa “pemerintahan yang dikendalikan Iran tidak dapat secara efektif mengutamakan kepentingan Irak, menjaga Irak dari konflik regional, maupun memajukan kemitraan yang saling menguntungkan antara Amerika Serikat dan Irak.”
Guy Birchall dan The Associated Press turut berkontribusi dalam laporan ini.
